Anggota DPR: Pemerintah Belum Libatkan Komisi I dalam Pembahasan Akses Udara AS
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa pemerintah belum pernah mengajak komisinya untuk berdiskusi terkait proposal Amerika Serikat (AS) yang ingin mendapatkan akses penerbangan tanpa batas di wilayah udara Indonesia. Menurut informasi yang diperoleh dari media, proposal tersebut sudah diajukan saat Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald J Trump di Washington DC pada Februari lalu. Saat itu, Prabowo hadir dalam KTT perdana Board of Peace (BoP).
"Isu-isu ini belum pernah didiskusikan atau dibicarakan dengan Komisi I DPR. Kami baru mendapatkan informasi ini dari media televisi atau media sosial lainnya. Sehingga saat ini belum ada diskusi yang intens, apalagi diambil sebuah keputusan," ujar TB ketika berbicara di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
TB juga menyinggung Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara. Di dalam UU tersebut, pesawat sipil atau militer dari negara lain boleh masuk ke wilayah udara Indonesia, tetapi mereka tidak bisa menerobos begitu saja.
"Harus dibutuhkan izin. Itu ada di dalam Pasal 40 dan 41 undang-undang tersebut," katanya.
Ketika izin sudah diberikan, maka pesawat asing itu harus bersedia diawasi oleh TNI Angkatan Udara (AU). TB menambahkan, bila pesawat asing ingin melintas secara permanen di zona tertentu maka harus diatur di dalam perjanjian khusus. Ini lah yang disebut sebagai blanket overflight clearance.
Kesepakatan Mengenai Akses Udara Penuh bagi AS Harus Libatkan DPR
Lebih lanjut, TB menegaskan bahwa kesepakatan mengenai akses udara penuh bagi AS harus melibatkan DPR. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional mencantumkan enam poin jenis kesepakatan yang harus melibatkan parlemen.
"Pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Isu ini wajib hukumnya dengan persetujuan DPR. Kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Indonesia," kata TB memaparkan.
Isu ketiga menyangkut kedaulatan atau hak berdaulat negara. Isu keempat, kesepakatan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Isu kelima, pembentukan kaidah hukum baru dan terakhir pinjaman serta hibah dari luar negeri.
TB menambahkan, sebelum akhirnya disetujui oleh parlemen, pemerintah harus menjelaskan lebih dulu proposal yang disodorkan oleh Negeri Paman Sam. "Pemerintah harus menjelaskannya secara clear, tujuan (pemberian akses udara) untuk apa, dalam kapasitas apa, mengapa menggunakan wilayah Indonesia secara permanen," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Hati-Hati Sikapi Proposal AS
TB Hasanuddin juga memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menyikapi proposal AS. Ia meminta agar pihak pemerintah bersikap hati-hati jika nantinya akan dilakukan pembicaraan antara pejabat tinggi kedua negara, baik di level presiden atau menteri pertahanan.
"Harus ada kehati-hatian yang benar-benar serius, apabila itu menyangkut wilayah, kedaulatan dan hak berdaulat untuk Indonesia," katanya.
Ia menambahkan, bila pesawat asing ingin melintasi wilayah udara Indonesia dengan izin maka bisa mengacu ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025. "Jadi, bila itu (akses udara) digunakan untuk kepentingan lain, maka saya kira itu sangat melanggar aturan yang telah ditegaskan bersama," imbuhnya.
Kemhan Sebut Proposal Akses Udara AS Belum Bersifat Final
Sementara itu, Kementerian Pertahanan RI menyatakan bahwa proposal blanket overflight clearance tidak bersifat mengikat dan belum berlaku. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait, mengatakan dokumen tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di Tanah Air. Salah satunya harus dibahas lebih dulu dengan DPR.
Jenderal bintang satu itu menyebut, dokumen mengenai akses lintas udara bagi pesawat asing merupakan usulan dari Negeri Paman Sam. Pemerintah, katanya, akan menjadikan LOI overflight clearance sebagai bahan pertimbangan.
"Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia serta kedaulatan negara," ujar Rico dalam keterangan yang diterima IDN Times pada Selasa (14/4/2026).
Lebih lanjut, Rico menyebut, di dalam proses pembahasan dokumen LOI itu, isi naskahnya tak lagi sama dengan draf awal. Menurut informasi, dokumen yang dibocorkan di The Sunday Guardian merupakan draf awal.
"Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting (di dalam naskah LOI) dan menegaskan bahwa dokumen tersebut bersifat mengikat (non-binding) dan tak otomatis berlaku," katanya.
0 Komentar