Koperasi Desa Merah Putih di Blitar Menghadapi Masalah Gaji dan Partisipasi Pengurus
Di tengah ambisi pemerintah untuk membangun puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia, situasi di lapangan mulai menunjukkan ketidakpastian. Salah satu contohnya adalah enam pegawai yang bekerja di Gerai Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Mereka mengaku telah bekerja selama lebih dari satu bulan sejak 16 Mei 2026, tetapi hingga kini belum menerima gaji.
Gaji Belum Jelas, Pegawai Kesulitan Memenuhi Tugas
Para pegawai tersebut mengungkapkan bahwa mereka belum tahu kapan gaji akan dibayarkan atau berapa nominalnya. Meski sudah aktif bekerja sejak pertengahan Mei 2026 untuk mempersiapkan operasional gerai koperasi, kejelasan soal penggajian masih tertunda.
"Belum tahu kapan gajian. Nilai gajinya berapa juga kami belum tahu," ujar seorang pegawai perempuan yang bertugas di meja kasir gerai KMP Kelurahan Bendo, Sabtu (27/6/2026).
Gerai koperasi tersebut berada tepat di samping Markas Koramil Kepanjenkidul. Para pegawai mencoba mencari kejelasan kepada Babinsa setempat maupun PIC dari PT Agrinas Pangan Nusantara, yang menangani wilayah Blitar. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai sistem pembayaran maupun besaran upah.
Proses Rekrutmen Dipengaruhi Kodim
Salah satu pegawai, Jefry Ramadhan, menjelaskan bahwa sejak awal proses rekrutmen, mereka tidak pernah mendapatkan informasi resmi terkait nominal gaji. Ia mengatakan proses perekrutan dilakukan dua bulan lalu melalui pengumpulan nama dari Karang Taruna, RT, dan unsur masyarakat lainnya.
"Waktu itu nama-nama yang dikumpulkan dari Karang Taruna, RT dan lainnya kami serahkan ke Bu Lurah. Dari nama-nama itu, siapa yang diterima ditentukan oleh Kodim Blitar," ujar Jefry.
Setelah dinyatakan lolos, enam pegawai mulai bekerja sejak 16 Mei 2026 untuk mengejar target pembukaan gerai yang dijadwalkan bersamaan dengan agenda nasional Presiden Prabowo Subianto pada akhir Mei lalu di Kabupaten Nganjuk.
"Jadi kalau dihitung sejak 16 Mei, kami sudah bekerja lebih dari satu bulan sampai sekarang ini," tuturnya.
Pengurus Koperasi Tidak Dilibatkan
Jefry, yang juga menjabat sebagai sekretaris pengurus KMP Kelurahan Bendo, mengungkapkan bahwa para pengurus koperasi yang sebenarnya telah terbentuk sejak setahun lalu justru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun operasional awal koperasi. Menurutnya, seluruh kegiatan lebih banyak berada di bawah koordinasi Babinsa dan pihak Agrinas.
"Pengurus sama sekali tidak dilibatkan. Semuanya di bawah koordinasi Babinsa dan Agrinas," pungkasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa satu gerai koperasi nantinya dirancang membutuhkan sekitar 17 pegawai termasuk satu orang manajer. Namun hingga kini posisi manajer masih belum aktif karena masih menjalani pelatihan, sementara sebagian calon pegawai lainnya masih menunggu penempatan.
Pemerintah Tetap Kebut Operasional 36 Ribu Kopdes
Di tengah berbagai persoalan di lapangan, pemerintah tetap menargetkan pengoperasian sekitar 36 ribu koperasi desa secara bertahap hingga akhir 2026. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar toko atau jaringan supermarket biasa. Menurutnya, koperasi tersebut akan menjadi infrastruktur strategis pemerintah di tingkat desa.
"Koperasi desa itu beda dengan supermarket ya, Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, PKH, alat-alat pertanian, nanti di koperasi itu," ujar Zulhas saat menghadiri acara di Tawangmangu, Karanganyar.
Selain menjadi penyalur bantuan sosial dan alat pertanian, koperasi desa juga diproyeksikan menjadi "offtaker" atau pembeli siaga hasil panen petani dan tangkapan nelayan ketika harga pasar jatuh.
"Kalau harga gabah di bawah harga acuan, harga ikan nelayan terlalu murah, maka nanti yang beli adalah koperasi desa. Jadi dia offtaker, nanti koperasi jualnya ke Bulog, kalau ikan ke SPPG," ucap Zulhas.
SDM Masih Dipersiapkan
Zulhas mengakui bahwa banyak koperasi desa saat ini memang belum sepenuhnya berjalan karena pemerintah masih menyiapkan para manajer koperasi yang ditargetkan siap sekitar Oktober 2026.
"Kok sekarang belum jalan (kopdes)? Memang belum jadi. Nanti perkiraan bulan Oktober baru akan ada manajer-manajernya dipersiapkan, sehingga diperkirakan akhir tahun sudah bisa berjalan sebagian ke kira-kira 36.000," katanya.
Pemerintah juga mengklaim saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola berbagai program strategis nasional, termasuk program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam skema Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan rakyat itu bisa kita lanjutkan," tegas Zulhas.
0 Komentar