Ringkasan Berita:Haji Uma bersama Wagub Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh dalam rapat DPD RI Subwilayah Barat I di Batam.Bencana 25 November 2025 menyebabkan 847 orang meninggal dan 89 masih hilang, sementara kebutuhan pemulihan Aceh mencapai Rp150 triliun.Haji Uma meminta pemerintah pusat menutup kesenjangan anggaran sekitar Rp91,1 triliun dan memastikan bantuan, huntap, serta pembangunan infrastruktur segera dirasakan masyarakat.
gubukinspirasi.id, BATAM – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Uma, bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendorong percepatan penanganan dan rekonstruksi pascabencana di Aceh agar berbagai program pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I bertema “Penguatan Sumatera Economic Corridor dan Pemulihan Pascabencana” yang berlangsung di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Jumat (11/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dan dihadiri unsur pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Dari Aceh, hadir tiga anggota DPD RI, yakni H. Sudirman atau Haji Uma, Tgk. Ahmada, dan Azhari Cage, S.IP. Pemerintah Aceh juga hadir melalui Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Pertemuan tersebut membahas aspirasi daerah serta perkembangan pemulihan wilayah Sumatera yang terdampak bencana 25 November 2025.
Sejumlah kementerian dan lembaga turut menyampaikan perkembangan penanganan, di antaranya Kemenko Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB, serta Kementerian Dalam Negeri selaku Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Dalam pembahasan, Aceh menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian besar karena tingginya dampak bencana.
Data yang dipaparkan mencatat korban meninggal dunia di Aceh mencapai 847 jiwa dan 89 orang masih dinyatakan hilang.
Sementara itu, penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) di Aceh mencapai 13.706 kepala keluarga dari total 20.986 kepala keluarga di Sumatera.
Pemerintah juga telah mentransfer anggaran stimulan rumah rusak ringan dan sedang sebesar Rp421,21 miliar.
Untuk pembangunan hunian tetap, sebanyak 12.671 unit telah diverifikasi dari total 24.400 unit yang diusulkan.
Sedangkan pembangunan Jembatan Kutablang di Kabupaten Bireuen telah mencapai progres 95 persen dan ditargetkan dapat difungsikan pada 20 September 2026.
Perkembangan pemulihan Aceh
Di sela rapat, Haji Uma bersama Wakil Gubernur Aceh turut membahas secara khusus data dan dokumen perkembangan pemulihan Aceh.
Haji Uma meminta seluruh pihak memastikan proses administrasi tidak menjadi penghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Data kita bedah bersama Wagub Aceh. Aceh 847 jiwa meninggal, 89 hilang. Ini duka terbesar. Jangan sampai urusan berkas menghambat DTH, stimulan, dan huntap. Kita kejar tuntas sebelum musim hujan,” ujar Haji Uma.
Menurut Haji Uma, koordinasi antara Pemerintah Aceh, DPD RI dan kementerian terkait harus terus diperkuat sehingga berbagai persoalan yang masih menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera diselesaikan.
“Sinergi DPD RI, Pemprov, dan kementerian harus kuat. Rakyat Aceh butuh kepastian, bukan hanya rapat. Apa yang sudah direncanakan dan dialokasikan harus benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat terdampak,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Aceh mencapai sekitar Rp150 triliun.
Sementara anggaran yang telah disetujui pemerintah pusat disebut baru mencapai Rp58,9 triliun, sehingga masih terdapat kesenjangan kebutuhan sekitar Rp91,1 triliun.
Haji Uma menegaskan DPD RI akan terus mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut, terutama untuk pemulihan infrastruktur, perumahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
“Kesenjangan Rp91,1 triliun ini harus kita kejar bersama. DPD RI akan terus mengawal ke pusat agar alokasi ditambah,” tegas Haji Uma.
Haji Uma berharap hasil rapat tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh kementerian dan lembaga terkait sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat dipercepat serta masyarakat terdampak segera memperoleh kembali hunian dan infrastruktur yang layak.(*)
0 Komentar