Kekhawatiran Serius terhadap Rencana Pembangunan Pangkalan Kapal Selam Nuklir Australia
Dokumen pemerintah New South Wales (NSW) yang sebelumnya tidak dipublikasikan mengungkap kekhawatiran serius terkait rencana pembangunan pangkalan kapal selam nuklir di Port Kembla, sekitar 75 kilometer di selatan Sydney. Dalam dokumen tersebut, pemerintah NSW menyatakan bahwa pangkalan tersebut berpotensi menjadi target serangan militer dan dapat memicu ketakutan publik terhadap risiko kebocoran reaktor nuklir.
Port Kembla disebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi pangkalan armada kapal selam nuklir Australia di pantai timur dalam proyek aliansi pertahanan AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris. Namun, proyek ini diperkirakan akan menghadapi penolakan publik yang besar. Warga kemungkinan akan menganggap pangkalan nuklir di pantai timur sebagai sumber risiko karena adanya reaktor nuklir di dalam kapal selam dan pangkalan militer tersebut berpotensi menjadi target militer.
Dokumen itu juga menegaskan bahwa pangkalan Pantai Timur (ECNB) akan menampung kapal selam yang memiliki reaktor nuklir berbahan bakar uranium yang sangat diperkaya. Jika terjadi konflik militer, ECNB dapat menjadi target bagi musuh militer Australia. Kekhawatiran masyarakat tak hanya soal ancaman perang, tetapi juga potensi bencana lingkungan apabila terjadi insiden pada reaktor nuklir kapal selam.
Oleh karena itu, warga NSW mungkin menganggap ECNB sama seperti pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai sumber risiko bencana lingkungan. Dokumen yang diajukan ke parlemen NSW atas perintah anggota Partai Hijau, Abigail Boyd, itu berasal dari periode pemerintahan Dominic Perrottet pada 2022–2023. Dalam kajian awal pemerintah negara bagian, Port Kembla dinilai sebagai lokasi paling layak untuk pangkalan kapal selam nuklir karena memiliki kapasitas pelabuhan yang mampu menampung kapal selam, dok kering, serta fasilitas angkatan laut tambahan.
Pemerintah NSW memperkirakan proyek tersebut dapat membawa manfaat ekonomi hingga 426 juta dolar Australia melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penciptaan lapangan kerja teknis dengan gaji tinggi. Namun di sisi lain, pemerintah juga mengakui dampak sosial dan keamanan yang besar. Sejumlah warga diperkirakan harus direlokasi, bisnis lokal bisa terdampak, dan lalu lintas jalan maupun kereta api diprediksi memburuk.
Warga yang tinggal di sekitar lokasi akan menganggap ECNB sebagai risiko bagi kesehatan komunitas mereka dan lingkungan setempat. Penolakan masyarakat terhadap proyek ini juga mulai menguat. Pada September lalu, lebih dari 40 organisasi menandatangani Deklarasi Port Kembla yang menolak wilayah mereka dijadikan lokasi pangkalan kapal selam nuklir. Meski pemerintah federal Australia menegaskan pangkalan pantai timur sangat penting bagi kepentingan strategis negara, hingga kini lokasi resminya belum diumumkan. Canberra sebelumnya menyatakan keputusan akhir akan diambil “pada akhir dekade ini”, sementara dokumen NSW menyebut pemerintah pusat sempat menargetkan keputusan lokasi selesai pada akhir 2023 agar pangkalan dapat beroperasi pada 2040.
Dokumen tersebut juga menyoroti satu hal yang dianggap paling sensitif oleh publik: ancaman militer terhadap fasilitas nuklir. Pangkalan kapal selam nuklir lebih mungkin menjadi target militer, dan karena alasan itu dapat dianggap lebih berisiko.
Pemandangan kapal selam serang bertenaga nuklir Inggris HMS Astute di pangkalan HMAS Stirling Royal Australian Navy di Perth, Australia Barat, Australia, 29 Oktober 2021. - (EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT )
Politik Kapal Selam di Indo-Pasifik
Rencana Australia membangun pangkalan kapal selam nuklir tidak dapat dilepaskan dari proyek besar aliansi AUKUS, pakta keamanan trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang dibentuk pada 2021. Melalui kerja sama ini, Canberra akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari strategi memperkuat keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik yang kini menjadi pusat rivalitas global baru antara Washington dan Beijing.
Dalam skema AUKUS, Australia direncanakan menerima kapal selam nuklir kelas Virginia dari Amerika Serikat sebelum akhirnya membangun armada kapal selam generasi baru bersama Inggris. Washington bahkan menyebut proyek tersebut sebagai peluang strategis jangka panjang untuk memperkuat jaringan pertahanan Barat di kawasan Asia-Pasifik. Wakil Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana James Kilby Caudle, menegaskan Amerika “sepenuh hati mendukung AUKUS” dan tengah memperkuat infrastruktur militer di Australia Barat untuk mendukung implementasi program tersebut.
Kesepakatan AUKUS juga memperlihatkan bagaimana politik kapal selam kembali menjadi instrumen utama dalam persaingan kekuatan besar dunia. Jika pada era Perang Dingin rivalitas bawah laut berpusat di Samudra Atlantik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kini pusat gravitasi geopolitik bergeser ke Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, kapal selam dipandang sebagai aset strategis karena mampu beroperasi diam-diam dalam waktu lama, membawa rudal jarak jauh, dan menjadi bagian penting dari strategi deterrence modern.
Australia sendiri diposisikan sebagai salah satu mitra utama Barat untuk menghadapi meningkatnya pengaruh militer China di kawasan. Karena itu, pembangunan pangkalan kapal selam nuklir di pantai timur Australia bukan sekadar proyek pertahanan biasa, tetapi bagian dari arsitektur keamanan baru Indo-Pasifik yang semakin militaristik.
Ilustrasi kapal selam kelas virginia bertenaga nuklir - (tangkapan layar)
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki arti strategis yang sangat besar. Jalur laut Indonesia berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan wilayah perairan nasional sebagai salah satu koridor maritim paling penting dalam lalu lintas militer dan kapal selam dunia. Sejumlah kajian bahkan menilai pembentukan AUKUS berpotensi memicu perlombaan senjata baru di kawasan dan menempatkan Indonesia dalam “dilema keamanan” di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China.
Di sisi lain, Indonesia juga terus memperkuat armada bawah lautnya sendiri. TNI AL saat ini mengoperasikan kapal selam kelas Nagapasa hasil kerja sama dengan Korea Selatan, termasuk KRI Nagapasa-403 dan KRI Alugoro-405 yang menjadi kapal selam pertama dirakit di dalam negeri melalui PT PAL. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan modernisasi militer di Indo-Pasifik, kapal selam kini kembali menjadi simbol utama perebutan pengaruh global di bawah laut — sebuah arena yang selama ini jarang terlihat publik, tetapi semakin menentukan arah persaingan kekuatan dunia.
0 Komentar