
Utang Raksasa yang Menanti Penyelesaian
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi sorotan tajam akibat adanya utang besar yang mencapai sekitar 116 triliun rupiah. Proyek ini resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023, namun masalah utangnya mulai terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan Komisi VI DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa beban utang proyek ini merupakan ancaman serius.
Bobby menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Danantara untuk menyelesaikan masalah utang ini. Ia menggambarkan situasi ini sebagai "bom waktu" yang perlu segera diatasi. Saat ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan PT KAI masih menjajaki berbagai mekanisme pelunasan utang tersebut.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait skema pelunasan. Ia menambahkan bahwa persoalan utang Whoosh sudah masuk ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. “Ini masuk di dalam RKAP kita tahun ini,” ujarnya.
Utang proyek KCJB terus membengkak hingga setara 7,2 miliar dolar AS atau sekitar 116 triliun rupiah. Kondisi ini membuat KAI dan konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) semakin tertekan. Beban kerugian PSBI terus menumpuk. Berdasarkan laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025 (unaudited), PSBI mencatat kerugian sebesar 4,195 triliun pada 2024. Tekanan terus berlanjut pada semester I-2025 dengan kerugian sebesar 1,625 triliun. Sebagai pemegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PSBI menanggung langsung kerugian tersebut.
Biaya yang Membengkak
Proyek kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp 19,54 triliun. Untuk menutupi biaya tersebut, proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, atau totalnya setara Rp 6,98 triliun.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan pengelola Whoosh, adalah perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, dengan kepemilikan saham 40 persen. Komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 51,37 persen selaku pemegang saham terbesar. Lalu, ada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan porsi saham sebesar 39,12 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8,30 persen, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,21 persen.
Upaya Penyelesaian Masalah Utang
Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkap bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara, sudah disiapkan skema penyelesaian utang Whoosh. Dony menegaskan saat ini sedang dalam tahap penjajakan untuk penyelesaian utang Whoosh sebagaimana yang tercantum dalam RKAP.
"Ini kan sedang dijajaki ya, sedang kita lakukan penjajakan, tentu akan kita bereskan proses itu," ujarnya. "Seperti mana kemarin juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR, akan kita selesaikan (utang proyek Whoosh yang) termasuk dalam RKAP kita tahun ini," ujar Dony.
Sebelumnya, Dony pernah mengatakan bahwa Danantara akan mengusulkan beberapa alternatif terkait restrukturisasi kereta cepat kepada pemerintah. "Memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan, dan segera akan kita usulkan. Tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita tawar, kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini," ujar Dony saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ia menjelaskan, restrukturisasi ini perlu dilakukan untuk menjaga kinerja BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjadi pemimpin konsorsium Indonesia. "Ini operasionalnya kan sedang kita lihat bagaimana nanti solusi jangka panjangnya mengenai utang-utang daripada konsorsium ini yang cukup besar ya. Ini yang nanti akan kita sampaikan (ke pemerintah)," ucapnya.
Meski begitu, Dony tidak menjelaskan secara rinci terkait usulan skema restrukturisasi yang akan diajukan ke pemerintah. Namun, ia memastikan penyelesaian masalah utang kereta cepat akan dilakukan secara komprehensif dan tidak mengganggu kinerja KAI.
Profil Tokoh Terkait
Dony Oskaria merupakan seorang profesional Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Kabinet Merah Putih. Pria kelahiran 26 September 1969 itu juga dipercaya sebagai Chief Operation Officer Danantara sejak 2025 dan Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia sejak 2021.
Bobby Rasyidin merupakan seorang profesional Indonesia yang menjabat sebagai Direktur utama PT Kereta Api Indonesia sejak 12 Agustus 2025. Pria yang lahir pada 31 Oktober 1974 itu sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Len Industri sejak 10 Desember 2020 hingga 21 Februari 2025, menggantikan Zakky Gamal Yasin.
0 Komentar