Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dukung Pemerintah Ambil Alih Saham BCA
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Langkah ini dianggap penting untuk melindungi kepentingan negara dan menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut.
Ahmad Iman Syukri, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, menyampaikan bahwa ada indikasi adanya rekayasa dalam akuisisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Grup beberapa tahun lalu. Menurutnya, pengambilalihan harus segera dilakukan untuk mencegah kerugian lebih besar terhadap uang negara.
"PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA," ujarnya dalam pernyataan resmi. "Pengambil alihan saham BCA harus segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan."
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki 51 persen saham BCA melalui proyek BLBI. Namun, karena adanya rekayasa, saham tersebut akhirnya menjadi milik Djarum Grup. Menurut Ahmad, hal ini tidak logis karena pemerintah yang menyuntik dana justru tidak memiliki saham.
"Pemerintah sudah menyuntikan dana ke BCA melalui BLBI. Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 persen menjadi milik Djarum Grup. Saham yang sejatinya milik pemerintah ini yang harus diambil. Pemerintah yang punya dana malah tidak punya saham, lucu," katanya.
Ahmad berharap pemerintah segera membentuk tim khusus untuk mengungkap dugaan rekayasa dalam kasus ini. Ia juga menilai bahwa jika Presiden Prabowo bisa menuntaskan masalah ini, maka kondisi keuangan negara yang sedang seret dapat teratasi.
"Memang perlu ide yang out of the box. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo," tambahnya.
Dana Rakyat yang Terancam
Dana yang digunakan pemerintah untuk menyuntik BLBI berasal dari rakyat. Oleh karena itu, Ahmad menilai penting bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan mafia keuangan yang terlibat dalam skandal ini.
"Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini," ujarnya. "Padahal, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi."
Sebelumnya, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, juga mengajukan pendapat serupa. Ia menyarankan Presiden Prabowo segera membentuk tim khusus untuk mengungkap dugaan mafia keuangan di balik skandal BLBI-BCA.
"Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo," ujarnya. "Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar."
Sasmito menduga adanya rekayasa dalam akuisisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Grup. Kerajaan bisnis milik Budi Hartono ini didirikan sejak lama dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia.
Reaksi Publik
Kasus ini juga memicu reaksi publik, terutama di media sosial. Banyak netizen yang khawatir jika BCA dikelola oleh negara, mereka akan segera menarik uangnya atau melakukan rush.
"Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA," ujarnya. "Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar."
Kasus BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk menstabilkan sistem perbankan justru disalahgunakan, sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
Ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan aset negara. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali pulih.
0 Komentar