gubukinspirasi.id, BELITUNG - Fleksibilitas para pengerit dan penimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Belitung Timur dipastikan akan segera berakhir.
Petugas gabungan lintas instansi siap diturunkan untuk menertibkan area SPBU.
Keputusan tersebut menjadi satu di antara hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah penanganan antrean BBM bersubsidi di Ruang Rapat Kantor Bupati Belitung Timur, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Jumat (11/9/2026).
Dalam rapat, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menunjukkan komitmennya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi.
Pembentukan diputuskan langsung oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten dalam rapat yang berlangsung alot tersebut.
Adapun untuk memastikan kerja di lapangan berjalan cepat, terukur dan memiliki komando yang kuat, Bupati Kamarudin menunjuk langsung Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, untuk berperan sebagai Ketua Satgas Gabungan Pengawasan BBM Subsidi.
Kamarudin mengungkapkan alasan dirinya menyerahkan kepemimpinan Satgas kepada sang Wakil Bupati.
"Masalah antrean BBM ini butuh pengawasan harian yang ketat dan respons cepat di lapangan. Supaya koordinasi antara Pemkab, Kepolisian, TNI, Pertamina dan Satpol PP ini berjalan solid tanpa terhambat birokrasi, saya tunjuk langsung Pak Wakil Bupati, Khairil Anwar sebagai Ketua Satgas Gabungan," ujar Kamarudin, Jumat (11/9/2026).
Adapun Satgas ini difokuskan untuk mengawal penuh pelaksanaan enam poin kesepakatan resmi yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati, Forkopimda, Pertamina dan perwakilan pengelola SPBU.
Tugas utama Satgas meliputi pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan seluruh SPBU mematuhi jam operasional baru mulai pukul 06.00 WIB.
Petugas akan disiagakan di area SPBU untuk mengatur barisan antrean serta memisahkan waktu antrean kendaraan berdasarkan situasi di lapangan.
Selanjutnya, Satgas bertugas mengawasi ketat penggunaan barcode resmi agar sesuai plat nomor kendaraan, sekaligus menutup celah praktik pengisian berulang yang kerap dilakukan oknum pengerit.
Wakapolres Belitung Timur, Kompol Fatah Meilana yang hadir mewakili Kapolres Beltim AKBP Dr. Husni Tamrin, menegaskan komitmen kepolisian untuk membackup penertiban di lapangan.
"Polres Belitung Timur siap menerjunkan personel penuh untuk mengawal dan mengamankan pendistribusian BBM bersubsidi di seluruh SPBU. Kami akan bersinergi erat dengan pimpinan daerah, Satpol PP dan unsur TNI untuk melakukan penjagaan fisik secara langsung di lokasi," tegas Kompol Fatah.
Fatah lalu menjelaskan pengawasan personel di lapangan tidak hanya sekadar berdiri, tapi juga mengatur arus lalu lintas antrean serta menyeleksi kendaraan yang masuk ke area nozzle.
"Petugas di lapangan akan memastikan bahwa kendaraan yang mengantre benar-benar memiliki barcode yang sesuai dengan plat nomor kendaraan. Jika ada indikasi kendaraan yang sudah mengisi lalu berputar kembali untuk mengantre kedua atau ketiga kalinya, petugas akan langsung menghalau dan menindak tegas," ucapnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh perwakilan unsur TNI yang hadir dalam rapat tersebut, mulai dari perwakilan Kodim 0414/Belitung Kapten Inf Agus Ristianto, perwakilan Danlanud HAS Hanandjoeddin Kapten Lek Erwin Joniarta, hingga perwakilan Yonif 845/KS Letda Inf Rangga Yudhatama, S.Psi.
Lalu, sesuai poin kelima dalam dokumen kesepakatan rapat, Fatah mengatakan mereka diamanatkan untuk menggelar razia penindakan terhadap praktik penimbunan BBM bersubsidi.
"Kesepakatan poin kelima sangat jelas, kita tidak hanya menertibkan di SPBU, tetapi Pemda bersama Kepolisian akan melakukan razia dan penindakan hukum terhadap siapa saja yang melakukan penimbunan BBM bersubsidi," ungkapnya.
Satgas secara resmi terbentuk. Masyarakat Belitung Timur kini tinggal menunggu langkah nyata aksi penertiban yang dijadwalkan mulai mengawasi SPBU secara intensif selama satu minggu kedepan.
(gubukinspirasi.id/Kautsar Fakhri Nugraha)
0 Komentar