Ide Jalan Provinsi Berbayar yang Memicu Perdebatan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan ide terkait sistem pajak kendaraan bermotor. Ide tersebut menyarankan penghapusan pajak kendaraan listrik dan diganti dengan sistem jalan provinsi berbayar. Konsep ini muncul karena saat ini kendaraan listrik belum dikenai pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, kendaraan listrik tetap menggunakan jalan umum dan turut menyebabkan kerusakan infrastruktur.
Dedi menjelaskan bahwa rencana ini masih dalam kajian dan belum menjadi keputusan resmi Pemprov Jabar. "Ini hanya konsep yang perlu dikaji," ujarnya setelah rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung.
Menurut Dedi, sistem jalan berbayar dinilai lebih adil dibanding pajak kendaraan saat ini. Karena tidak semua kendaraan sering memakai jalan provinsi, maka pendapatan daerah bisa lebih merata jika diterapkan sistem berbayar.
Tanggapan Warga Terhadap Ide Ini
Beberapa warga Jawa Barat memberikan tanggapan terhadap ide ini. Salah satunya adalah Afrizal Pramestu (20), warga Cihapit, Kota Bandung. Ia menilai konsep tersebut bagus jika biaya yang dikeluarkan lebih murah dibanding pajak kendaraan tahunan. Namun, ia masih bingung tentang teknis penerapannya.
"Bagaimana perhitungannya. Konsepnya bagus kalau memang bisa lebih murah ketimbang bayar pajak tahunan. Tapi, bingung juga ini kalau pakai jalan milik kota," katanya.
Afrizal menegaskan bahwa pemerintah harus memperjelas jalan mana saja yang masuk kategori jalan provinsi dan dikenakan tarif berbayar. "Harusnya ini dimatangkan lagi konsepnya. Terus juga kalau memang diterapkan harus jelas batas-batasnya mana saja," ujarnya.
Warga lainnya, Ihsan Sopian (32), asal Jatinangor, Kabupaten Sumedang, juga menilai konsep ini terdengar adil agar kendaraan listrik yang saat ini bebas pajak ikut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Namun, ia menilai pelaksanaannya harus benar-benar siap agar tidak membingungkan masyarakat.
Ihsan khawatir warga kesulitan membedakan jalan provinsi dengan jalan lain. "Sistemnya, teknisnya gimana, apakah ini itu jalan provinsi dari mana. Kebayang juga setiap kali masuk jalan provinsi ada mirip pintu kayak tol," ujarnya.
Selain itu, Ihsan menilai tarif yang dikenakan harus jelas agar tidak memberatkan warga yang setiap hari memakai jalan provinsi. "Hitungan tarifnya berapa yang jelas. Kalau setiap hari pakai jalan provinsi kemungkinan biaya juga bisa membengkak," tambahnya.
Keberatan dari Warga Lain
Rizal Sunandar (26), warga Rancaekek, Kabupaten Bandung, mempertanyakan alasan munculnya wacana tersebut saat kondisi jalan di lapangan masih banyak yang rusak. "Sampai muncul ide jalan harus berbayar. Prosesnya pasti panjang, jalannya katanya harus mulus dulu, tapi kan faktanya di lapangan masih banyak jalan jelek," kata Rizal.
Ia juga menilai kebijakan itu belum tentu bisa diterima semua masyarakat, terutama warga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Menurut Rizal, pemerintah juga harus memastikan infrastruktur pendukung benar-benar siap sebelum kebijakan diterapkan.
"Infrastruktur pendukungnya juga kan harus betul-betul tersedia. Itu juga harus jadi pertimbangan," pungkasnya.
0 Komentar