gubukinspirasi.idSimak kembali deretan berita populer Padang sepanjang, Jumat (11/9/2026).
Di antaranya mahasiswa Unand desak kuliah daring akibat kabut asap, warga Padang masih antre air bersih usai 10 bulan galodo hingga CFD di Padang ditiadakan akibat kabut asap.
1. CFD di Padang Ditiadakan Akibat Kabut Asap
Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Kota Padang ditiadakan sementara pada Minggu (13/9/2026).
Kebijakan tersebut diambil menyusul kualitas udara Kota Padang yang masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuaddi, membenarkan penghentian sementara kegiatan tersebut.
Ia mengatakan CFD ditiadakan khusus untuk Minggu (13/9/2026), sementara evaluasi akan dilakukan berdasarkan perkembangan kualitas udara.
"Sesuai edaran tersebut, kita meniadakan sementara CFD untuk minggu besok tanggal 13 September 2026," kata Tasliatul Fuaddi kepada gubukinspirasi.id, Jumat (11/9/2026).
"Sehingga karena tidak ada CFD, kendaraan boleh melintas di sepanjang jalan tersebut," jelasnya.
Fuaddi mengatakan, penghentian CFD belum ditetapkan berlangsung hingga waktu tertentu.
Kebijakan tersebut akan dievaluasi setiap hari dengan melihat kondisi kualitas udara di Kota Padang.
"Kebijakan ini akan kita evaluasi lagi. Karena kualitas udara akan kita pantau setiap hari. Jadi disesuaikan dengan kualitas udara kita terkait kebijakan ini," ujarnya.
Selengkapnya KLIK DI SINI
2. Warga Padang Masih Antre Air Bersih Usai 10 Bulan Galodo
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang hingga kini masih terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang atau galodo pada November 2025 lalu.
Langkah ini diambil guna memastikan kebutuhan dasar warga di beberapa wilayah terdampak tetap terpenuhi dengan baik di masa pemulihan pascabencana.
Penyaluran pasokan air bersih tersebut difokuskan pada wilayah yang masih mengalami kendala atau gangguan akses air minum.
Beberapa kawasan pemukiman yang menjadi prioritas pendistribusian meliputi Kecamatan Kuranji, Korong Gadang, Koto Tangah, hingga Lambung Bukit.
Dalam menjalankan tugas penyaluran tersebut, pihak BPBD tidak bergerak sendiri melainkan membangun kolaborasi erat bersama jajaran Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang.
Ia menyampaikan bahwa kerja sama linier antar instansi ini ditujukan untuk memaksimalkan jangkuan serta mempercepat pelayanan ke tiap titik pemukiman.
BPBD Kota Padang bersama Damkar Kota Padang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pengerahan Unit Armada Tangki
Guna mengoptimalkan proses operasional penyaluran air harian, BPBD Kota Padang secara khusus menurunkan dua unit armada tangki.
Kendaraan operasional tangki tersebut bekerja secara bergantian saban hari menyusuri pemukiman warga yang membutuhkan.
Sementara itu, dari penggabungan kekuatan bersama Damkar Kota Padang, total unit yang dikerahkan ke lapangan bertambah guna memperluas jangkauan.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar empat hingga lima unit armada tangki yang dikerahkan setiap harinya ke lokasi penanganan.
Selengkapnya KLIK DI SINI
3. Mahasiswa Unand Desak Kuliah Daring Akibat Kabut Asap
Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAMPK) Universitas Andalas (Unand) menyorot secara tajam ketimpangan dampak krisis polusi udara yang saat ini melanda Kota Padang dan sekitarnya.
Ketua LAMPK Unand, Diva Eka Putri, menegaskan bahwa buruknya kualitas udara harian membuktikan adanya jurang pemisah antara pengambil kebijakan dengan masyarakat rentan, khususnya para mahasiswa.
Saat ini, para pejabat publik maupun pimpinan perguruan tinggi bisa saja tidak merasakan langsung sengatan debu dan asap karena beraktivitas menggunakan kendaraan dinas atau mobil pribadi memiliki AC.
"Sementara, ribuan mahasiswa dan warga harus bertaruh kesehatan menembus polusi belasan kilometer setiap hari menggunakan sepeda motor," ujar Diva Eka Putri usai acara konsolidasi masyarakat sipil di Kantor WALHI Sumbar, Jumat (11/9/2026).
Pernyataan ini dicetuskan seiring dengan penggalangan petisi oleh LAMPK Unand yang menuntut pemberlakuan perkuliahan secara dalam jaringan (daring) akibat memburuknya indeks kualitas udara di Sumatera Barat.
Menurut Diva, ketidakpekaan pengambil kebijakan di tingkat kampus maupun pemerintah daerah memicu beban berganda bagi masyarakat bawah, termasuk mahasiswa yang hidup di kos-kosan dengan anggaran terbatas.
Mahasiswa terpaksa mengeluarkan biaya ekstra yang tidak sedikit untuk membeli masker medis berkala, obat-obatan, hingga biaya berobat akibat demam dan infeksi saluran pernapasan (ISPA).
"Ini adalah bentuk ketidakadilan di mana dampaknya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa dan warga biasa," tegas Diva.
Selengkapnya KLIK DI SINI
0 Komentar