DPRD DKI Jakarta Soroti Kasus Penjambretan Turis Italia di Bundaran HI
Kasus penjambretan terhadap seorang turis asal Italia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menjadi perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta. Peristiwa tersebut dinilai mencoreng citra Jakarta sebagai kota global yang seharusnya mampu memberikan rasa aman bagi warga maupun pengunjung.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, menyampaikan kekecewaannya terhadap terulangnya aksi kriminal di lokasi yang menjadi simbol modernitas ibu kota. Ia mengecam keras tindakan tersebut dan meminta pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk lebih meningkatkan pengawasan di area strategis.
“Saya sangat prihatin dan mengecam keras aksi penjambretan terhadap WNA di kawasan Bundaran HI. Ini bukan sekadar kasus kriminal jalanan biasa, karena lokasinya adalah salah satu wajah utama Jakarta,” ujar Kevin dalam pernyataannya.
Bundaran HI, menurut Kevin, merupakan etalase Jakarta yang selama ini menjadi ikon kota dan sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. “Bundaran HI itu etalase ibu kota, simbol Jakarta modern, dan titik yang sering dilihat wisatawan maupun masyarakat internasional,” tambahnya.
Kevin menilai bahwa predikat kota global tidak cukup hanya ditunjukkan lewat pembangunan gedung pencakar langit atau penyelenggaraan acara internasional. Lebih dari itu, rasa aman di ruang publik harus menjadi prioritas utama.
“Kalau di kawasan seikonik Bundaran HI saja orang masih bisa dijambret, maka ini harus menjadi alarm serius bagi Pemprov DKI dan aparat keamanan. Jakarta ingin menjadi kota global, tapi kota global tidak boleh hanya bicara gedung tinggi, event internasional, dan slogan saja. Yang paling dasar adalah rasa aman di ruang publik,” katanya.
Ia juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama aparat keamanan untuk lebih serius menjaga keamanan ibu kota, baik bagi warga maupun wisatawan asing. Menurut Kevin, kejadian kriminal yang berulang dapat berdampak buruk terhadap citra Jakarta di mata internasional.
“Kejadian seperti ini kalau dibiarkan berulang akan merusak image Jakarta di mata publik, wisatawan, investor, dan komunitas internasional. Satu video viral tentang turis dijambret bisa menghapus banyak narasi promosi kota yang dibangun dengan biaya besar,” imbuhnya.
“Jangan sampai Jakarta dikenal dan menjadi global bukan karena kemajuannya, tapi karena orang merasa tidak aman saat berjalan di ruang publik,” lanjutnya.
Kevin juga mendorong peningkatan pengamanan di kawasan strategis melalui patroli terpadu bersama kepolisian, koordinasi lintas dinas seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan, hingga penambahan kamera pengawas atau CCTV.
“Jakarta boleh bermimpi menjadi kota global, tapi jangan sampai turis dan warga sendiri merasa tidak aman memegang handphone di pinggir jalan,” katanya.
Ia menekankan, keamanan warga dan wisatawan harus menjadi prioritas utama dengan pendekatan pencegahan, bukan sekadar penindakan setelah kasus viral di media sosial.
“Keamanan warga dan wisatawan harus menjadi prioritas. Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Pemerintah daerah harus punya sistem pencegahan, bukan hanya reaksi setelah kejadian tersebar di media sosial. Karena menjaga keamanan ruang publik sama artinya dengan menjaga wajah dan martabat Jakarta,” tandasnya.
Langkah-Langkah yang Diusulkan untuk Meningkatkan Keamanan
- Peningkatan Patroli Bersama
- Patroli terpadu antara kepolisian dan aparat keamanan lainnya di kawasan strategis.
-
Koordinasi yang lebih intensif antar dinas terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
-
Penambahan CCTV di Area Kritis
- Pemasangan kamera pengawas di tempat-tempat yang sering dikunjungi wisatawan dan warga.
-
Penggunaan teknologi canggih untuk memantau aktivitas di ruang publik secara real-time.
-
Sistem Pencegahan yang Lebih Efektif
- Pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan.
-
Edukasi kepada warga dan wisatawan tentang cara menghindari risiko kejahatan.
-
Evaluasi dan Perbaikan Sistem Keamanan
- Analisis terhadap pola kejahatan dan titik-titik rawan.
-
Revisi kebijakan keamanan yang sudah ada agar lebih efektif dan responsif.
-
Koordinasi dengan Pihak Terkait
- Kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat untuk mendukung program keamanan.
- Penyediaan sumber daya dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan keamanan.
0 Komentar