Tingkat Literasi Indonesia yang Masih Rendah dan Upaya Perbaikan
Tingkat literasi di Indonesia masih tergolong rendah dan memprihatinkan. Di tengah perkembangan negara-negara lain yang mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan minat baca, Indonesia justru masih tertinggal. Berdasarkan data dari Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara berdasarkan tingkat literasi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi literasi di dalam negeri belum memadai.
Selain itu, data dari UNESCO menunjukkan bahwa hanya 0,001 persen masyarakat Indonesia memiliki minat baca. Artinya, dari setiap 1.000 orang, hanya satu orang yang aktif dan gemar membaca. Angka ini sangat rendah dan menunjukkan adanya krisis dalam bidang literasi. Dengan situasi seperti ini, visi menuju Indonesia Emas 2045 bisa terhambat, terutama karena generasi muda dituntut untuk meningkatkan literasi digital dan literasi dasar secara paralel.
Sayangnya, saat ini belum ada kebijakan khusus atau fasilitas yang cukup untuk mendorong peningkatan literasi dasar. Hal ini disoroti oleh J.S. Khairen, seorang penulis yang dinobatkan sebagai Writer of the Year 2024. Dalam sebuah video yang diunggah, ia menyampaikan pandangannya tentang akses kebacaan di Indonesia.
Akses Bukan Minat Baca
Khairen menjelaskan bahwa masalah utama bukanlah minat baca, melainkan akses kebacaan. Ia menilai bahwa akses tersebut dapat dipengaruhi oleh regulasi, kebijakan, dan pajak. Menurutnya, jika akses ditingkatkan, maka minat baca juga akan meningkat.
Ia juga membandingkan kebijakan literasi di Indonesia dengan Malaysia. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Khairen menjelaskan bahwa pelajar di Malaysia, baik dari SD hingga perguruan tinggi, mendapatkan uang saku khusus untuk membeli buku. Bahkan guru-guru pun turut mendapat manfaat dari program ini. Ia menyebut bahwa penerbit bukunya di Malaysia sering datang ke Jakarta untuk memborong novel-novelnya demi program tersebut.
Dalam wawancara bersama gubukinspirasi.id, Khairen juga menyebutkan besaran dana yang diterima siswa Malaysia, yaitu antara RM 100 hingga RM 250 (sekitar Rp 382.445 – Rp 956.112). Namun, di Indonesia, dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli buku yang diminati anak-anak. Buku yang dibeli justru sering tidak dibaca karena tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Ajakan untuk Perbaikan Kebijakan Literasi
Menurut Khairen, kebijakan literasi di Indonesia perlu diperbaiki agar lebih efektif. Ia mengusulkan agar pelajar diberikan kemandirian dalam memilih buku yang ingin dibaca, serta diberikan tunjangan khusus untuk mengakses buku. Ia bahkan menyarankan adanya program pemberian buku gratis, mirip dengan yang diterapkan di Malaysia.
Khairen menilai bahwa anggaran sebesar Rp 500 ribu per tahun untuk siswa bisa digunakan untuk membeli lima hingga tujuh buku. Angka ini dianggap realistis, mengingat program makan siang gratis yang mencapai Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per hari. Ia juga mengajak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai penggemar buku, untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi.
Langkah Pemerintah Daerah
Sementara itu, beberapa pemerintah daerah mulai menunjukkan perhatian terhadap literasi. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang baru-baru ini menerbitkan kebijakan mewajibkan siswa SMA/SMK/sederajat untuk membaca setidaknya 20 buku selama masa studi sebagai syarat kelulusan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.4.14.1/174//11/2025 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, pada 5 Juli 2025.
Program ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi mulai dilakukan di berbagai wilayah. Namun, untuk mencapai perbaikan yang signifikan, diperlukan kebijakan yang lebih luas dan berkelanjutan, termasuk peningkatan akses kebacaan dan pengembangan minat baca secara nasional.
0 Komentar