Kehati-hatian dalam Distribusi Pangan di Wilayah Terpencil
Adriano Padama, seorang mahasiswa Universasiswa Diponegoro (Undip) asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil menyampaikan keluhan tentang kenaikan harga beras di daerahnya. Ia memanfaatkan momen acara penerimaan 5.155 mahasiswa baru Undip Tahun Akademik 2026/2027 pada Kamis (6/8/2026) untuk menyampaikan masalah ini. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menjadi pembicara utama.
Dalam presentasinya, Adriano menjelaskan bahwa harga beras di Alor bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram ketika terjadi krisis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi pangan yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah. Keluhan ini langsung mendapat respons cepat dari Menteri Pertanian.
Amran meminta Perum Bulog untuk segera mengecek ketersediaan beras di Alor dan memastikan pasokan dapat dikirim ke wilayah tersebut. Ia bahkan meminta langkah tersebut dilakukan pada hari yang sama agar tidak ada penundaan dalam pengiriman pasokan. "Segera dicek ketersediaan beras di Alor dan kirim pasokan hari itu juga," ujar Amran.
Masalah Distribusi di Wilayah Kepulauan
Alor merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan geografis dalam distribusi pangan. Letaknya sebagai wilayah kepulauan membuat kelancaran pasokan sangat bergantung pada jalur distribusi dari daerah lain. Ketika pasokan terganggu atau distribusi tidak berjalan optimal, harga komoditas pangan bisa melonjak tajam.
Beras yang seharusnya dapat diperoleh masyarakat dengan harga relatif terjangkau bisa mengalami kenaikan signifikan ketika terjadi kelangkaan. Oleh karena itu, Amran meminta Bulog tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tetapi juga memperhatikan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan di wilayah tersebut. Jika di Alor belum terdapat gudang Bulog yang memadai, Amran meminta agar pembangunan gudang segera dilakukan.
"Kalau belum ada gudang Bulog, segera dibangun," tegas Amran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan pemerintah memiliki kemampuan untuk menyimpan dan menyalurkan cadangan beras ketika terjadi gangguan pasokan.
Target Harga Beras yang Lebih Terjangkau
Amran menargetkan harga beras di Alor dapat ditekan hingga sekitar Rp12.500 per kilogram. Dengan harga tersebut, pemerintah berharap disparitas harga beras antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil dapat dikurangi. Target ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan pangan hingga wilayah yang secara geografis memiliki tantangan distribusi lebih besar.
Persoalan harga beras di Alor mencuat setelah mahasiswa Undip asal daerah tersebut berani menyampaikan kondisi yang dialami masyarakat di kampung halamannya. Penyampaian tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan pangan nasional perlu melihat kondisi masyarakat secara lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terluar dan kepulauan.
Pentingnya Respons Cepat Pemerintah
Bagi masyarakat di daerah seperti Alor, persoalan harga beras bukan sekadar masalah ekonomi. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Respons cepat pemerintah terhadap keluhan tersebut pun menjadi penting. Tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan pasokan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk membangun sistem distribusi pangan yang lebih kuat sehingga lonjakan harga tidak kembali terjadi ketika wilayah tersebut menghadapi krisis.
Dengan instruksi kepada Bulog untuk segera mengecek stok, mengirim pasokan, hingga kemungkinan pembangunan gudang, pemerintah kini dituntut memastikan langkah tersebut benar-benar berdampak di tingkat masyarakat. Target menekan harga beras hingga Rp12.500 per kilogram juga menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu dikawal.
Sebab, keberhasilan kebijakan pangan pada akhirnya tidak hanya diukur dari keputusan di tingkat pemerintah pusat, tetapi dari kemampuan masyarakat di daerah terpencil memperoleh beras dengan harga yang wajar.
Keberanian mahasiswa asal Alor tersebut menyuarakan persoalan harga beras pun menunjukkan bahwa suara dari daerah dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat menangani persoalan pangan yang selama ini dirasakan masyarakat.
0 Komentar