Kondisi Industri Petrokimia di Indonesia dan Tantangan Impor
Industri petrokimia di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya impor bahan baku plastik. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai bahwa penerapan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing produk hulu yang diproduksi dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono menyampaikan bahwa saat ini kondisi industri petrokimia cukup sulit dengan kapasitas produksi terpasang di bawah 70%. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dan bahkan ada yang gulung tikar. Fajar menyoroti bahwa penurunan utilitas industri hulu disebabkan oleh lonjakan impor dari luar negeri.
Impor bahan baku plastik seperti polypropylene (PP) dari China meningkat signifikan. Pada 2023, impor PP mencapai sekitar 70.000 ton, kemudian melonjak menjadi 160.000 ton pada 2024. Diperkirakan, impor PP dari China akan mencapai 200.000 ton pada tahun berikutnya. Selain itu, impor produk petrokimia lain seperti polyethylene terephthalate (PET) dan polivinil klorida (PVC) juga terus meningkat. PET dari China telah mencapai 250.000 ton, sementara PVC mencapai 200.000 ton per tahun.
Secara keseluruhan, produksi petrokimia nasional mencapai 3,1 juta ton. Namun, serapan di hilir tidak optimal karena utilitas produksi hanya 60%. Hal ini menyebabkan produktivitas di hulu turun di bawah 70%.
Fajar menegaskan bahwa kebijakan perlindungan berupa BMTP petrokimia impor dari China perlu dibatasi. Namun, dia berharap kebijakan tersebut menjadi solusi yang menguntungkan bagi hulu dan hilir. Ia menyarankan adanya win-win solution agar produk yang belum bisa diproduksi dalam negeri tetap diperbolehkan masuk.
Permintaan dari industri lokal terus meningkat, namun impor harus dibatasi agar produk dalam negeri dapat terserap. China sudah hampir mengambil alih pangsa pasar hingga 200.000 ton per tahun untuk produk-produk petrokimia. Fajar khawatir jika tidak ada tindakan perlindungan, China akan terus membanjiri pasar.
Selain itu, Fajar menyoroti kondisi pasar China yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga pengusaha China mencari pengalihan ke pasar global yang semakin terbatas. Jika tidak diantisipasi, pabrik-pabrik lama akan pelan-pelan menurunkan produksi. Bahkan, risiko stop produksi di pabrik lokal tidak bisa dihindari.
Sebelumnya, pelaku usaha industri plastik hilir dan penggunanya merasa tertekan akibat rencana penerapan BMAD dan BMTP terhadap bahan baku plastik strategis seperti PP copolymer, PP homopolymer, dan linear low-density polyethylene (LLDPE). Kebijakan ini dinilai berpotensi menaikkan biaya produksi dan melemahkan daya saing manufaktur nasional.
Tidak hanya industri plastik hilir, industri pengguna lainnya seperti makanan minuman, kemasan, dan elektronik rumah tangga juga ikut tertekan. Bahan baku plastik menyumbang porsi besar dalam struktur biaya produksi, mulai dari 30%–50% di industri makanan dan minuman hingga 60%–80% di industri kemasan.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyoroti potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi yang dapat mendorong impor produk akhir. Terlebih, ada potensi ketidakseimbangan tarif bahan baru dengan barang jadi yang justru memicu industri beralih impor produk akhir. Kondisi ini melemahkan manufaktur nasional.
Adhi berharap pemerintah memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasi yang tepat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional.
0 Komentar