Gaikindo: Insentif Pemerintah Dongkrak Daya Saing Otomotif

Dukungan Pemerintah untuk Industri Otomotif Nasional

Industri otomotif nasional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan pasar dalam beberapa tahun terakhir hingga tuntutan percepatan transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Di tengah kondisi tersebut, dukungan pemerintah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan investasi, produksi, dan daya saing industri otomotif di Indonesia.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, atas berbagai kebijakan yang dinilai konsisten mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional. Ketua Harian Gaikindo Anton Kumontoy mengatakan, pemerintah selama ini terus membangun komunikasi yang terbuka dengan pelaku industri serta menghadirkan berbagai kebijakan yang memberikan kepastian bagi investor.

"Gaikindo melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," tutur Anton melalui keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Menurut Gaikindo, dukungan pemerintah telah terlihat sejak penanganan dampak pandemi Covid-19 hingga pengembangan kendaraan elektrifikasi melalui berbagai insentif dan kebijakan strategis. Salah satu kebijakan yang dinilai memberikan manfaat besar adalah fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS). Berdasarkan catatan Gaikindo, sepanjang Juli 2008 hingga Desember 2025, realisasi impor melalui skema tersebut mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar 800 miliar dolar AS.

Dari total 74 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut, sebanyak 57 perusahaan berasal dari sektor otomotif. Skema itu memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga membantu meningkatkan efisiensi biaya produksi sekaligus memperkuat daya saing industri.

Selain itu, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga disebut berperan penting dalam menjaga kinerja industri otomotif. Insentif tersebut dimanfaatkan oleh berbagai merek kendaraan yang memproduksi kendaraan di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan dan Isuzu yang memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Gaikindo menilai insentif tersebut berhasil menjaga permintaan domestik, mempertahankan tingkat utilisasi pabrik, sekaligus mendukung keberlangsungan lapangan kerja di sektor otomotif. Asosiasi juga menyoroti implementasi Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

Program tersebut mencakup pengembangan kendaraan Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), maupun Battery Electric Vehicle (BEV), yang dinilai mampu mendorong investasi baru, pengembangan kendaraan elektrifikasi, dan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.

Di samping kebijakan fiskal, Gaikindo juga mengapresiasi keberlanjutan forum komunikasi antara pemerintah dengan prinsipal otomotif, asosiasi dan pelaku usaha. "Keberhasilan industri otomotif nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri. Salah satu bentuk forum komunikasi yang secara rutin diselenggarakan adalah dialog bersama antara Indonesia dan Jepang yakni Indonesia-Japan Automobile Dialogue dan Biofuel Co-Creation Task Force Meeting," ungkap Anton.

Menurutnya, forum yang terakhir digelar pada 2025 tersebut menghasilkan pembentukan Working Group on Biofuel Co-Creation Task Force sebagai langkah konkret untuk mempercepat pengembangan dan implementasi biofuel di Indonesia.

Fasilitas dan Kebijakan yang Mendukung Industri Otomotif

Berikut beberapa kebijakan dan fasilitas yang telah berkontribusi signifikan dalam mendukung industri otomotif nasional:

• User Specific Duty-Free Scheme (USDFS)
  Skema ini memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Sejak Juli 2008 hingga Desember 2025, realisasi impor melalui skema ini mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar 800 miliar dolar AS. Dari total 74 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut, sebanyak 57 perusahaan berasal dari sektor otomotif.

• Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)
  Insentif ini dimanfaatkan oleh berbagai merek kendaraan yang memproduksi kendaraan di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan dan Isuzu yang memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Insentif ini berhasil menjaga permintaan domestik, mempertahankan tingkat utilisasi pabrik, sekaligus mendukung keberlangsungan lapangan kerja di sektor otomotif.

• Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV)
  Program ini mencakup pengembangan kendaraan Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), maupun Battery Electric Vehicle (BEV). Program ini dinilai mampu mendorong investasi baru, pengembangan kendaraan elektrifikasi, dan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.