Peringatan Hari Perumahan Nasional di Indonesia
Setiap 25 Agustus, masyarakat Indonesia memperingati Hari Perumahan Nasional. Perayaan ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali pentingnya rumah sebagai kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dalam peringatan ini, berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat luas, diberi kesempatan untuk merenungkan bagaimana memastikan akses yang layak terhadap perumahan.
Apa Itu Hari Perumahan Nasional?
Hari Perumahan Nasional adalah hari istimewa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 25 Agustus dipilih karena pada tahun 1950 lalu, dilangsungkan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung. Acara ini menjadi awal dari perjalanan sejarah perumahan nasional di Indonesia.
Kongres tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai wilayah, termasuk perwakilan dari kabupaten, kota, provinsi, serta organisasi pemuda dan barisan tani. Mereka membahas isu-isu seperti pembangunan cepat, bahan bangunan, dan pengelolaan perumahan. Salah satu tokoh penting yang hadir adalah Mohammad Hatta, yang memberikan pidato yang sangat menginspirasi dan menjadi dasar bagi perjuangan perumahan rakyat.
Sejarah Perumahan Nasional
Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada tahun 1950 tidak hanya menjadi titik awal, tetapi juga menjadi landasan bagi kebijakan perumahan yang lebih terstruktur. Hasil dari kongres ini meliputi beberapa keputusan penting, seperti:
- Setiap provinsi harus berupaya menciptakan perusahaan pembangunan perumahan rakyat.
- Menyusun norma dan syarat minimum perumahan yang akan diatur dalam undang-undang.
- Membentuk badan khusus untuk menangani pembangunan dan pembiayaan perumahan.
Pada masa penjajahan Belanda, konsep perumahan sudah mulai muncul. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan regulasi tentang perumahan pegawai negeri (BWR) pada tahun 1924. Di masa itu, perumahan diperhatikan dengan baik, terutama dalam konteks kesehatan dan lingkungan.
Pada masa Jepang, kebijakan perumahan dipegang oleh lembaga Doboku. Namun, fokus utamanya masih terbatas pada pegawai negeri dan perbaikan lingkungan.
Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai membentuk kebijakan perumahan nasional. Pada tahun 1947, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan dibentuk, salah satu tugasnya adalah membangun dan merawat gedung-gedung. Meski demikian, kondisi politik saat itu membuat pembangunan perumahan kurang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Perkembangan Kebijakan Perumahan
Pada tahun 1949, Undang-Undang Pembentukan Kota ditetapkan, yang menjadi dasar pembangunan Kebayoran Baru. Ini menjadi pelopor pembangunan perumahan modern di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1950, kongres perumahan di Bandung kembali menjadi acuan penting.
Setelah kongres tersebut, pemerintah mencanangkan pembentukan Perumahan Nasional (Perumnas) sebagai perintis rumah murah. Pada 1952, Djawatan Perumahan Rakyat dibentuk, yang bertugas menyusun kebijakan perumahan dan mengatur pembiayaan.
Sebelumnya, pada 1951, Badan Pembantu Perumahan Rakyat dibentuk, yang kemudian melahirkan Yayasan Kas Pembangunan dan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan. Semua ini menjadi fondasi bagi kebijakan perumahan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Dengan sejarah panjang dan perkembangan yang terus berlanjut, Hari Perumahan Nasional tidak hanya menjadi peringatan, tetapi juga ajang refleksi dan langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak.
0 Komentar