Kehidupan Tanpa Listrik di Desa Tanjong
Matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang (Bupon), Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Satu per satu lampu di rumah-rumah warga mulai menyala, menandai datangnya malam. Namun, pemandangan berbeda terlihat di sebuah bangunan kecil di ujung jalan tani Dusun Minanga Tallu. Tak ada cahaya lampu listrik yang menerangi ruangan itu. Yang tampak hanya nyala redup pelita berbahan bakar minyak tanah, menjadi satu-satunya sumber penerangan saat malam tiba.
Itulah yang terlihat ketika gubukinspirasi.id menyambangi rumah keluarga Mursalim (45), keluarga yang masih hidup tanpa sambungan listrik. Pelita menjadi teman mereka setiap malam. Di bangunan sederhana itu, Mursalim tinggal bersama istrinya, Yeni (48), dan putra semata wayang mereka, Muhammad Ghibran (7). Bangunan berukuran sekitar 3 x 4 meter tersebut sejatinya bukan rumah tinggal. Dahulu, tempat itu merupakan dapur untuk mengolah nira menjadi gula aren. Kini, bangunan itulah satu-satunya tempat mereka berteduh.
Tak ada kamar tidur, ruang tamu, maupun dapur terpisah. Seluruh aktivitas keluarga berlangsung dalam satu ruangan. Tempat tidur berdampingan dengan kompor. Pakaian bergelantungan di dinding papan yang mulai lapuk, sementara peralatan memasak disusun seadanya di sudut ruangan. Lantai semen yang mulai rusak ditutupi perlak bekas agar lebih nyaman dipijak. Di rumah itulah Ghibran tumbuh. Bocah berusia tujuh tahun itu baru saja duduk di bangku sekolah dasar.
Setiap pulang sekolah, ia kembali ke rumah yang setiap malam hanya diterangi cahaya pelita. Ketika minyak tanah habis, keluarganya harus mencari cara lain agar rumah tidak gelap gulita. "Kalau aki motor masih ada setrumnya kami pakai lampu dari aki. Kalau sudah habis, ya pakai pelita. Kalau minyak tanah juga habis, kadang menyalakan unggun di dekat rumah atau langsung tidur. Pernah juga diberi lilin sama tetangga," tutur Mursalim.
Untuk membeli minyak tanah, Mursalim harus pergi ke Pasar Padang Sappa. Harga satu botol kecil sekitar Rp15 ribu dan harus dihemat agar cukup digunakan selama sepekan. Sehari-hari Mursalim bekerja sebagai petani. Ia menanam cabai dan nilam di lahan miliknya. Jika ada warga yang membutuhkan tenaga tambahan, ia juga bekerja sebagai buruh tani di kebun orang lain. Namun, penghasilannya jauh dari cukup.
Dalam setahun, pendapatan sebagai buruh tani rata-rata hanya sekitar Rp4 juta. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga, membeli perlengkapan sekolah Ghibran, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam kondisi seperti itu, memasang sambungan listrik maupun memperbaiki rumah menjadi sesuatu yang belum mampu mereka pikirkan.
Kesulitan ekonomi itu juga berdampak pada akses layanan kesehatan keluarga. Suatu ketika, Yeni jatuh sakit hingga tidak mampu berjalan. Mursalim sebenarnya ingin membawa sang istri ke rumah sakit. Namun, keterbatasan biaya membuat niat itu harus diurungkan. "Pernah istri saya sakit sampai tidak bisa jalan. Mau dibawa ke rumah sakit, tapi saya pikir kondisi keuangan tidak memungkinkan. Akhirnya dirawat di rumah saja dan saya belikan obat seadanya," ujarnya.
Keluarga ini juga belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif. Saat masih tinggal di Kalimantan, mereka sempat menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Namun, karena tidak lagi mampu membayar iuran bulanan, kepesertaannya berhenti. Kini, Mursalim berharap keluarganya dapat masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan pemerintah.
Di tengah segala keterbatasan, Mursalim mengaku tak memiliki banyak tuntutan. Ia hanya berharap keluarganya bisa hidup sedikit lebih layak. "Harapan kami mudah-mudahan pemerintah bisa memahami kondisi kami seperti ini," ucapnya lirih. Meski tinggal di bangunan yang jauh dari kata layak, ia tetap berusaha bersyukur. Setidaknya, hingga kini bangunan bekas dapur gula aren itu belum pernah kebanjiran saat hujan deras.
"Kalau takut tentu ada. Tapi mau bagaimana lagi. Syukur sampai sekarang belum pernah kemasukan air," katanya. Kisah keluarga Mursalim memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan tidak selalu dapat diukur hanya melalui angka statistik. Di atas kertas, Kabupaten Luwu telah mencatat seluruh rumah tangga menggunakan penerangan listrik. Namun di lapangan, masih ada keluarga yang bertahan hidup dengan cahaya pelita karena keterbatasan ekonomi dan belum mampu memperoleh sambungan listrik.
Data "Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sulawesi Selatan" yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menunjukkan hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Luwu telah menikmati akses listrik dari PLN dan non-PLN. Pada 2023, masih terdapat 0,28 persen rumah tangga yang menggunakan penerangan bukan listrik. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2025, angka tersebut tercatat menjadi nol persen.
Pemerintah bersama PT PLN (Persero) sebenarnya memiliki sejumlah program bantuan pemasangan listrik gratis, seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) maupun Light Up The Dream (LUTD). Program tersebut ditujukan bagi keluarga prasejahtera yang belum memiliki sambungan listrik dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berada di wilayah yang telah terjangkau jaringan PLN.
Artinya, persoalan yang dihadapi keluarga seperti Mursalim bukan hanya soal ketersediaan jaringan listrik, melainkan juga menyangkut pendataan, akses terhadap program bantuan, dan kemampuan ekonomi untuk memperoleh sambungan listrik secara resmi. Menanggapi kondisi tersebut, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PT PLN (Persero) Palopo, Bramanto Suryanto, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai keluarga Mursalim. PLN, kata dia, akan mengirim tim dari PLN Belopa untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
"Kita kumpulkan data, sudah monitor. InsyaAllah hari ini tim PLN Belopa akan ke lokasi untuk cek langsung," kata Bramanto.
0 Komentar