Penyaluran Bantuan Pangan di Kabupaten Alor
Sebanyak 37.338 warga Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menerima bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum Bulog Letnan Ahmad Rizal Ramdhani turun langsung ke Alor pada Sabtu (8/8/2026), untuk memastikan bantuan tersebut diterima masyarakat.
Untuk alokasi tiga bulan tersebut, setiap keluarga penerima memperoleh total 30 kilogram beras. Penyaluran juga menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, di antaranya 66 penerima bantuan pangan (PBP) di Desa Fuisama, 513 PBP di Desa Probur, dan 222 PBP di Desa Lembur Barat.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup dan bantuan yang menjadi haknya,” kata Amran di Alor, Sabtu lalu.
Tokoh yang juga Ketua Umum Badan Pangan Nasional itu menegaskan pemerintah ingin memastikan bantuan pangan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, kondisi geografis tidak boleh membuat masyarakat kesulitan memperoleh pangan atau merasa jauh dari perhatian pemerintah.
“Tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari perhatian pemerintah hanya karena berada di wilayah kepulauan atau pelosok,” ujar Amran.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran bantuan pangan di Alor merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memiliki akses pangan yang sama. Ia mengakui kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi pangan.
“Hari ini kami datang langsung ke Alor untuk memastikan bantuan pangan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. Ini bukan hanya soal menyalurkan beras, tetapi memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rizal.
Ia menegaskan Bulog akan terus memastikan pangan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah dengan tantangan geografis. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan pemangku kepentingan diperlukan agar distribusi berjalan efektif.
“Bagi Bulog, tidak ada wilayah yang terlalu jauh untuk dilayani,” tegas Rizal.
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pasokan dan Harga Beras
Penyaluran bantuan pangan tersebut memperkuat intervensi pemerintah terhadap persoalan pasokan dan harga beras di Alor. Sebelumnya, Bapanas mencatat realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Alor selama Maret-Juli 2026 mencapai 764.070 kilogram.
Penyaluran SPHP tersebut dilakukan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) sebanyak 356.470 kilogram, pengecer pasar rakyat 352.150 kilogram, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) 55.450 kilogram. Selain SPHP, pemerintah telah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 746.000 kilogram untuk masyarakat Alor hingga 31 Juli 2026.
Dengan demikian, intervensi beras pemerintah di Alor telah mencapai sekitar 1,5 juta kilogram jika realisasi SPHP dan bantuan pangan tersebut digabungkan. Pemerintah menilai berbagai instrumen tersebut diperlukan untuk menjaga pasokan sekaligus memastikan keterjangkauan harga beras di wilayah kepulauan.
Keluhan Mahasiswa Asal Alor
Sebelumnya, mahasiswa asal Alor, Adriano Padama, menyampaikan persoalan pangan daerahnya kepada Amran dalam sebuah kegiatan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Ia menyebut kebutuhan beras Alor mencapai sekitar 24 ribu hingga 27 ribu ton per tahun, sedangkan produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan masyarakat.
Adriano juga menyampaikan harga beras di wilayah perkotaan Alor berada di kisaran Rp 13 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram. Harga tersebut dapat mencapai Rp 17 ribu hingga Rp 18 ribu per kilogram di wilayah pedalaman dan melonjak hingga Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per kilogram ketika hujan menghambat distribusi antarpulau.
Amran mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya datang langsung ke Alor. Ia bahkan mengaku membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut sekaligus melihat kondisi masyarakat dan pertanian di Alor.
“Beras sudah aman, ada di gudang-gudang sekarang. Harga itu Rp 13.000, sama dengan harga Jakarta,” ujar tokoh asal Sulawesi Selatan ini.
Program Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Amran meminta Bulog mengoptimalkan stok beras di Alor dan melakukan operasi pasar di wilayah yang membutuhkan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi harga beras yang terlalu tinggi karena persoalan ketersediaan stok.
Selain intervensi pangan jangka pendek, pemerintah menyiapkan program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Alor. Program tersebut mencakup pemberian benih padi dan jagung, alat mesin pertanian, pompa, serta pengembangan komoditas jangka panjang seperti kakao, jambu mete, dan kelapa.
Amran menargetkan pengembangan tanaman hingga 10 ribu hektare di Alor. Ia memperkirakan program tersebut berpotensi menjangkau sekitar 10 ribu keluarga apabila satu hektare dikelola satu keluarga.
Program pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Alor dalam jangka pendek sekaligus memperkuat sumber pendapatan dalam jangka panjang. Pemerintah berharap intervensi ini dapat membantu menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di daerah kepulauan.
0 Komentar