Sejarah Panjang Sidoarjo dari Masa Kerajaan hingga Era Modern
Sidoarjo memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kerajaan kuno di Jawa Timur hingga masa kolonial Belanda. Wilayah ini telah menjadi bagian dari berbagai peradaban dan penguasa yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan lapisan sejarah yang kaya akan makna.
Awal Sejarah: Dari Kerajaan Kahuripan Hingga Majapahit
Dalam catatan sejarah, wilayah Sidoarjo pada masa lampau merupakan bagian dari Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Raja Airlangga sekitar tahun 1019. Setelah itu, Kahuripan terbagi menjadi dua kerajaan, yakni Janggala dan Kadiri pada tahun 1045. Berdasarkan pembagian tersebut, wilayah Sidoarjo masuk dalam kekuasaan Kerajaan Janggala, dengan pusat pemerintahan di kawasan delta Sungai Brantas.
Pada masa Kerajaan Janggala, wilayah Sidoarjo dikenal sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Bukti keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh sejumlah prasasti dan catatan sejarah yang menunjukkan aktivitas pemerintahan Hindu di kawasan delta Brantas. Setelah Kerajaan Janggala runtuh, wilayah Sidoarjo menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 hingga ke-16. Pada masa ini, kawasan Sidoarjo berkembang sebagai wilayah penyangga dan jalur perdagangan penting. Hingga kini, beberapa peninggalan sejarah seperti Candi Pari dan Candi Dermo masih menjadi saksi kejayaan masa lalu di wilayah tersebut.
Masa Islam dan Penjajahan Belanda
Pasca runtuhnya Majapahit, wilayah Sidoarjo yang awalnya berada di bawah kuasa Kesultanan Demak, kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram. Pada masa Kesultanan Mataram, Sidoarjo menjadi bagian dari wilayah Adipati Surabaya, sebelum akhirnya masuk ke dalam pengaruh Belanda melalui VOC pada abad ke-17.
Memasuki masa kolonial Hindia Belanda, tepatnya abad ke-19, wilayah Sidoarjo dikenal dengan nama Sidokare dan masih menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya.
Dari Sidokare Menjadi Sidoarjo
Pada tahun 1851, Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R.Ng. Djojohardjo, yang dibantu oleh wedana Bagus Ranuwirjo, dengan pusat pemerintahan berada di wilayah Pucang Anom. Perubahan penting terjadi pada 31 Januari 1859, ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk memecah Kabupaten Surabaya menjadi dua wilayah administrasi, yakni Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Keputusan itu sebagaimana tertuang dalam Staatsblad No. 6 Tahun 1859.
Berdasarkan keputusan tersebut, Kabupaten Sidokare berdiri sendiri dan terdiri dari enam kawedanan, yakni Gedangan, Sidoarjo, Krian, Taman, Porong, dan Bulang. Pada saat itu pula, wilayah ini dipimpin oleh R. Notopuro yang kemudian bergelar R.T.P. Tjokronegoro, sekaligus tercatat sebagai bupati pertama Sidoarjo.
Tak lama berselang, nama Sidokare dianggap memiliki makna kurang baik. Secara filologis, kata Sidokare dikaitkan dengan gabungan kata Jawa sido (jadi) dan kare (tertinggal). Atas usulan Bupati Tjokronegoro, pada 28 Mei 1859, melalui Staatsblad No. 32 Tahun 1859, nama Sidokare resmi diubah menjadi Sidoarjo, yang hingga kini digunakan sebagai nama dari kabupaten tersebut.
Makna Nama Sidoarjo
Secara etimologis, nama Sidoarjo memiliki beberapa penafsiran. Salah satunya berasal dari bahasa Sanskerta Siddhakaryya, yang berarti karya yang telah sempurna. Sementara versi lain menyebutkan gabungan kata Jawa sido (jadi) dan arjo (makmur), yang dimaknai sebagai doa akan kesejahteraan masyarakatnya. Makna tersebut sejalan dengan karakter geografis Sidoarjo sebagai wilayah delta yang subur, kaya akan hasil tambak, serta menjadi pusat aktivitas ekonomi sejak masa lampau.
Sidoarjo di Masa Penjajahan hingga Kemerdekaan
Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942–1945, wilayah Sidoarjo berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Namun, tak lama berselang, Jepang menyerah kepada Sekutu, sehingga wilayah ini kembali menjadi medan perebutan antara Belanda dan Republik Indonesia. Akibat situasi keamanan yang tidak stabil dan menghindari terjadinya konflik bersenjata, pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sempat dipindahkan ke Porong, kemudian ke Jombang.
Setelah melalui masa revolusi dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, Sidoarjo resmi kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari Sejarah Panjang Menuju Kabupaten Modern
Kini, Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk cukup padat dan maju di Jawa Timur meski memiliki luas wilayah relatif kecil. Dengan topografi datar dan wilayah delta yang subur, Sidoarjo berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, serta kawasan permukiman modern yang menopang Surabaya dan kawasan metropolitan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).
Meski telah bertransformasi menjadi daerah modern, sejarah panjang Sidoarjo sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan tetap menjadi bagian penting dari identitas daerah yang tak terpisahkan dari perjalanan Jawa Timur. Dari kerajaan kuno, masa kolonial, hingga era kemerdekaan, Sidoarjo tumbuh sebagai wilayah yang tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga kaya nilai sejarah dan budaya.
0 Komentar