Potensi Ekonomi Indonesia yang Masih Tertunda
Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Cadangan nikel terbesar di dunia, batu bara, tembaga, emas, hingga gas alam tersimpan di berbagai wilayah. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 288 juta jiwa dan status sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sejatinya memiliki semua modal untuk menjadi magnet utama investasi global.
Namun kenyataannya, arus investasi asing yang masuk belum mencerminkan besarnya potensi tersebut. Di saat Indonesia bergelimang sumber daya alam, sejumlah negara yang relatif minim kekayaan alam seperti Singapura dan Vietnam justru lebih berhasil menarik investor internasional.
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai persoalan utamanya bukan terletak pada potensi ekonomi Indonesia, melainkan pada lemahnya kepastian hukum yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurut Hardjuno, besarnya pasar dan melimpahnya sumber daya alam memang menjadi daya tarik awal bagi investor. Namun dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang, faktor yang paling menentukan justru adalah kepercayaan terhadap sistem hukum, kepastian regulasi, serta kualitas tata kelola pemerintahan.
"Potensi ekonomi memang penting, tetapi yang sesungguhnya dicari investor adalah kepastian dan rasa aman untuk menanamkan modalnya," kata Hardjuno, Senin (29/6/2026).
Ironi tersebut tercermin dari data investasi. Meski Indonesia menyumbang sekitar 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN, porsi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) yang masuk hanya berada di kisaran 14 hingga 15 persen dari total FDI di kawasan. Bahkan, pertumbuhan investasi pada awal 2025 lebih banyak ditopang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sementara kontribusi FDI relatif lebih kecil. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahwa investor asing mulai bersikap lebih hati-hati terhadap prospek investasi di Indonesia.
"Artinya, ukuran ekonomi Indonesia tidak otomatis berbanding lurus dengan kepercayaan investor. Besarnya pasar memang menarik, tetapi tanpa kepastian hukum, Indonesia lebih banyak dipandang sebagai tempat menjual produk daripada tempat membangun pabrik, pusat riset, atau investasi jangka panjang," ujarnya.
Penilaian serupa juga tercermin dalam berbagai indeks internasional. International Institute for Management Development (IMD) menurunkan peringkat daya saing Indonesia dari posisi 40 menjadi 48. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai penurunan tersebut dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian regulasi yang menyebabkan biaya transaksi (transaction costs) dunia usaha semakin tinggi dan pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.
Dalam FDI Confidence Index 2026 yang diterbitkan Kearney, posisi Indonesia juga mengalami penurunan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola, transparansi, dan kepastian regulasi masih menjadi kelemahan utama Indonesia dibandingkan kekuatan lain seperti ukuran pasar, tenaga kerja, maupun kekayaan sumber daya alam.
Contoh Negara yang Berhasil Membangun Kepercayaan Investor
Hardjuno menilai negara-negara yang kini menjadi tujuan utama investasi justru berhasil membangun kepercayaan melalui sistem hukum yang kuat dan kebijakan yang konsisten. Singapura menjadi contoh yang paling dekat. Meski hampir tidak memiliki sumber daya alam, negara tersebut mampu menjelma menjadi pusat investasi regional berkat regulasi yang stabil, birokrasi yang efisien, serta penegakan hukum yang konsisten.
Korea Selatan dan India juga terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan perlindungan terhadap investor sehingga mampu menjaga daya saingnya di tengah ketatnya persaingan investasi global. Sementara itu, Vietnam dinilai menjadi contoh paling nyata bagaimana kepastian kebijakan mampu menarik investasi dalam jumlah besar.
Ketika banyak perusahaan global merelokasi rantai pasok akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Vietnam bergerak cepat dengan menyederhanakan perizinan, memberikan kepastian administrasi, serta menjaga konsistensi kebijakan investasi. Hasilnya terlihat nyata. Samsung menjadikan Vietnam sebagai salah satu basis produksi telepon pintar terbesar di dunia dengan nilai ekspor yang mencapai lebih dari USD65 miliar setiap tahun.
Perubahan Preferensi Investor Global
Menurut Hardjuno, preferensi investor global kini juga telah berubah. Jika dahulu biaya tenaga kerja murah menjadi faktor utama, kini investor lebih mengutamakan stabilitas regulasi, kepastian rantai pasok, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan pemerintah. "Dalam konteks itu, kepastian hukum telah berubah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai premium," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sinyal melemahnya daya saing investasi Indonesia mulai terlihat dalam beberapa perkembangan terbaru. Dua perusahaan pemasok komponen otomotif asal Jepang yang beroperasi di Jawa Timur, misalnya, dikabarkan tengah mempertimbangkan memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke Vietnam. Pengamat otomotif menilai langkah tersebut menjadi alarm bahwa Vietnam dinilai lebih siap membangun ekosistem industri kendaraan listrik, sementara Indonesia masih menghadapi ketidakpastian kebijakan serta insentif yang dinilai belum cukup kompetitif.
Kekuatan dan Tantangan di Pasar Modal
Hal senada juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurut organisasi tersebut, perusahaan global kini tidak lagi sekadar menghitung biaya produksi, melainkan menilai kesiapan ekosistem industri secara menyeluruh, mulai dari kepastian regulasi, insentif investasi, rantai pasok lokal, hingga kemudahan perizinan. "Tanpa transformasi tersebut, Indonesia berisiko kalah cepat dibandingkan negara-negara yang lebih agresif membangun ekosistem manufaktur yang terintegrasi," ujarnya.
Hardjuno menambahkan, persoalan kepercayaan juga tercermin di pasar modal. Sorotan MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham, validitas free float, hingga dugaan coordinated trading menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut integritas tata kelola pasar.
Solusi yang Diperlukan
Karena itu, ia mengusulkan pembentukan Komisi Kepastian Hukum untuk Ekonomi sebagai lembaga yang bertugas memastikan seluruh regulasi strategis terkait investasi diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha. "Kalau kita mau bersaing sebagai negara yang kondusif bagi investasi, harus ada langkah ini. Supaya investor merasa ada payung hukum. Yang sekarang tidak bisa, karena berantakan dan bisa dipelintir," ujarnya.
Menurut Hardjuno, Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam maupun ukuran pasar. Yang masih menjadi persoalan adalah kemampuan menghadirkan kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola yang mampu membangun kepercayaan investor. Selama persoalan tersebut belum diselesaikan, Indonesia berisiko tetap menjadi pasar konsumsi yang besar bagi produk-produk dunia tanpa mampu menjadi tujuan utama investasi global.
Sebaliknya, apabila kepastian hukum berhasil diperkuat dan tata kelola pemerintahan semakin kredibel, Indonesia memiliki peluang besar mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, bukan sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain.
0 Komentar