Kajari Klungkung Soroti Potensi Pariwisata Nusa Penida yang Belum Optimal
Nusa Penida, sebuah pulau eksotis di Kabupaten Klungkung, Bali, terus menjadi destinasi favorit bagi wisatawan. Namun, meskipun jumlah kunjungan meningkat drastis, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih belum mencerminkan potensi besar yang ada.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klungkung, I Wayan Suardi, mengungkapkan kekhawatiran terhadap pengelolaan retribusi wisata yang dinilai tidak sebanding dengan peningkatan kunjungan. Menurutnya, PAD yang diperoleh dari sektor pariwisata masih minim, meskipun potensi ekonomi di Nusa Penida sangat besar.
“Potensi pariwisata Nusa Penida luar biasa, tetapi kenapa PAD Klungkung masih minim? Apakah masih ada pihak-pihak tertentu yang menikmati ‘zona nyaman’ ini?” tanya Suardi.
Masalah Pengelolaan Retribusi Wisata
Suardi menyebutkan bahwa isu pungutan masuk kawasan wisata sudah lama dikeluhkan masyarakat. Ia menilai, meski wisatawan datang berbondong-bondong dan retribusi terus berjalan, infrastruktur jalan di Nusa Penida masih rusak. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pembangunan.
“Ini menyangkut kepentingan publik, jadi wajar bila perlu penyelidikan lebih jauh,” ujarnya.
Selain itu, Suardi juga menyoroti pentingnya penegakan hukum secara profesional, khususnya dalam bidang Pidana Khusus (Pidsus). Ia menilai, kinerja bidang tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks.
“Jangan hanya berhenti pada kasus kecil di desa. Jika BUMDes dan LPD pun sering jadi sumber persoalan di Klungkung, itu juga harus dikaji,” tambahnya.
Tren PAD dari Sektor Pariwisata
Berdasarkan data yang dikumpulkan, setelah penerapan retribusi wisatawan ke Nusa Penida, PAD dari sektor pariwisata terus meningkat. Tahun 2023 mencatat realisasi sebesar Rp 17 miliar, sedangkan pada tahun 2024, angka ini naik menjadi Rp 31 miliar.
Tahun ini, target PAD dari sektor pariwisata ditetapkan sebesar Rp 40 miliar. Data ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Klungkung, termasuk Nusa Penida dan Lembongan. Khusus untuk Nusa Penida, realisasi retribusi pada tahun 2024 mencapai Rp 28 miliar, sementara hingga Juni 2025 telah mencapai lebih dari Rp 12 miliar.
Upaya Digitalisasi Pemungutan Retribusi
Untuk memaksimalkan pendapatan dan mengurangi potensi kebocoran, pemerintah daerah sedang melakukan digitalisasi pemungutan retribusi. Pihak rekanan telah melakukan integrasi data, sehingga diharapkan sistem online dapat segera diimplementasikan.
Selain itu, layanan offline tetap dilakukan. Saat ini, terdapat 35 petugas pemungutan retribusi yang tersebar di beberapa pintu masuk Nusa Penida, seperti Pos Pelabuhan Sampalan, Pos Pelabuhan Buyuk, Pos Toya Pakeh, dan Destinasi Wisata Devil Tears di Lembongan.
Namun, menurut Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Klungkung, Ni Made Sulistiawati, jumlah petugas ini masih kurang, terutama saat jam-jam sibuk. “Kami masih kelimpungan,” ujarnya.
Langkah Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Surya Putra, menyatakan bahwa Kajari Klungkung mendorong penuh digitalisasi pungutan retribusi. Pemkab telah bekerja sama dengan beberapa pihak penyedia layanan untuk mempercepat proses ini.
“Astungkara segera bisa kita implementasikan, sehingga pungutan retribusi bisa kita laksanakan di gate awal menuju Nusa Penida atau Lembongan. Serta di tujuan hanya screaning tiket masuk,” kata Tjok Surya.
Tantangan di Nusa Penida
Meski Nusa Penida menjadi salah satu destinasi wisata populer, masih banyak tantangan yang dihadapi. Misalnya, kunjungan one day trip atau bolak-balik selama sehari dianggap tidak memberikan dampak positif bagi industri pariwisata. Selain itu, infrastruktur jalan menuju destinasi wisata masih perlu diperbaiki.
Di saat kunjungan wisatawan membludak, kemacetan sering terjadi, terutama di area-area wisata utama seperti Pantai Kelingking, Pantai Diamond, dan Crystal Bay.
Nusa Penida tetap menjadi primadona bagi wisatawan, terutama dari China, India, dan Australia. Namun, untuk memaksimalkan potensi ekonomi daerah, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan retribusi dan pembangunan infrastruktur.
0 Komentar