Penghapusan Tantiem untuk Direksi dan Komisaris BUMN
Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, mengumumkan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan ini diambil karena ada perusahaan BUMN yang mengalami kerugian akibat pengelolaan yang tidak efisien. Dalam pidato pendahuluan tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2026 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Agustus 2025, ia menyampaikan bahwa terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola BUMN.
Menurut Presiden, keuntungan yang disetorkan oleh BUMN kepada negara belum sesuai dengan harapan. Ia menekankan bahwa aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN, bernilai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Ia berharap BUMN mampu menyumbang minimal 50 miliar dolar AS setiap tahunnya. Jika hal ini tercapai, APBN tidak akan mengalami defisit.
Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Pemberian tantiem biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan dan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui surat bernomor S-063/DI-BP/VII/2025 menyatakan bahwa dewan komisaris BUMN beserta anak usahanya tidak lagi diizinkan menerima tantiem dan berbagai bentuk insentif lainnya. Sebaliknya, dewan direksi tetap dapat memperoleh hak tersebut sesuai kebijakan yang berlaku.
Surat tersebut ditandatangani oleh Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Ia menjelaskan bahwa penghematan bisa mencapai sekitar Rp 8 triliun per tahun jika kebijakan berkaitan pemberian tantiem bagi anggota dewan komisaris BUMN diterapkan. “Kajiannya kami bikin lengkap,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Penghapusan tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bahwa rencana Prabowo menghapus tantiem bisa ditindaklanjuti dengan cara mengalihkan penyaluran keuntungan BUMN langsung kepada masyarakat. Ia menilai keuntungan yang disampaikan oleh Presiden sebaiknya dikembalikan kepada negara dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa penghapusan tantiem untuk dewan direksi dan komisaris BUMN bisa menghemat keuangan BUMN. Ia menyebutkan bahwa penghematan mencapai sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada. Menurut dia, penghapusan jumlah komisaris dan tantiem diharapkan meningkatkan efektivitas BUMN.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga setuju dengan kebijakan penghapusan tantiem atau bonus bagi komisaris dan direksi BUMN. Ia menekankan bahwa menjadi pejabat publik merupakan bentuk pengabdian. Ia menyarankan agar komisaris BUMN yang tidak setuju dengan kebijakan baru dapat mengundurkan diri. “Kalau tidak mau, ya berhenti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudaryono mengingatkan bahwa menjadi pejabat publik bukan untuk mencari keuntungan. Ia menegaskan bahwa jika seseorang ingin menjadi kaya, tidak perlu menjadi pejabat, cukup menjadi pengusaha saja.
Beberapa kontributor seperti Hendrik Yaputra, Dian Rahma Fika, Eka Yudha Saputra, dan Antara turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
0 Komentar