Pembangunan IKN Tetap Dilanjutkan Meski Ada Tantangan
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilanjutkan. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memulai proyek ini, dan kini pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmen untuk melanjutkan proyek tersebut. Dalam konferensi pers Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 serta nota keuangan di Jakarta, Sri Mulyani menyebutkan anggaran sebesar Rp 6,3 triliun untuk IKN pada tahun 2026.
Meskipun anggaran tersebut tidak dibahas secara detail dalam konferensi pers, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tentang rancangan APBN 2026 di DPR juga tidak menyebutkan IKN secara eksplisit. Namun, anggaran untuk IKN telah dialokasikan sebesar Rp 13 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut terdiri dari Rp 5,4 triliun untuk pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP, serta tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif. Anggaran ini lebih rendah dibandingkan alokasi 2024 yang mencapai Rp 43,4 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pernah menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ibu kota nusantara mencapai antara Rp 200 hingga 300 miliar. Oleh karena itu, Presiden Prabowo ingin mempercepat pembangunan IKN. Namun, laporan majalah Tempo pada 10 Agustus 2025 menyebutkan bahwa pembangunan IKN terancam. Beberapa pejabat mengungkapkan bahwa dana perawatan sebenarnya lebih besar daripada yang disampaikan Basuki.
Infrastruktur Transportasi sebagai Faktor Penting
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas menuju pusat pemerintahan baru. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengevaluasi dan mengambil langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN.
Bambang menghitung bahwa jika ada 2 juta orang yang bepergian ke IKN, dengan harga tiket pesawat sebesar Rp 1,5 juta, maka diperlukan biaya transportasi sebesar Rp 6 triliun untuk pergi-pulang. Biaya akomodasi juga diperkirakan mencapai Rp 2 triliun per hari, sehingga total biaya bisa mencapai Rp 8 triliun per hari atau sekitar Rp 2.920 triliun per tahun.
Bambang menjelaskan bahwa jika IKN resmi menjadi pusat pemerintahan, sebagian besar pihak berkepentingan termasuk perusahaan besar, Badan Usaha Milik Negara, dan DPR akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut. Ia membandingkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang memiliki berbagai moda transportasi seperti berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. Sementara itu, kapasitas transportasi udara di Indonesia masih terbatas.
Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang dengan total daya angkut 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari. Sedangkan bandara IKN hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana para penumpang akan ditampung dan menggunakan transportasi apa.
Proses Pemindahan Ibu Kota Masih Dalam Penyelesaian
Pembangunan IKN gencar dilakukan selama periode kedua mantan presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi pernah menggelar upacara 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan IKN. Namun, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN masih memerlukan Surat Keputusan Presiden.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani Keppres pemindahan ibu kota karena masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN. Pemerintah memperkirakan bahwa sarana dan prasarana IKN dapat selesai dalam waktu 3 tahun. Otorita IKN sedang membangun infrastruktur untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
0 Komentar