Sekolah Rakyat: Inisiatif Pendidikan untuk Masyarakat Miskin
Sekolah Rakyat adalah sebuah inisiatif pendidikan yang dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Ide ini lahir dari gagasan Presiden Prabowo Subianto, yang menilai bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa.
Dasar Hukum dan Konsep Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2025 yang menjelaskan tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Berbeda dengan sekolah umum yang biasanya bersifat terbuka dan tidak terbatas, Sekolah Rakyat memiliki format asrama atau boarding school. Hal ini bertujuan agar siswa dapat fokus pada pendidikan tanpa terganggu oleh kondisi ekonomi keluarga mereka.
Kurikulum dan Target Peserta Didik
Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat mengacu pada kurikulum nasional, tetapi dengan kekhususan Multi Entry-Multi Exit. Dengan sistem ini, siswa memiliki fleksibilitas dalam memilih jalur pendidikan mereka, baik secara akademik maupun non-akademik, termasuk aspek fisik dan psikologis.
Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi warga miskin ekstrem tanpa adanya seleksi. Siswa tidak perlu mendaftar, karena pihak sekolah akan langsung menjemput anak-anak yang membutuhkan sesuai data desil 1. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak yang berada dalam kondisi sulit bisa mendapatkan kesempatan belajar.
Awal Ide Sekolah Rakyat
Sejak menjadi bakal calon presiden, Prabowo sudah menyatakan bahwa sektor pendidikan akan menjadi salah satu prioritas utamanya. Dalam dialog ‘3 Bacapres Bicara Gagasan’ di UGM, Sleman, 19 September 2023 silam, ia menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi kunci dari pembangunan bangsa. Ia ingin pendidikan tidak hanya diakses oleh orang kaya saja, tetapi juga bagi masyarakat miskin.
Pada 3 Januari 2025, setelah Prabowo resmi menjadi Presiden ke-8 RI, ide Sekolah Rakyat diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurutnya, pemerintah ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, tetapi masih di bawah naungan orang tua, sehingga mereka bisa dibina secara khusus.
Anggaran dan Pengembangan Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat pada 2025 adalah sebesar Rp 1,19 triliun. Angka ini merupakan hasil dari rekonstruksi anggaran yang awalnya diajukan sebesar Rp 2,3 triliun. Anggaran tambahan ini disetujui setelah melalui pembahasan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Gus Ipul juga menyebutkan bahwa 76 persen keluarga mengakui bahwa anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Angka ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera merancang program pendidikan yang merata dan inklusif.
Peluncuran dan Perkembangan Sekolah Rakyat
Pada 14 Juli 2025, pemerintah telah menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, saat itu sudah ada 9.700 siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat, dengan sisanya yang akan menyusul.
Rencananya, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat akan diresmikan operasionalnya oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan berikutnya. Dengan peluncuran ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi strategi besar dalam memutus mata rantai kemiskinan dan memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
0 Komentar