Kritik terhadap Pernyataan Presiden Prabowo Subianto
Aktivis 98, Sahat Simatupang, menyampaikan kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak yang membiayai aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan pemerintah. Menurutnya, pernyataan tersebut dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah.
Pernyataan Prabowo disampaikan saat berpidato dalam acara Hari Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026). Sahat menilai bahwa pernyataan ini bertujuan untuk melemahkan gerakan moral mahasiswa agar kepercayaan publik terhadap mahasiswa semakin luntur.
Upaya penggembosan ini semakin jelas terlihat dari beberapa peristiwa yang terjadi. Dalam keterangan pers, Sabtu (27/6/2026), Sahat menyebutkan bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari polisi agar tidak berdemonstrasi di Istana Negara.
Sahat juga menyebut rangkaian peristiwa lain yang dilakukan untuk menggembosi gerakan mahasiswa. Mulai dari kedatangan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono di Kampus Universitas Gadjah Mada, hingga pengakuan dari ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Terakhir, pernyataan Prabowo yang mengatakan mengetahui pihak yang membiayai aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan pemerintahannya.
Aksi Unjuk Rasa Gerakan Moral "Menuju Indonesia Bangkrut"
Sahat menyatakan bahwa upaya penggembosan gerakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa gerakan moral "Menuju Indonesia Bangkrut" semakin massif dan destruktif. Aksi ini dipelopori oleh berbagai organisasi mahasiswa seperti BEM Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa IPB University, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat, FMN UI, Serikat Mahasiswa Progresif UI (Semar UI), serta mahasiswa UGM dan kampus lainnya.
Salah satu contoh dari upaya penggembosan adalah kriminalisasi terhadap mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Tiyo Ardianto. Ia dilaporkan ke polisi oleh tiga orang selama bulan Juni 2026 dengan tuduhan penghinaan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sahat, tuntutan-tuntutan mahasiswa memiliki dasar yang kuat. Antara lain, mereka meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak, serta mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menghabiskan biaya ratusan triliun dan tidak membawa manfaat apapun.
Selain itu, tuntutan untuk menghentikan militerisme di ranah sipil juga menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan kematian lima orang calon manager Koperasi Desa Merah Putih saat menjalani latihan dasar militer (latsarmil). Sahat menilai bahwa tidak ada hubungan antara memimpin koperasi dengan latihan dasar militer.
Kritik terhadap Program MBG
Klaim dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola MBG mencatat adanya penguatan kehadiran siswa dan konsentrasi di sekolah akibat pemenuhan gizi yang lebih konsisten. Namun, Sahat menilai bahwa klaim ini merupakan bentuk pemaksaan agar MBG dilanjutkan meskipun tidak ada transparansi dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Menurut Sahat, MBG bukanlah makanan gratis, karena dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Oleh karena itu, wajar jika mahasiswa meminta penghentian MBG. Ia menilai bahwa kritik moral seperti ini juga digembosi, sehingga negara menuju bangkrut.
Aspirasi Rakyat dan Kecemasan Mahasiswa
Sahat menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa adalah aspirasi rakyat yang sudah bosan dan muak dengan retorika Presiden Prabowo dan para pembantunya. Saat ini, pemerintah memiliki 108 menteri yang terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri serta pejabat lainnya. Jumlah ini dinilai sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wajar jika mahasiswa merasa cemas terhadap arah pemerintahan yang membuat Indonesia menuju kebangkrutan. Sahat menambahkan bahwa gagasan mahasiswa untuk memperbaiki APBN agar tepat sasaran ditengah beban hutang negara yang terus bertambah dan daya beli masyarakat yang terus melemah.
0 Komentar