Perjanjian Keamanan dan Ekonomi Antara Australia dan Vanuatu
Pada Senin (29/6/2026), Australia dan Vanuatu secara resmi menandatangani perjanjian keamanan dan ekonomi bilateral yang diberi nama Nakamal Agreement. Kesepakatan ini langsung memicu berbagai narasi mengenai upaya Australia untuk membatasi pengaruh China di wilayah Pasifik. Namun, sejumlah informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.
Banyak pihak menyebut bahwa Vanuatu tidak lagi dapat bekerja sama dengan China setelah menandatangani perjanjian tersebut. Bahkan, ada anggapan bahwa Australia memiliki hak untuk memveto seluruh kerja sama Vanuatu dengan negara lain. Namun, berdasarkan isi kesepakatan dan pernyataan dari kedua pemimpin negara, klaim tersebut tidak sepenuhnya benar.
Perjanjian Nakamal Agreement memang mencakup komitmen Vanuatu untuk tidak mengizinkan pembangunan pangkalan militer asing di wilayahnya. Namun, tidak ada penyebutan khusus terhadap China maupun larangan terhadap seluruh bentuk kerja sama dengan Beijing.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menjelaskan bahwa perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat hubungan yang telah lama terjalin antara dua negara. Ia menyatakan bahwa perjanjian ini mencerminkan peran Australia sebagai mitra ekonomi, keamanan, dan pembangunan terbesar bagi Vanuatu.
Vanuatu Sepakat Tak Izinkan Pangkalan Militer Asing
Salah satu poin utama dalam Nakamal Agreement adalah komitmen Vanuatu untuk tidak mengizinkan pembangunan pangkalan maupun infrastruktur militer asing di wilayahnya. Dalam pernyataan resmi pemerintah, Vanuatu juga menyatakan akan menjaga infrastruktur penting negara tetap bebas dari militerisasi, campur tangan asing, maupun akses yang tidak sah.
Kesepakatan ini juga mengatur bahwa ketika mempertimbangkan keterlibatan negara ketiga dalam pembangunan infrastruktur strategis, Vanuatu akan berkonsultasi dengan Australia. Meski demikian, ketentuan tersebut bukan berarti Australia memiliki hak untuk menolak atau memveto keputusan Vanuatu. Pemerintah Australia menegaskan bahwa mekanisme konsultasi tersebut tidak memberikan hak veto sebagaimana pernah diusulkan dalam rancangan awal perjanjian.
Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat, mengatakan bahwa perjanjian ini dibangun atas dasar saling percaya. Ia menyatakan bahwa perjanjian ini menegaskan kembali komitmen bersama untuk melanjutkan dan memperkuat kemitraan komprehensif antara kedua negara yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kepercayaan, dan visi bersama mengenai kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.
Kerja Sama Vanuatu dengan China Tetap Berjalan
Meskipun kesepakatan ini dinilai sebagai bagian dari upaya Australia membatasi pengaruh keamanan China di Pasifik, bukan berarti seluruh hubungan Vanuatu dengan Beijing dihentikan. Napat justru mengungkapkan bahwa pemerintahnya masih merundingkan Namele Agreement dengan China. Menurutnya, perjanjian tersebut merupakan kerja sama pembangunan dan belum resmi ditandatangani.
Ia menjelaskan bahwa saat ini perjanjian itu belum ditandatangani. Pemerintah Vanuatu akan membagikan isi perjanjian tersebut setelah memperoleh persetujuan dari Beijing. Napat juga menyatakan bahwa pemerintahnya akan membagikan isi Namele Agreement setelah memperoleh persetujuan dari Beijing.
“Saya sangat berterima kasih karena Perdana Menteri Albanese juga memberikan izin kepada saya untuk membagikan Nakamal Agreement kepada mereka (China),” ujarnya.
Selain itu, pemerintah Vanuatu menegaskan bahwa Namele Agreement bukan merupakan pakta keamanan, melainkan kesepakatan kerja sama pembangunan. China selama bertahun-tahun menjadi salah satu pemberi pinjaman dan bantuan terbesar bagi Vanuatu, termasuk dalam pembangunan pelabuhan, gedung pemerintahan, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya.
Nakamal Agreement Bukan Larangan Vanuatu Berhubungan dengan China Sama Sekali
Berdasarkan isi perjanjian dan pernyataan resmi kedua pemerintah, klaim bahwa Australia melarang China masuk ke Vanuatu tidak sepenuhnya benar. Nakamal Agreement memastikan bahwa Vanuatu tidak akan mengizinkan pangkalan militer asing maupun infrastruktur yang dimiliterisasi berdiri di wilayahnya. Kesepakatan ini juga mewajibkan konsultasi dengan Australia terkait keterlibatan pihak ketiga dalam infrastruktur strategis.
Namun, perjanjian tersebut tidak melarang kerja sama ekonomi, pembangunan, maupun hubungan diplomatik Vanuatu dengan China. Bahkan, Vanuatu masih melanjutkan pembahasan kerja sama pembangunan melalui Namele Agreement dengan Beijing.
Dengan demikian, narasi bahwa Australia sepenuhnya memblokir China dari Vanuatu tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan dalam isi perjanjian maupun pernyataan resmi kedua negara.
Sedan Listrik Ferrari Luce Resmi Meluncur di China, Langsung Ludes!
0 Komentar