Covid 19 dan Kondisi Rakyat Indonesia Dewasa Ini

Hari demi hari perkembangan terkait dengan covid 19 terus berkembang. Sebuah wabah yang secara cepat menjadi sebuah mimpi buruk bukan hanya bagi Negara asalnya bahkan hamper seluruh dunia. Menanggapi mewabahnya pandemic ini, instansi pemeintah maupun kelompok akhirnya memberlakukan beberapa kebijakan untuk tenaga kerja dan sumber daya manusia yang mereka miliki.

Tulisan ini kami paparkan guna menyuguhkan data dari berbagai macam model kebijakan untuk sumber daya manusia yang diterapkan oleh beberapa wilayah guna menghadapi pandemic corona yang sedang melanda negeri ini. Namun sebelum lebih jauh membahasnya, kami akan sedikit memberi gambaran singkat terkait wabah covid 19 dan efek serta dampaknya terhadap masyarakat

Covid 19 dan Masyarakat Indonesia

Beberapa wilayah dalam menanggapi wabah covid 19 ini terlihat melakukan karantina mandiri sebagai upaya penanggulangan serta pencegahan penyebaran virus covid 19 agar tidak semakin menyebar luas dan menginfeksi banyak orang.

Perlu disadari bahwa karantina mandiri adalah sebuah bentuk yang nyata dari upaya mencegah penyebarluasan virus covid 19 yang kini melanda Indonesia. Hal ini terutama berasal dari penetapan status beberapa wilayah yang sudah mulai beranjak menjadi zona merah persebaran virus covid 19 itu sendiri. Tercatat beberapa wilayah dalam lingkup tapal kuda sudah diletakkan dalam status zona merah wabah covid 19 seperti Situbondo, Jember, Banyuwangi dan beberapa wilayah lain.

Menghadapi pandemic yang sedang terjadi ini, tentu kebijakan kebijakan yang pemerintah berlakukan dalam upaya penanggulangan wabah covid 19 ini perlu ditinjau dan dikaji positif negatifnya, khususnya perlakuan terhadap sumber daya manusia dalam wilayah tersebut,

Penerapan Protocol Kesehatan (Physical Distancing dan Memakai Masker)

Secara bahasa bisa diartikan sebagai upaya menjaga jarak anatar individu untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus (dalam hal ini covid 19) agar tidak menyebar dan menginfeksi banyak orang. Dalam upaya pelaksanannya, physical distancing bisa dibilang mendapat respon yang baik oleh banyak pihak

Minimarket menghilangkan kursi yang biasa ada di halamannya guna meminimalisir perkumpulan orang serta juga turut menyediakan wadah cuci tangan dan memberikan alat-alat perlindunggan diri yang memadai untuk karyawannya serta tetap menjaga kebersihan dalam lingkup minimarket sendiri.

Dalam hal ini kita bisa melihat kebijakan dari minimarket yang proaktif dengan memberikan sarana cuci tangan bagi pelanggan yang ingin berbelanja di minimarket. Tentu hal ini lantaran pihak minimarket bisa dibilang tetap dibutuhkan dalam keadaan krisis seperti ini, oleh karena itu para karyawan mini market tetap dipekerjakan sebagaimana mestinya dengan standar kesehatan yang dikontrol dan dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai seperti masker dan sarung tangan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi konsumen.

Berbeda dengan beberapa instansi lain yang memberikan chance work from home bagi karyawannya, mini market bisa dibilang telah memilih cara terbaik dan paling optimal dalam menghadapi wabah ini. Hal ini karena selain menjaga supply kebutuhan pokok, dengan tetap mempekerjakan karyawan, selain pihak minimarket ensure pendapatan dan pemasukan bagi karyawannya, mini market sangat dibutuhkan mengingat tempat ini memiliki standar kebersihan yang lebih layak daripada pasar tradisional serta memiliki standar mutu yang baik pula

Untuk pekerja kantor maupun instansi pemerintahan. Beberapa hal mungkin perlu ditinjau terlebih dahulu, mengingat layanan pemerintahan masih amat dibutuhkan meski Negara sedang berapa dalam kondisi krisis.

Ilustrasi pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki kawasan publik

Selayakanya polisi dan tenaga medis yang tetap bekerja ditengah wabah, beberapa jenis pekerjaan lain perlu ditinjau lebih lanjut apakah lebih baik dipekerjakan dari rumah atau masuk secara konvensional. Hal ini merujuk kepada output yang bakal diberikan oleh SDM yang ada dan produktivitas dari perusahaan maupun instansi tersebut secara keseluruhan.

Sebut saja staf-staf institusi pemerintahan yang tetap bekerja sebagaimana biasanya mengingat pemerintahan perlu berjalan sebagai mana mestinya meskipun Negara sedang dalam darurat bencana non-alam.

Beberapa staf mungkin bisa dipekerjakan dari rumah sebagai upaya mendukung praktek karantina mandiri dengan bekerja dari rumah semacam bagian humas, bagian IT, server dan beberapa devisi lain yang tupoksi nya bisa dicover meski bekerja dari rumah

Sederhananya, kebijakan memperkerjakan karyawan dan star dari rumah mungkin perlu dikaji ulang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari setiap individu. Hal ini karena dengan menyamaratakan semua karyawan, tentu bakal terjadi sebuah kesenjangan mengingat masa karantina mandiri yang tidak pasti serta pe-liburan karyawan secara meyeluruh dapat berdampak kepada produktivitas dari lembaga atau instansi tersebut.

Singkatnya, kami menilai bahwa kegiatan work from home perlu dipahami secara lebih baik dan lebih menyeluruh. Hal ini mengingat wabah ini jika ditanggapi dengan upaya work from home secara total sedikit banyak dapat mempengaruhi ekonomi baik micro maupun macro di kemudian hari.

Perlu adanya penakaran akan kebutuhan bekerja dari rumah lebih jauh lagi agar penerapan konsep ini lebih efektif tanpa mengorbankan produktivitas dan mengguncang ekonomi Negara secara menyeluruh.

Kebijakan ini sudah tepat, namun belum cukup efektif dan teraplikasikan secara baik. Pengkajian ulang serta penerapan work from home bisa dilaksanakan lebih baik lagi jika dilakukan pengajian ulang terkait tugas pokok dan fungsi serta kapabilitas dari setiap individu untuk bekeja dari rumah.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga tentunya kesehatan para karyawan dan staf yang sedang bekerja. Meski dengan tujuan menjaga produktivitas tentu kesehatan dan keamanan setiap individu juga perlu dipikirkan sebagai hak-hak dari setiap warga Negara memperoleh perlindungan yang layak dari Negara.

Krisis ini adalah sebuah wabah global yang perlu disikapi dengan serius, memaksa semua elemen untuk bekerja dari rumah tanpa menakar ulang kebutuhan dan produktivitas tentu amat tidak bijak. Lebih jauh lagi fenomenan penimbunan barang yang kerap terjadi juga perlu disikapi secara serius, bukankah dengan pemaksaan bekerja dari rumah akan membuat krisis justru menjadi semakin parah karena stock di pasar tidak memenuhi demand dari pasar sendiri.

Lebih bijaknya pemerintah lebih berupaya menekan kepanikan dan tetap menjaga produktivitas sambil lalu menjalankan dan menjaga kondusifitas dari setiap elemen sehingga dapat saling berjibaku bahu membahu melewati masa sulit ini.