gubukinspirasi.id.CO.ID, JAKARTA
-- Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyampaikan bahwa para menteri perdagangan negara-negara anggota BRICS menyetujui sebagian besar substansi dari pertemuan ini, meskipun pernyataan bersama belum tercapai. Dalam sesi penutupan Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting/TMM) di Jaipur, India, Jumat (7/8/2026), Mendag Budi menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan.
"Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif konkret BRICS yang memperkuat perdagangan, mulai dari memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, membangun nilai pasok yang lebih tangguh, serta mendorong transformasi digital. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Mendag Budi dalam keterangan di Jakarta, Ahad (9/8/2026).
BRICS TMM kali ini membahas empat poin utama. Pertama, komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti, menempatkan pembangunan sebagai fokus utama, memastikan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, serta memulihkan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat. Kedua, upaya penguatan internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan akses pembiayaan perdagangan, termasuk yang mencakup prinsip-prinsip panduan dalam penilaian kredit serta Jaipur Consensus untuk mengkaji mekanisme invoice discounting BRICS.
Ketiga, Workplan on BRICS Shared Understanding on Global Value Chains untuk memperkuat rantai nilai global yang tangguh, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk melalui digitalisasi dokumen perdagangan, peningkatan konektivitas, serta penguatan kawasan ekonomi khusus dan kapasitas industri. Keempat, BRICS Principles to Facilitate Digitally Delivered Services Across Borders yang mendorong perdagangan jasa digital lintas batas, memperluas perdagangan intra-BRICS, meningkatkan keterampilan digital, serta memperkuat ekonomi digital di negara-negara berkembang.
Mendag Budi juga menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan. Di tengah meningkatnya tantangan perdagangan global, negara-negara anggota BRICS dinilai perlu memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret demi menjaga stabilitas perdagangan internasional dan mendukung pertumbuhan negara berkembang.
"Indonesia menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan melalui WTO yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. Pada saat yang sama, BRICS perlu terus menghadirkan kerja sama nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang," tegas Mendag Budi.
Indonesia Dorong Penguatan Rantai Nilai Global untuk UMKM di BRICS
Budi menegaskan pentingnya sistem perdagangan berbasis aturan bagi penguatan UMKM. Menurutnya, sistem perdagangan yang memberi prediktabilitas, adil, dan inklusif merupakan fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang melampaui pasar domestik. Sistem perdagangan berbasis aturan akan mendorong UMKM untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, serta memperluas partisipasi dalam perdagangan internasional.
"UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar," ujar Budi, dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Untuk itu, Indonesia mendorong tiga prioritas utama untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang. Pertama, meningkatkan literasi pembiayaan bagi UMKM. Kedua, memperluas inklusivitas pembiayaan digital. Ketiga, mendiversifikasi program pembiayaan yang adaptif dan fleksibel.
Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh untuk membangun kekuatan dari dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan penguatan kualitas rantai nilai global melalui empat bidang utama. Pertama, memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien. Tujuannya agar pelaku usaha semakin terhubung dengan pasar regional maupun global.
Kedua, meningkatkan fasilitasi perdagangan melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan dapat diprediksi. Dengan begitu, biaya perdagangan dapat ditekan dan pelaku usaha dapat berpartisipasi lebih efektif dalam jaringan produksi global. Ketiga, Indonesia mendorong penguatan kapasitas domestik melalui investasi pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan dunia usaha. Dengan begitu, perusahaan serta tenaga kerja mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah lebih tinggi.
Keempat, Indonesia menekankan pentingnya kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar. Elemen ini akan memperdalam integrasi ke dalam jaringan produksi regional maupun global sekaligus menarik investasi asing.
"Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan," kata Budi.
Budi juga mengatakan, seiring dengan semakin kompleks dan saling terhubungnya jaringan produksi global, sektor jasa, dan teknologi baru, keberadaan kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing pun makin berperan sebagai sumber utama penciptaan nilai dan inovasi. Untuk mendukung perkembangan tersebut, Indonesia memandang kerja sama BRICS dalam mendorong interoperabilitas serta pengaturan saling pengakuan sebagai suatu langkah penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih efektif di berbagai pasar. Namun, upaya itu tetap harus selaras dengan hukum nasional dan kerangka regulasi masing-masing negara.
0 Komentar