Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 H Diumumkan 17 Februari 2026

Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 1447 H

Pemerintah Indonesia akan segera melakukan Sidang Isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan tahun 2026. Sidang ini rencananya akan digelar pada malam hari tanggal 17 Februari 2026, yang merupakan tanggal 1 Syaban 1447 Hijriah. Proses ini menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh Nusantara untuk mengetahui tanggal resmi dimulainya ibadah puasa.

Sidang Isbat ini melibatkan beberapa tahapan penting yang dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan metode ilmiah serta syariah. Berikut adalah rincian dari proses tersebut:

Tahapan Sidang Isbat

1. Pemaparan Data Hisab (Astronomi)
   Tim ahli dari Kementerian Agama akan menyampaikan data posisi hilal (bulan sabit muda) berdasarkan perhitungan astronomi. Data ini menjadi dasar ilmiah sebelum dilakukan observasi langsung. Hasil perhitungan ini akan dipresentasikan dalam sidang untuk memastikan keakuratan informasi mengenai kemunculan hilal.

2. Verifikasi Hasil Rukyatul Hilal
   Setelah pemaparan data hisab, dilakukan verifikasi hasil pemantauan hilal dari 37 titik pengamatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lokasi pengamatan dipilih secara strategis agar dapat memberikan laporan terbaik tentang kemunculan hilal. Pemantauan ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti mata telanjang, alat optik (teleskop), hingga kamera modern yang terhubung dengan sensor.

3. Musyawarah dan Pengambilan Keputusan
   Seluruh pihak yang hadir dalam sidang akan berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Hasil putusan inilah yang akan dijadikan acuan resmi pemerintah dan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers.

Metode Penentuan Awal Bulan

Dalam menentukan tanggal awal Ramadan, Syawal (Idulfitri), dan Zulhijjah (Iduladha), Kementerian Agama menggunakan pendekatan integrasi antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan nyata). Pendekatan ini bertujuan untuk memadukan perhitungan ilmiah dengan pengamatan langsung, serta menjaga persatuan seluruh umat Islam di Indonesia.

Selain itu, terdapat payung hukum baru berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026, yang memperkuat mekanisme pelaksanaan Sidang Isbat. Aturan ini juga menjamin transparansi, kepastian hukum, serta keseragaman penetapan awal bulan Hijriah secara nasional.

Peserta Sidang dan Landasan Hukum

Sidang Isbat akan dihadiri oleh berbagai elemen penting, antara lain:

• Perwakilan organisasi masyarakat Islam
• Majelis Ulama Indonesia (MUI)
• Perwakilan duta besar negara-negara Islam
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Ahli falak (astronomi)
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Perwakilan Mahkamah Agung

Kehadiran berbagai pihak diharapkan menghasilkan keputusan yang komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar’i. Pelaksanaan Sidang Isbat merujuk pada dasar hukum yang kuat sesuai Fatwa MUI tentang penetapan awal bulan Hijriah.

Persiapan oleh Lembaga Falakiyah NU

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) juga akan menyelenggarakan rukyatul hilal penentuan awal Ramadhan 1447 H pada 17 Februari 2026. Tahapan ini akan dilakukan oleh jejaring LFNU di seluruh Indonesia guna memenuhi metode penetapan awal bulan kalender Hijriah yang berterima dalam NU.

Rukyatul hilal merupakan pengamatan atau observasi terhadap hilal, yaitu lengkungan Bulan sabit paling tipis yang berkedudukan pada ketinggian rendah di atas ufuk barat pasca-Matahari terbenam (ghurub) dan bisa diamati. Cara pengamatannya saat ini terbagi menjadi tiga, mulai dari mata telanjang, mata dibantu alat optik (umumnya teleskop), hingga termutakhir alat optik yang terhubung sensor atau kamera.

[Dengan demikian, semua proses yang telah disiapkan akan memastikan bahwa penetapan awal Ramadan 2026 dapat dilakukan secara akurat dan dapat dipercaya.]