
gubukinspirasi.id, PINRANG - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengintensifkan pemantauan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU wilayah Kabupaten Pinrang.
Langkah pengawasan intensif tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tercukupi di tengah lonjakan konsumsi lokal.
Pjs Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Okky Aditya Wibowo menyampaikan pernyataan resminya.
Ia menegaskan pihak Pertamina terus memantau kondisi riil penyaluran BBM pada setiap SPBU yang tersebar di Pinrang.
"Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan terhadap kebutuhan dan kondisi penyaluran di masing-masing SPBU," kata Okky kepada gubukinspirasi.idsaat dihubungi, Sabtu (12/9/2026).
Pemantauan ketat tersebut difokuskan untuk mengantisipasi potensi lonjakan permintaan BBM yang meningkat tajam beberapa hari terakhir.
Selain itu, langkah penyesuaian penyaluran dilakukan sebagai strategi utama untuk membantu mengurai antrean panjang kendaraan di SPBU.
Pertamina mengambil kebijakan penambahan pasokan BBM berdasarkan hasil monitoring berkala yang telah dilakukan tim lapangan.
"Kami melakukan penyesuaian serta penambahan penyaluran ke SPBU yang membutuhkan berdasarkan hasil monitoring," jelas Okky.
Ia menerangkan bahwa penambahan kuota di tiap-tiap SPBU disesuaikan langsung dengan dinamika kebutuhan riil masyarakat Pinrang.
Namun, Okky menegaskan penetapan alokasi kuota BBM bersubsidi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas).
"Adapun terkait kuota BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah melalui BPH Migas," ungkap Okky Aditya Wibowo.
Pihak Pertamina mengapresiasi dan mendukung penuh langkah taktis pengawasan yang digelar pemerintah daerah setempat di lapangan.
Dukungan tersebut diberikan terhadap pelaksanaan inspeksi mendadak yang melibatkan tim terpadu dari Forkopimda dan aparat keamanan.
Sidak gabungan dipandang penting untuk menjamin seluruh proses distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran.
"Kami juga mendukung kegiatan sidak dan pengawasan yang dilakukan di lapangan," katanya.
Ia menambahkan pengawasan lapangan secara intensif menjadi instrumen utama untuk mencegah terjadinya praktik penimbunan oleh spekulan.
Pertamina memastikan koordinasi berkala bersama Pemerintah Kabupaten Pinrang dan aparat penegak hukum terus berjalan lancar.
Sinergi antarinstansi tersebut dioptimalkan guna mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran penyaluran BBM di tingkat penyalur retail.
"Pertamina akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum," tutur Okky Aditya Wibowo.
Tindakan tegas siap dijatuhkan apabila ditemukan indikasi kecurangan maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
Penindakan hukum dan sanksi administrasi akan langsung diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Termasuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan," pungkas Okky.
Sidak Gabungan
Mengutip pemberitaan sebelumnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindagem) Kabupaten Pinrang menemukan praktik kecurangan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU.
Sidak gabungan menyisir SPBU 74.912.19 Sawitto, SPBU 74.912.01 Maccorawalie, SPBU 74.912.18 Jaya, dan SPBU 74.912.56 Palia.
Dalam sidak tersebut petugas menemukan tiga mobil modifikasi.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindagem Pinrang Muh Yusuf Nur, bahwa pihaknya telah menemukan tiga unit kendaraan yang terindikasi melakukan aktivitas pelangsiran BBM.
Ia menjelaskan para pelaku dengan sengaja memodifikasi kendaraan mereka untuk menampung bahan bakar dalam jumlah melebihi kapasitas standar.
"Modifikasi ya, dan sengaja merubah kendaraannya, baik bak penampungan kendaraan roda empat menggunakan bak kendaraan roda enam," kata Yusuf kepada gubukinspirasi.id, Sabtu (12/9/2026).
Pihaknya menegaskan tindakan tegas langsung diambil terhadap pemilik kendaraan modifikasi yang terjebak dalam aktivitas ilegal tersebut.
Menurutnya, kendaraan yang ditemukan terindikasi langsir di lapangan terdiri dari truk roda enam hingga mobil pick up roda empat.
"Untuk saat ini sudah ada tiga yang kami temukan yang terindikasi langsir di lapangan," ujarnya.
Ia menyampaikan kelangkaan serta antrean panjang di SPBU disebabkan oleh tingginya lonjakan permintaan dari konsumen pada sektor pertanian.
"Terjadinya kelangkaan dan antrean yang panjang ini disebabkan juga karena permintaan dari konsumen yang sangat ekstrem sekali," jelasnya.
Namun, kondisi lonjakan permintaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum spekulan untuk menimbun BBM demi keuntungan pribadi.
Para pelangsir tersebut juga menjual kembali BBM bersubsidi dengan harga eceran yang melebihi Harga Eceran Tertinggi di masyarakat.
"Berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan, kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak spekulan atau pelangsir," ungkap Yusuf.
Kondisi penimbunan dan spekulasi harga itulah yang menjadi pemicu utama timbulnya kelangkaan BBM pada tiap SPBU di Pinrang.
Menanggapi masalah tersebut, Forkopimda Pinrang bersama Pertamina dan Hiswana Migas telah menggelar rapat koordinasi untuk menentukan langkah penanganan.
Hasil rapat menyepakati pelaksanaan inspeksi mendadak terpadu secara berkelanjutan selama musim konsumsi tinggi berlangsung.
"Kami sepakati akan melaksanakan sidak secara terpadu dan insyaallah akan berkelanjutan selama kondisi musim seperti saat ini," tegasnya.
Sidak gabungan tersebut melibatkan aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri untuk mengawal jalannya pengawasan.
Selain APH, personil dari Dinas Perindagem, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan turut diterjunkan langsung di lapangan.
"Sidak gabungan yang kami lakukan ini lengkap didampingi oleh pihak APH, TNI dan Polri," kata Yusuf Nur.
Ia menambahkan pembentukan tim Satgas BBM telah disahkan melalui Surat Keputusan dengan melibatkan unsur Forkopimcam di setiap wilayah.
Petugas dari kecamatan bersama Kapolsek dan Danramil disiagakan untuk mendirikan posko penjagaan pada masing-masing SPBU.
Posko pengawasan tersebut bertugas merespons laporan pengaduan warga terkait kelangkaan maupun kemacetan akibat antrean BBM.
Yusuf Nur juga membenarkan bahwa antrean panjang yang terjadi telah memicu fenomena panic buying di tengah masyarakat.
"Sangat jelas, dengan kondisi antrian yang begitu panjang, panic buying itu pasti akan terjadi," pungkasnya.(*)
0 Komentar