Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin Berdiri Megah di Jombang

Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin Berdiri Megah di Jombang

Kondisi Sekolah Negeri yang Memprihatinkan di Jombang

Di tengah antusiasme masyarakat terhadap pembelajaran pertama Sekolah Rakyat, sebuah institusi pendidikan yang disebut sebagai akses layak bagi anak prasejahtera, kondisi sekolah negeri di Jombang justru menunjukkan keadaan yang sangat memperihatinkan. Hal ini terlihat pada hari pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digelar pada Senin (14/7/2025), di mana hampir semua pejabat daerah hadir untuk meninjau kegiatan perdana tersebut.

Namun, di sisi lain, suasana kelabu dan tidak terawat masih terpampang di beberapa sekolah negeri, seperti SD Negeri Jabon 2 di Kecamatan Jombang. Di sini, para siswa tidak diterima dengan fasilitas lengkap atau ruang kelas baru, melainkan harus belajar di ruang tamu kantor kepala sekolah yang sebenarnya digunakan untuk keperluan administratif.

Ruang Kelas yang Tidak Layak Digunakan

Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di Gedung A SDN Jabon 2, di mana seluruh plafon gedung telah runtuh dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Kepala Sekolah SDN Jabon 2, Wiji Utami, menjelaskan bahwa hanya dua dari empat ruang kelas yang diajukan dalam proposal rehabilitasi pada 2023 yang mendapatkan persetujuan untuk diperbaiki. Sisanya belum tersentuh perbaikan hingga saat ini.

“Sudah dua tahun kondisi ini terjadi. Kami sudah ajukan proposal rehabilitasi, tetapi hanya dua ruang yang direalisasi,” ujar Wiji, Senin (14/7/2025).

Akibat kerusakan infrastruktur tersebut, kelas 1 dan 2 digabungkan, sedangkan siswa kelas 3 belajar di ruang tamu kepala sekolah. Ruang guru dan ruangan lainnya juga digunakan sebagai tempat darurat untuk siswa kelas 4 hingga 6.

Perbedaan Mencolok dengan Sekolah Rakyat

Kontras yang tajam terlihat antara kondisi sekolah negeri yang terbengkalai dan renovasi gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat. Gedung Sekolah Rakyat di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, telah direnovasi dan dilengkapi dengan fasilitas asrama serta konsep boarding school yang modern.

Proyek renovasi ini didanai dengan anggaran fantastis mencapai Rp 322 miliar lebih. Konsorsium NINDYA-ADHI KSO ditunjuk sebagai penyedia jasa pembangunan. Sekolah ini menyediakan 100 kursi bagi siswa kurang mampu, dengan komposisi 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa SMA. Seluruh pendaftaran dilakukan melalui seleksi ketat berdasarkan data desil kemiskinan nasional.

Sekolah Rakyat ini juga diserahkan pengelolaannya kepada Kemensos RI sejak 10 Juli 2025, termasuk dalam pengalihan ini adalah seluruh aset, guru, serta tenaga kependidikan.

Kritik dari Kalangan Akademisi

Kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah negeri yang terbengkalai dan Sekolah Rakyat yang digarap megah ini mengundang sorotan tajam dari kalangan akademisi. Najihul Huda, dosen Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi sebagian SD Negeri di Jombang yang semakin terpuruk, baik dari segi infrastruktur maupun jumlah pendaftar.

“Salah satunya SDN Jabon 2. Bangunan rusak, ruang kelas tidak aman, dan proposal perbaikan hanya disetujui sebagian. Ini mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap pendidikan dasar,” kata Huda, Senin (14/7/2025).

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat patut diapresiasi bila dijalankan dengan rencana yang matang. Namun dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah seharusnya menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan sebagai prioritas utama.

Pemda juga seharusnya tidak terlalu terburu-buru untuk menggenjot berdirinya Sekolah Rakyat, terlebih masih banyak sekolah yang kekurangan murid bahkan fasilitasnya perlu untuk direnovasi.

“Sekolah-sekolah negeri ini sudah lama menjadi tulang punggung pendidikan daerah. Mengabaikan mereka berarti menelantarkan sejarah dan masa depan pendidikan Jombang,” tegasnya.

Huda menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam pembangunan pendidikan. Ia mendorong pemda agar lebih bijak menetapkan prioritas.

“Keberpihakan pada pendidikan tidak cukup ditunjukkan lewat program baru. Yang lebih penting adalah memastikan semua sekolah layak digunakan, guru-gurunya didukung, dan murid-murid bisa belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” pungkasnya.

0 Komentar