8 Mahasiswa Korea Ditahan Usai Masuk Tanpa Izin ke Pangkalan Militer AS

Kehadiran Militer AS di Korea Selatan Menghadapi Protes Mahasiswa

Delapan aktivis mahasiswa liberal di Korea Selatan (Korsel) ditahan pada Selasa (4/8/2026) setelah menyusup ke wilayah terlarang Pangkalan Udara Osan (K-55) di Pyeongtaek, sekitar 60 kilometer selatan Seoul. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan terkait kehadiran militer asing di negara tersebut.

Menurut pihak berwenang, kelompok yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Progresif Korea (KPUSU) ini menerobos gerbang utama sekitar pukul 10:15 pagi waktu setempat. Enam dari mereka berhasil berlari masuk ke dalam kompleks sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat (AS), termasuk seruan "Mari kita hancurkan Angkatan Udara ke-7 AS", sementara dua rekan mereka dihentikan di pintu masuk.

Para Mahasiswa Diamankan dan Berpotensi Melanggar Regulasi Perlindungan Instalasi Militer


Personel Pasukan AS di Korea (USFK) langsung mengamankan para aktivis di lokasi kejadian sebelum menyerahkan mereka kepada kepolisian Korsel. Yonhap melaporkan, saat ini, para tersangka tengah diserahkan untuk diinterogasi dan menghadapi penyelidikan mendalam atas potensi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Instalasi Militer.

Disebutkan, seluruh mahasiswa telah menggunakan hak mereka untuk tetap diam selama pemeriksaan. Dalam pernyataannya, USFK menegaskan bahwa upaya memasuki instalasi militer tanpa izin merupakan pelanggaran serius dan akan ditangani sesuai hukum, serta prosedur yang berlaku di AS dan Korsel.

Di sisi lain, pihak KPUSU merilis pernyataan melalui media sosial yang menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sikap militer AS. Mereka menuding USFK menghambat proyek klaster manufaktur semikonduktor nasional di Gwangju.

Insiden Kebocoran Fosfor Putih di Pangkalan Udara Osan


Pangkalan Udara Osan sendiri merupakan markas besar Angkatan Udara Ketujuh AS yang memimpin operasi udara di Semenanjung Korea. Selain masalah proyek chip, kelompok aktivis tersebut juga sempat mempermasalahkan insiden kebocoran fosfor putih yang baru-baru ini terjadi di area pangkalan tersebut.

Dilansir Korea Herald, pada 28 Juli 2026, pemerintah kota Pyeongtaek mengeluarkan peringatan dan memberitahukan kepada publik tentang kemungkinan kebocoran fosfor putih di Pangkalan Udara Osan. Pihaknya juga menyarankan warga di sekitarnya untuk mengungsi ke lokasi yang aman, guna mencegah paparan pada kulit.

Angkatan Udara AS mengatakan para ahlinya menemukan sisa kristalisasi fosfor putih di dalam peti amunisi selama inspeksi rutin amunisi. Hal ini mendorong unit tersebut untuk segera menutup area itu, guna melindungi pangkalan dan penduduk setempat. Militer AS dilaporkan memberi tahu kota tersebut bahwa zat yang bocor telah diencerkan sekitar 80 persen dan menimbulkan risiko rendah bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Peringatan evakuasi dicabut beberapa jam kemudian setelah selesainya pekerjaan dekontaminasi.

Fosfor putih adalah zat kimia sangat reaktif dan beracun yang digunakan dalam amunisi pembakar serta peluru asap untuk menciptakan tabir asap di medan perang. Saat terpapar oksigen, zat ini terbakar secara spontan pada suhu sangat tinggi, menghasilkan asap putih tebal dan dapat menyebabkan luka bakar parah hingga membakar jaringan manusia sampai ke tulang. Menghirup asap atau uapnya dalam jumlah besar juga dapat berakibat fatal. Penggunaannya pun sangat diatur secara ketat oleh komunitas internasional.

Korsel Menampung 28.500 Personel Militer AS


Kehadiran militer AS di Korsel sejak lama menjadi isu yang kompleks. Meskipun mayoritas warga mendukung aliansi strategis ini, faktor sejarah dan gesekan politik kerap memicu aksi protes hingga sentimen anti-AS di kalangan kelompok progresif lokal. Saat ini, ada sekitar 28.500 personel militer AS yang ditempatkan di Korsel sebagai bagian dari aliansi pencegahan agresi dari Korea Utara.

Pada 2019, polisi Korsel menangkap 4 mahasiswa yang menerobos masuk ke kediaman Duta Besar AS di Seoul. Mereka memprotes tuntutan pemerintahan Donald Trump agar negara tersebut membayar lebih banyak, guna membantu menutupi biaya pasukan AS di sana.

0 Komentar