Peristiwa Tanah Longsor di Sijunjung yang Menewaskan 9 Orang
Sejumlah informasi menarik disajikan pagi ini terkait kejadian seputar Sumatera Barat dalam 24 jam terakhir. Pertama, polisi mengantongi identitas pemilik tambang emas tradisional di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, setelah longsor menewaskan sembilan pekerja tambang, Kamis (14/5/2026) siang.
Satreskrim Polres Sijunjung bersama Unit Reskrim Polsek Koto VII kini masih menyelidiki aktivitas tambang emas tradisional tersebut, termasuk kepemilikan lokasi tambang dan penggunaan mesin dompeng di area bekas tambang yang longsor.
Pemeriksaan dilakukan setelah longsor tambang emas tradisional Sijunjung menimbun 12 pekerja yang sedang melakukan aktivitas penambangan menggunakan mesin dompeng dan dulang di lubang bekas tambang yang sudah tidak beroperasi. Selain menewaskan sembilan orang pekerja, peristiwa tersebut juga menyebabkan tiga pekerja lainnya berhasil selamat dari timbunan material longsor.
Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah melalui Kasatreskrim AKP Hendra Yose membenarkan kejadian nahas tersebut. Ia menjelaskan, longsor terjadi sekitar pukul 12.30 WIB saat para pekerja tengah melakukan aktivitas penambangan emas tradisional menggunakan mesin dompeng dan dulang di lubang bekas tambang yang sudah tidak beroperasi.
“Benar, telah terjadi longsor tebing pada lokasi tambang tradisional pada lubang bekas tambang yang sudah berhenti yang mengakibatkan sembilan orang pekerja tertimbun material longsoran dan meninggal dunia,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).
Berdasarkan keterangan yang dihimpun pihak kepolisian, saat kejadian terdapat sekitar 12 orang pekerja di lokasi tambang. Tiba-tiba tebing yang berada sekitar 30 meter dari titik aktivitas penambangan mengalami longsor besar dan langsung menimbun para pekerja. Tiga pekerja berhasil menyelamatkan diri dari material longsoran. Sementara sembilan pekerja lainnya tidak sempat menghindar sehingga tertimbun tanah dan bebatuan.
Warga yang mengetahui kejadian langsung berdatangan ke lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban. Dua unit alat berat excavator juga didatangkan guna mempercepat proses evakuasi. Sekitar pukul 13.00 WIB, lima korban pertama berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan.
Pencarian kemudian dilanjutkan personel Polres Sijunjung dan Polsek Koto VII bersama masyarakat dengan menambah satu unit alat berat lainnya. Empat korban terakhir akhirnya ditemukan sekitar pukul 17.00 WIB dalam kondisi meninggal dunia. “Seluruh korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan,” jelas AKP Hendra Yose.
Adapun sembilan korban meninggal dunia masing-masing berinisial AT (23), HRH (23), IJ (19), MN (22), WA (21), DA (42), MF (22), ACM (43), dan DL (40). Sementara tiga pekerja yang selamat yakni IKW (51), IJ (53), dan EL (40).
Kapolres menyebut pemilik lokasi tambang sekaligus pemilik mesin dompeng dan peralatan penambangan diketahui berinisial NKM (46). Seluruh pekerja maupun pemilik tambang merupakan warga Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.
AKBP Willian Harbensyah mengatakan pihak kepolisian sebelumnya telah berulang kali memberikan imbauan dan penertiban kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin karena berisiko tinggi terhadap keselamatan. “Pihak Polres Sijunjung telah sering melakukan himbauan dan penertiban serta edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan penambangan tanpa izin," katanya. "Namun himbauan tersebut tidak dihiraukan karena sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan emas tradisional,” tambahnya.
Saat ini Satreskrim Polres Sijunjung bersama Unit Reskrim Polsek Koto VII masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut.
Banjir di Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat kembali menghadapi tantangan serius setelah banjir melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu (13/5/2026). Kejadian ini menjadi sorotan utama dalam laporan perkembangan situasi bencana nasional yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk periode 13-14 Mei 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan banjir melanda wilayah Tanah Datar, pada Rabu. "Banjir di Kabupaten Tanah Datar mengakibatkan 275 KK atau 252 jiwa serta 122 unit rumah terdampak," ujar Abdul Muhari, dalam keterangan resminya pada Kamis (14/5/2026).
Kata dia, pendataan masih terus dilakukan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut, namun terdapat wilayah yang masih sulit diakses akibat jembatan putus. Ketika bencana banjir terjadi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih berada pada masa transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir dan longsor pada November 2025 lalu.
Status tersebut masih berjalan, yang terhitung sejak 28 Desember 2025 hingga 31 Juli 2026 nanti.

Laporan Bencana di Wilayah Lain: Kekeringan hingga Gerakan Tanah
Selain di Sumatera Barat, BNPB juga mengoordinasikan penanganan di sejumlah titik lain yang mengalami berbagai jenis bencana. BNPB juga mencatat adanya bencana di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia dalam periode 13-14 Mei 2026. Berdasarkan data yang dihimpun BNPB, tercatat sebanyak 11 kejadian bencana. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 kejadian menonjol termasuk di Sumbar.
Pantauan Aktivitas Vulkanik dan Cuaca
Selain pemantauan kejadian bencana, BNPB juga terus memantau aktivitas gunung api berdasarkan laporan PVMBG. Hingga Rabu, tercatat tiga gunung api berada pada status Level III (Siaga), yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, antara lain Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua dan Nusa Tenggara Barat. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering, khususnya banjir, gerakan tanah, cuaca ekstrem hingga kekeringan yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, BPBD dan BMKG, serta segera melakukan langkah antisipasi dan evakuasi apabila terjadi peningkatan ancaman bahaya. Kesiapsiagaan dan respons cepat seluruh unsur menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana.
Satu Abad Gempa Padang Panjang 1926: Warga Diminta Waspada Ancaman Patahan Semangko
Momentum satu abad Gempa Padang Panjang 1926 menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP), Rabu (13/5/2026).
Dalam kegiatan membahas Gempa Padang Panjang 1926 tersebut, Plt Kepala BPBD Kesbangpol Padang Panjang Dian Eka Purnama menegaskan potensi bencana di daerah itu dapat terjadi kapan saja. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
FGD tentang Gempa Padang Panjang 1926 itu diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari KNPI, Karang Taruna, Kelompok Siaga Bencana (KSB) dari 16 kelurahan, PMI, SAR, relawan kebencanaan hingga insan pers. Dian Eka mengatakan mitigasi bencana harus menjadi perhatian bersama karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana daerah.
“Bencana tidak mengenal waktu. Karena itu kita harus terus membangun kesiapsiagaan agar masyarakat mampu meminimalkan risiko dan selamat saat bencana terjadi,” ujarnya dilansir resmi Jumat (15/5/2026). Ia juga menjelaskan, Pemerintah Kota telah menyelesaikan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan saat ini tengah menuntaskan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) serta Rencana Kontijensi sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana daerah.
Disebutkannya, terdapat enam potensi bencana yang mengancam Padang Panjang, yakni gempabumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, bencana gunung api dan cuaca ekstrem. Karena itu, penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Ketua PJKIP Padang Panjang Rifnaldi mengatakan, tragedi gempa 1926 bukan untuk diperingati secara seremonial, melainkan sebagai pengingat bahwa Padang Panjang merupakan wilayah rawan bencana karena dilintasi Patahan Semangko Segmen Sianok dan Singkarak. Menurutnya, momentum satu abad gempa harus menjadi refleksi besar untuk melihat sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
“Bencana tidak pernah memberi tahu kapan datangnya. Karena itu, kewaspadaan, edukasi mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk menyelamatkan diri,” tegasnya. Melalui FGD tersebut, diharapkan tumbuh budaya siaga bencana sekaligus meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mitigasi dan langkah penyelamatan diri ketika bencana terjadi.
0 Komentar