Seminar Nasional FISIP UL: Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi narasumber utama dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat, dengan fokus pada bidang Ilmu Sosial. Acara ini digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada Jumat (17/4/2026). Tema besar seminar kali ini adalah “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia”.
Dalam paparannya, Jihan menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. Menurutnya, konsep tersebut bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa berbagai persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menjalankan pembangunan.
Bonus Demografi sebagai Peluang dan Tantangan
Provinsi Lampung saat ini sedang berada pada momentum bonus demografi, dengan sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif. Namun, Jihan mengingatkan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi dengan baik. Tanpa itu, justru bisa menjadi beban.
Dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung dalam lima tahun terakhir telah menyentuh Rp523 triliun. Meski begitu, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian sekitar 24 persen menjadi tantangan, terutama karena komoditas masih banyak dijual dalam bentuk mentah.
Jihan menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kedaulatan ekonomi daerah. Ia mencontohkan bahwa kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada pengolahan di daerah agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat.
Masalah Lingkungan dan Sosial yang Masih Menghantui
Selain itu, Jihan juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi, seperti degradasi lahan, praktik pertanian yang belum berkelanjutan, hingga rendahnya kepatuhan dalam pengelolaan limbah industri. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), capaian Lampung telah mencapai 75 persen atau 161 dari 214 indikator. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung mendorong sejumlah program strategis, seperti “Desaku Maju” sebagai pengungkit ekonomi desa, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi. Upaya ini juga diperkuat dengan komitmen menjaga lingkungan, termasuk penanganan konflik satwa di kawasan Taman Nasional Way Kambas serta reformasi pengelolaan sampah.
Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Berkelanjutan
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak boleh berhenti pada jargon tanpa realisasi. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun ke depan, namun berisiko terjebak dalam middle income trap jika tidak dikelola dengan baik.
“Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” ujarnya.
Bima menekankan empat kunci utama menuju negara maju, yakni visi nasional berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data dalam pembangunan berkelanjutan agar program yang dijalankan tidak sekadar bersifat simbolik.
Lebih lanjut, Bima menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengetahuan (center of knowledge), think tank, sekaligus innovation hub yang mampu menjembatani kesenjangan antara riset dan kebijakan. “Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Fondasi Utama
Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan yang berdaulat dan berkelanjutan.
0 Komentar