Penipuan Siber di Kamboja: Tantangan dan Upaya Pemerintah
Kamboja telah menjadi pusat penipuan siber selama beberapa tahun terakhir. Menurut laporan yang diterbitkan oleh organisasi internasional, ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke berbagai pusat penipuan dengan berbagai modus tipu daya. Korban-korban ini sering ditahan dalam kondisi mirip perbudakan dan dipaksa bekerja untuk sindikat kriminal. Masalah ini telah merusak citra negara tersebut di mata dunia.
Beberapa negara seperti Cina dan Amerika Serikat menuntut tindakan dari pemerintah Kamboja untuk mengatasi isu ini. Pada akhir tahun lalu, AS dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap salah satu konglomerat terbesar di Kamboja. Sementara itu, jaksa AS menyita sejumlah besar aset kripto yang terkait dengan pendirinya, Chen Zhi. Chen Zhi adalah warga naturalisasi Kamboja yang pernah menjadi penasihat Perdana Menteri Hun Manet serta ayahnya, mantan perdana menteri Hun Sen.
Pemerintah Kamboja membantah bahwa pejabat tinggi mereka terlibat dalam industri penipuan. Otoritas juga berupaya menunjukkan bahwa mereka sedang menangani masalah ini. Baru-baru ini mereka menyatakan bahwa lebih dari 210.000 tersangka pelaku penipuan asing telah meninggalkan Kamboja secara sukarela sejak Juni 2025. Selain itu, sekitar 30.000 warga negara asing disebut telah ditangkap dan dideportasi.
Rancangan Undang-Undang Baru untuk Memberantas Penipuan Siber
Pada 5 Maret, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet memaparkan rancangan undang-undang baru yang ditujukan untuk memberantas operasi penipuan siber. Aturan tersebut akan membuat pemilik properti, tuan tanah, penyewa bangunan, serta perekrut tenaga kerja bertanggung jawab secara hukum jika terbukti memiliki keterkaitan dengan operasi penipuan. Dendanya bisa mencapai US$1.000 (sekitar Rp17 juta) untuk setiap pekerja ilegal.
“Menindak dan mengambil langkah hukum terhadap kejahatan ini adalah komitmen bagi masa depan negara kita, bukan sekadar mencentang daftar tugas,” kata Hun.
Namun, kelompok pemerhati hak asasi manusia dan para analis tetap skeptis. Mereka menilai pemerintah Kamboja juga pernah membuat janji serupa, tetapi tidak berhasil membuktikan bahwa pihak berwenang benar-benar menindak para operator penipuan yang paling berpengaruh dan memiliki koneksi kuat.
Montse Ferrer, Manajer Corporate Crimes Project di Amnesty International, mengatakan kepada DW bahwa masih belum jelas apakah otoritas Kamboja benar-benar membuat kemajuan sebesar yang mereka klaim dalam membongkar kompleks penipuan tersebut. Ia memperingatkan bahwa pemerintah “tidak bersikap transparan."
“Kami tidak tahu lokasi mana saja yang sudah mereka selidiki dan mana yang belum karena informasi itu tidak dipublikasikan,” kata Montse.
Tekanan Internasional dan Kepedulian Terhadap Keamanan Nasional
Sebagian besar industri penipuan ilegal berkembang pesat setelah pandemi COVID-19 menggoncang ekonomi kasino ilegal di Kamboja. Hal ini lantas mendorong para pelaku kejahatan beralih ke penipuan daring.
Korupsi yang mengakar di negara tersebut ditambah dengan lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi, menjadikan Kamboja sebagai tempat yang ideal bagi aktivitas penipuan daring. Namun, Phnom Penh kemungkinan mulai bertindak karena meningkatnya tekanan dari sekutu dekatnya, Cina. Meski banyak jaringan penipuan yang beroperasi di Kamboja dijalankan oleh warga negara Cina, banyak pula korban utama mereka berasal dari Cina.
Pada Januari, Kamboja mengekstradisi Chen Zhi, pengusaha kelahiran Cina, ke Beijing setelah penyelidikan bersama. Langkah ini mengindikasikan betapa eratnya isu penipuan online dengan hubungan Kamboja dengan Cina.
Amerika Serikat juga mempertegas responsnya karena jaringan penipuan yang berbasis di Asia Tenggara semakin sering menargetkan korban di negara-negara Barat, terutama warga negara Amerika Serikat. Pada 2025, Washington mengambil tindakan terhadap Huione Group, konglomerat yang berbasis di Kamboja dan memiliki kaitan dengan keluarga penguasa.
Jaringan Penipuan Asia Tenggara Menguras Miliaran Dolar AS
Pekan lalu, Scott Schelble, wakil asisten direktur Divisi Operasi Internasional di Federal Bureau of Investigation (FBI), mengunjungi Thailand, Cambodia, dan Vietnam. Kunjungan tersebut dilakukan saat Amerika Serikat meningkatkan koordinasi regional untuk melawan jaringan penipuan.
“Ini bukan kejahatan kecil atau terisolasi; ini adalah perusahaan kriminal yang canggih dan memiliki sumber daya besar. Mereka memanfaatkan perbatasan, teknologi, dan orang-orang yang rentan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar,” katanya setelah kunjungan tersebut, menurut Bloomberg.
US Treasury memperkirakan warga Amerika kehilangan setidaknya US$10 miliar (sekitar Rp170 triliun) pada 2024 akibat operasi penipuan yang berbasis di Asia Tenggara.
Ketegangan di Perbatasan Kamboja dan Thailand
Ekonomi penipuan juga terkait dengan ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand. Meskipun sengketa tersebut pada dasarnya berakar pada klaim soal wilayah yang telah lama berlangsung, Bangkok semakin sering menggambarkan sebagian operasi perbatasannya sebagai bagian dari upaya melawan kompleks penipuan di daerah terpencil dekat perbatasan.
Namun, sebagian besar pakar sepakat bahwa kemampuan Kamboja untuk membongkar industri ilegal bukan soal kapasitas melainkan kemauan politik. Untuk membongkar industri penipuan, Kamboja harus memiliki kemauan untuk menindak para pelaku dari kalangan elit.
Para analis mengatakan bahwa para operator penipuan online sering mendapat peringatan terlebih dulu sebelum penggerebekan dilakukan. Mereka lantas memindahkan para pekerja dan peralatan sebelum polisi tiba. Para pelaku industri penipuan membagi operasi ke lokasi yang lebih terpencil, serta membiarkan pekerja di level bawah ditangkap sementara tokoh yang lebih senior meloloskan diri.
0 Komentar