Perang di Timur Tengah Mengganggu Pasokan Minyak Global
Perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah mengakibatkan gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) menyatakan bahwa aliran sekitar 20 juta barel per hari minyak mentah dan produk olahan melalui Selat Hormuz mengalami penurunan tajam.
Dengan kapasitas terbatas untuk melewati jalur air penting tersebut dan penyimpanan yang sudah penuh, negara-negara Teluk telah memangkas produksi minyak gabungan mereka setidaknya 10 juta barel per hari. Hal ini disampaikan oleh IEA dalam laporan bulanan mereka.
“Tanpa pemulihan cepat aliran pengiriman, kerugian pasokan diperkirakan akan meningkat,” kata badan tersebut. Pada Rabu, IEA juga mengumumkan pelepasan darurat stok minyak terbesar yang pernah ada, yaitu sebesar 400 juta barel dari cadangan.
Baru-baru ini, Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan bahwa masih memiliki banyak stok minyak. Namun kini badan tersebut mengoordinasikan pelepasan darurat stok minyak terbesar sejak didirikan pada 1970-an selama embargo minyak Arab.
Menyusul perang di Timur Tengah, pasokan minyak global diperkirakan anjlok sebesar 8 juta barel per hari pada Maret. Pengurangan produksi di Timur Tengah sebagian diimbangi oleh peningkatan produksi dari produsen non-OPEC+, Kazakhstan, dan Rusia, menurut laporan IEA.
Pelepasan stok darurat tidak akan mampu sepenuhnya mengimbangi kehilangan pasokan yang berkepanjangan, tambahnya. “Pelepasan stok darurat yang terkoordinasi memberikan penyangga yang signifikan dan disambut baik, tetapi tanpa penyelesaian konflik yang cepat, hal itu tetap merupakan langkah sementara,” kata Birol.
“Dampak akhir pada pasar minyak dan gas serta perekonomian yang lebih luas dari konflik tersebut tidak hanya bergantung pada intensitas serangan militer dan kerusakan aset energi, tetapi juga, yang terpenting, pada durasi gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz,” ujarnya.
Bahlil: Presiden Perintahkan Percepat Transisi ke EBT
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang memimpin Satgas EBTKE, menjelaskan perintah untuk mempercepat transisi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan ancaman krisis minyak yang saat ini terjadi di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah.
"Itu salah satu yang juga kita bicarakan (saat rapat bersama Presiden), bahwa harus ada alternatif-alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini," kata Menteri ESDM menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana, Jakarta, Kamis.
Bahlil kemudian menjelaskan dirinya juga melaporkan hasil rapat perdana satgas yang diikuti oleh delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan petinggi PT PLN.
Dia menyebut satgas dapat langsung mengeksekusi rencana-rencana kerjanya terkait transisi energi, termasuk menghentikan beberapa pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil, seperti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar. Targetnya, Bahlil menyebut satgas dapat langsung bekerja saat Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada pekan depan.
"Dalam kondisi geopolitik perang ini, tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita lakukan transisi seperti ini," ujar Bahlil.
Walaupun demikian, Bahlil melanjutkan pemerintah tentu menunggu infrastruktur pembangkit listrik pengganti, yaitu yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, rampung dibangun lebih dulu sebelum menghentikan operasional pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil.
"Bangun dulu, kalau dihentikan tetapi penggantinya belum ada tentu tidak bisa. Jadi paralel, begitu dibangun dan sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan," kata Bahlil.
COD atau commercial operation date merupakan tahapan yang menandai berakhirnya pengujian teknis dan dimulainya operasional pembangkit listrik untuk menyalurkan listrik ke jaringan PLN.
Pertamina Cari Sumber Impor Alternatif
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mengantisipasi pasokan energi nasional dengan membuka sumber impor alternatif di tengah dinamika distribusi energi global di Selat Hormuz akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan perusahaan telah menyiapkan langkah antisipasi berupa pencarian sumber impor alternatif guna menjaga ketahanan stok energi nasional.
“Jadi tentunya kita sudah mengantisipasi untuk mencari sumber yang lain supaya ketahanan stoknya juga bisa baik dan terjaga,” kata Simon di Jakarta, Kamis.
Ia menekankan sumber pasokan energi Indonesia tidak hanya berasal dari Timur Tengah, tetapi juga dari wilayah lain seperti Afrika dan Amerika Serikat (AS). “Untuk antisipasi kami juga melakukan diversifikasi sumber. Sumber-sumber kita tidak hanya dari Timur Tengah, ada juga dari Afrika, ada dari Amerika Serikat, dan berbagai tempat lainnya,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya mencatat sekitar 20–25 persen impor minyak mentah Indonesia dikirim melalui Selat Hormuz. Langkah pencarian alternatif impor minyak ini juga direncanakan Pertamina setelah dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping (PIS) masih berada di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.
Dua kapal tersebut adalah very large crude carrier (VLCC) Pertamina Pride dengan ship management dari NYK serta kapal Gamsunoro yang dikelola oleh Synergy Ship Management. Berdasarkan laporan PIS pada Senin (2/3/2026), Pertamina Pride telah selesai melakukan proses loading dan berlabuh di Ras Tanura, Arab Saudi, sementara Gamsunoro sedang menjalani proses loading di Khor al Zubair, Irak.
Sementara itu dua kapal PIS lainnya, yakni PIS Paragon dan PIS Rinjani, dilaporkan berada di luar kawasan perairan Timur Tengah. "Yang menjadi perhatian utama kami adalah keselamatan para kru dan keselamatan kargo kami. Tentunya kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri hingga pihak terkait lainnya, dan kami juga mendorong agar situasi di sana semakin membaik," tutur Simon.
PIS saat ini mengoperasikan sekitar 345 kapal untuk mendukung distribusi energi. Dari total armada tersebut, 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan avtur, 27 kapal mengangkut minyak mentah, 45 unit melayani distribusi LPG, serta tujuh unit mendukung pengangkutan petrokimia dan juga berperan sebagai floating storage.
Selain menjaga pasokan melalui impor, lanjut Simon, Pertamina juga akan terus mendorong peningkatan produksi energi domestik. “Kita punya kerja sama di Blok Cepu, sehingga harus dimaksimalkan. Dengan penambahan fasilitas di sana, kita dorong agar produksinya dapat meningkat,” ucap Simon.
0 Komentar