Penyaluran Subsidi BBM dan LPG yang Tidak Tepat Sasaran
Hasil kajian terbaru dari NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi energi di Indonesia, termasuk bahan bakar minyak (BBM), gas minyak bumi cair (LPG) ukuran 3 kilogram, dan solar, tidak tepat sasaran. Dalam laporan tersebut, ditemukan adanya puluhan triliun rupiah yang dialirkan ke masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi. Bahkan, kelompok masyarakat kaya pun turut merasakan manfaat dari subsidi ini.
Sejatinya, target penyaluran subsidi BBM adalah 40% kelompok dengan pendapatan terendah. Mereka yang masuk dalam desil 1-4, yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun, realisasi menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat miskin, tetapi juga masyarakat kelas menengah hingga kelompok kaya ikut menikmati subsidi tersebut.
Christiantoko, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, menjelaskan hasil kajian lembaganya yang menyebutkan bahwa potensi salah sasaran untuk komoditas BBM merek Pertalite mencapai sekitar 1.400 juta liter per bulan. Angka ini setara dengan 78,93% dari total konsumsi Pertalite sebesar 1.774,5 juta liter per bulan. Sebagian besar konsumsi Pertalite dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 5-10.
Menariknya, 20% keluarga terkaya (desil 9-10) juga ikut menikmati Pertalite, dengan rata-rata konsumsi sebesar 39,99% dari total konsumsi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Hal ini menunjukkan bahwa sistem subsidi BBM telah mengalami kesalahan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi tersebut.
Kelompok masyarakat desil 9-10 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita lebih dari Rp2 juta per bulan, sesuai data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024. Artinya, ada 20% warga terkaya di Indonesia yang menikmati BBM yang sebagian harganya ditanggung oleh pemerintah.
Pertalite adalah jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang lahir pada tahun 2022. Meskipun Pertalite tidak mendapatkan subsidi, pendistribusiannya tetap mendapat kompensasi dari pemerintah. Kompensasi ini diberikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menutupi selisih antara harga jual yang ditetapkan pemerintah dengan harga pasar.
Dari data keuangan Pertamina pada tahun 2024, total dana kompensasi yang diserap perusahaan mencapai US$6,4 miliar atau sekitar Rp102,6 triliun. Dengan asumsi nilai kompensasi tersebut, total BBM jenis Pertalite yang dinikmati oleh 20% kelompok masyarakat terkaya senilai Rp41 triliun atau 39,99% dari total potensi kompensasi yang tidak tepat sasaran.
Secara kumulatif, potensi salah sasarannya bernilai Rp81 triliun, yang dinikmati oleh mereka yang bukan masyarakat miskin atau rentan miskin, atau yang berada dalam kelompok desil 5-10.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas LPG 3 kilogram yang disubsidi. Potensi salah sasaran penyalurannya mencapai 67,41%. Kelompok masyarakat terkaya yang berada di desil 9-10 turut menikmati sekitar 23,66% atau setara dengan 97,9 ribu ton per bulan. Potensi total salah sasaran untuk LPG 3 kg itu setara dengan Rp57,7 triliun.
Christiantoko menegaskan bahwa data BPS menunjukkan inefisiensi dalam penyaluran subsidi maupun kompensasi di bidang energi. Masalah ini harus segera diselesaikan agar dana yang digelontorkan pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan nilai manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.
0 Komentar