Perbincangan tentang Indonesia dan Malaysia, dua negara yang memiliki latar belakang serumpun namun nasib berbeda, sering menjadi topik menarik untuk dibahas. Bagi saya, bahkan dalam hubungan romantis, topik ini tak pernah terlewat.
Awalnya dimulai dari obrolan makan malam di Puchong, Selangor ketika saya menjemput kekasih usai ia pulang kerja. Kami banyak membicarakan kendaraan, dan tiba-tiba muncul pertanyaan darinya tentang mobil nasional. “Ah, di sini sudah banyak Perodua, Proton, kok di ‘Indo’ belum ada ya? Banyak merek Jepang,” tanyanya dengan polos.
Dalam hubungan romantis dengan seorang diaspora yang juga teman lamaku, obrolan kami tidak hanya tentang hal-hal romantis atau masa depan, tapi juga topik yang lebih berat seperti sejarah dan politik. Saya kira pertanyaannya akan berhenti di situ, tetapi Alya—panggilan sayangku—justru memperdalamnya. Ia menyatakan bahwa Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia dalam berbagai aspek, mulai dari industri, ketenagakerjaan, pendidikan, sistem transportasi, hingga stabilitas politik.
Pernyataannya yang menghantam saya adalah saat ia berkata, “Ya, kita ketinggalan jauh kan. Memang pada dasarnya dulu Indonesia kebelet merdeka sih, keburu-buru kan? Jadi enggak di desain.”
Saya sepakat dengan pandangannya, meski sulit percaya bahwa itu datang dari kekasih sendiri. Menurut saya, Indonesia memang tidak memiliki desain matang dalam bernegara. Meskipun ada Pancasila dan UUD 1945, apakah itu benar-benar diimplementasikan untuk memajukan bangsa?
Alya setuju dengan pendapat saya. Dari situ, saya semakin yakin bahwa ada yang salah dari momen proklamasi 17 Agustus 1945. Bayangkan, kita merdeka dengan cara “nyolong”. Mungkin situasi saat itu memaksa kita menjadi bangsa maling. Lebih lanjut, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tiba-tiba disepakati hanya H+1 seusai merdeka.
Padahal, jika bicara struktur Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, sangat heterogen. Banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya. Apakah mereka langsung sepakat bergabung? Saya rasa tidak. Tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan transisi tersebut kecuali kerajaan-kerajaan di Jawa.
Konsep Republik Indonesia menurut saya sudah salah. Saya tidak ingin membahas panjang lebar, tapi mari lihat negeri jiran yang dari struktur sistem bernegaranya saja sudah jelas.
Alya menjelaskan bahwa Malaysia memiliki 9 kerajaan yang berunding dalam periode tertentu untuk memilih kepala negara, sedangkan pemerintahan dipilih melalui pemilu. Batasan antara negara dan pemerintah ini saya kagumi. Saya melihat perlunya kekhususan jabatan kepala negara agar posisi itu bisa menjadi “pusaka”. Setidaknya, jika ada yang benci terhadap sistem pemerintahan, mereka tidak langsung benci kepada negara seperti di Indonesia.
Kota Rapih dan Indonesia yang Semrawut
Berlanjut dari politik, tapi tidak bisa lepas dari politik. Karena dengan sistem politik yang jelas dan stabil, perencanaan bisa dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik.
Kami berdua melanjutkan pembicaraan soal gaji minimum, kemudahan bekerja, dan pendidikan. Ah, tapi saya tidak akan bahas itu karena miris. Coba saya bahas soal tata letak kota dan sistem rumah saja dahulu.
Meskipun beda suku, saya Jawa dan Alya Minang, kami sama-sama besar di Jakarta. Alya di Kampung Melayu dan saya di Condet. Beberapa kali kami jalan berdua di Jakarta, Alya selalu protes soal macet. Jawaban saya singkat dan malas: “Ah ya kan Jakarta selain yang didesain Belanda mah dibangun dulu baru didesain.”
Di Kuala Lumpur dan beberapa kota di Malaysia seperti Melaka, George Town, Seremban, Johor, kami selalu menemui kota yang terlihat didesain. “Emang semua kota di sini didesain dulu ya? apa karena ini dijajah Inggris?” tanyaku ke Alya.
Jawabannya tidak semudah itu. Jika bicara siapa dijajah siapa, Belanda mendesain Oud Batavia dengan sangat baik. Sayangnya, ledakan penduduk di Jakarta membuat wilayah yang tadinya bukan kota dan daerah hijau dipaksa jadi pemukiman.
Jika berbicara pemukiman, di Kuala Lumpur pusat atau KLCC, kini hanya tersisa satu kampung yakni Kampong Baru yang menolak punah. Alih-alih kumuh, justru saat saya ke sana, wilayah itu terasa unik dan tertata. Berbeda dengan Jakarta, saya tak mau sebut mana saja karena terlalu banyak wilayah dengan ketidakjelasan tata letak pemukiman.
Saya juga sempat bercerita ke Alya bahwa di sepanjang jalan ke Puchong dari Kuala Lumpur, saya selalu menemukan hunian vertikal. Alya bilang, kebanyakan hunian di sana memang seperti itu. Dalam hati, ah sialnya Jakarta tak seperti ini.
Ketika saya perdalam, sistem pemukiman di Kuala Lumpur memang disiapkan sejak awal Malaysia merdeka. Bukan seperti Soekarno yang justru mementingkan pembangunan Monas, Gelora Bung Karno, Patung Dirgantara, Bundaran HI dan sebagainya. Ya itu tidak salah, tapi aturan permukiman atau grand design mengenai apakah Jakarta harus mengusung konsep landed atau vertical housing oriented malah terlupakan. Hasilnya sekarang sistem pemukiman di Jakarta sangat busuk.
Kata kuncinya adalah desain konsep, dengan begitu pemukiman bisa rapi, terkonsep, dan terjangkau. Ketika saya riset, Malaysia memang memiliki program perumahan terjangkau sejak 1957 dan memiliki konsep keberlanjutan yang rapih terkait pemukiman, bayangkan di era itu Soekarno sedang sibuk apa? Saya tidak mau bahas banyak, BP Tapera saja baru dibentuk 2020, sangat terlambat.
Ah, ketinggalan, soal tata letak kota, saya iri dengan tingkat kemacetan. Terlepas dari jumlah penduduk Jakarta yang lebih meledak ketimbang Kuala Lumpur, saya melihat rotasi harian masyarakat di sana bukan tertuju pada satu arah.
Di Jakarta, setiap harinya ketika saya mengarah ke Jakarta Pusat atau sekitaran Jakarta Selatan, pasti kemacetan parah akan saya dapati. Hal ini karena pekerja dari berbagai arah seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok rata-rata menuju ke titik yang sama.
Hal ini terbalik di Kuala Lumpur, contoh kecilnya rotasi masyarakat Kuala Lumpur ke Puchong atau sebaliknya. Alya menjelaskan panjang lebar soal itu, tapi saya hanya memberi gambaran singkat. Di sana, masyarakat yang bekerja tidak terpusat pada satu titik. Pekerja yang tinggal di Kuala Lumpur belum tentu bekerja di sana dan pekerja yang tinggal di Puchong belum tentu bekerja di Kuala Lumpur. Justru, banyak pekerja yang tinggal di Kuala Lumpur tapi bekerja di Puchong atau sebaliknya. Hal ini membuat rotasi masyarakat tidak terpusat pada satu titik, keramaian transportasi umum dan kemacetan tidak meledak dalam satu waktu.
Indonesia Boleh Kalah, Tapi Tak soal Film dan Musik
Sudahlah sesi pesimismenya, dari obrolan itu Alya memang sedih soal Indonesia. Saya pun sama. Ada satu hal yang sangat disayangkan olehnya.
“Sayang ya kita (Indonesia) justru ketinggalan, padahal di sini orang-orang suka musiknya, filmnya, bahkan banyak yang belajar soal itu,” kata Alya.
Saya terkejut, soal musik memang saya sudah tau, tapi soal film? Saya baru tau ini, sekarang. Dari mental inferior, tiba-tiba saya bangga sedikit, haha.
Alya cerita bahwa banyak temannya yang kini mempelajari perfilman dari Indonesia. Ya, saya memang bukan cinephile tapi saya sedikit mengerti dunia perfilman. Menurut Alya, perfilman di negeri jiran memang tak semaju di Indonesia.
Hal itu mendorong banyak industri kreatif di sana kini tengah mengejar ketertinggalan itu. Begitupun terkait musik. Bicara musik, mungkin kini banyak yang kenal dengan Noh Salleh atau Masdo, mereka sejatinya juga erat kaitannya dengan pengaruh band asal Indonesia, Sore.
Hari itu terasa panjang, obrolan kami usai pukul sepuluh malam, saya bergegas kembali ke Kuala Lumpur untuk istirahat. Alya juga kembali ke apartemennya di Puchong untuk istirahat, sesampainya di gate Stasiun LRT IOI Puchong Jaya, saya baru ingat dua pucuk bunga di tasku masih ada, saya pun berlari dari stasiun ke lobby apartemennya sejauh 2 km, untungnya Alya masih di bawah.
“Makasi ya hari ini, tadi ini bunga iseng beli di Pasar Seni, hehe,” ujarku yang terlena dalam asmara menutup hari.
0 Komentar