Ringkasan Berita:
- Sumatera Barat dinilai memiliki karakteristik unik karena memiliki tiga titik lokasi asrama haji, yaitu di Tabing, Rasuna Said, dan Padang Pariaman. Sementara daerah lain umumnya cuma satu asrama
- Pemerintah berkomitmen terus meng-upgrade kualitas pelayanan dan kebersihan di kompleks asrama haji agar setara dengan standar hotel minimal bintang tiga.
- Pengembangan fasilitas ini juga dirancang agar gedung dan kompleks asrama haji dapat dimaksimalkan oleh masyarakat luas di luar musim haji.
gubukinspirasi.id, PADANG- Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah memperketat pengawasan terhadap proses transisi dan pengoperasian fasilitas haji di tingkat daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola aset negara berjalan tertib, transparan, serta berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan bagi jamaah.
Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam program Podcast Tamu Kita di Kantor gubukinspirasi.id, Sabtu (12/9/2026).
Mulyadi menjelaskan, struktur pengawasan internal di Kementerian Haji dan Umrah berada di bawah kendali Inspektur Jenderal yang membagi wilayah pengawasan menjadi empat regional.
Selaku Inspektur Wilayah III, Mulyadi bertanggung jawab mengawasi delapan provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
"Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tugas kami mengawasi seluruh program dan kegiatan, baik dari segi kinerja maupun tata kelola keuangan melalui audit, pemantauan, dan evaluasi berkala," ujar Mulyadi.
Mengawal Peralihan Aset dari Kemenag ke Kemenhaj
Fokus utama kunjungannya ke Kota Padang kali ini adalah memantau secara langsung proses pemindahan dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berupa asrama haji.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji, seluruh aset operasional haji yang dulunya dikelola Kementerian Agama kini secara resmi dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.
Sumatera Barat dinilai memiliki karakteristik unik karena memiliki tiga titik lokasi asrama haji, yaitu di Tabing, Rasuna Said, dan Padang Pariaman.
Jumlah ini berbeda dengan mayoritas daerah lain yang umumnya hanya memiliki satu fasilitas asrama haji.
Mulyadi menegaskan bahwa proses pengalihan legalitas dan administrasi seluruh aset tersebut harus terus didorong agar tuntas tanpa kendala hukum di kemudian hari.
"Masa transisi dalam undang-undang memang tidak menyebutkan tenggat secara spesifik, namun prinsipnya lebih cepat lebih baik. Harapan kami seluruh administrasi peralihan aset ini tidak memakan waktu lebih dari tiga tahun," tegasnya.
Mendorong Layanan Asrama Haji Setara Hotel Bintang Tiga
Selain aspek legalitas, pemanfaatan asrama haji secara optimal menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umrah.
Fasilitas megah yang ada di tiga lokasi di Sumbar diharapkan tidak hanya berdiri pasif dan menunggu musim haji tiba.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus meng-upgrade kualitas pelayanan dan kebersihan di kompleks asrama haji agar setara dengan standar hotel minimal bintang tiga.
Pengembangan fasilitas ini juga dirancang agar gedung dan kompleks asrama haji dapat dimaksimalkan oleh masyarakat luas di luar musim haji.
Masyarakat umum dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berbagai kegiatan produktif dan sosial, seperti tempat penginapan, lokasi acara seremonial, hingga resepsi pernikahan (wedding).
Mulyadi menambahkan, optimalisasi pemanfaatan BMN sesuai ketentuan yang berlaku diharapkan mampu mendatangkan kontribusi positif berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara.
Mitigasi Risiko Persiapan Haji Sejak Dini
Dalam pengawasan di lapangan, pengawasan komprehensif tidak hanya dilakukan saat mendekati puncak operasional ibadah haji, melainkan sejak jauh-jauh hari melalui mitigasi risiko sejak dini.
Seluruh aspek krusial penunjang ibadah, mulai dari kesiapan moda transportasi, akomodasi, hingga penyediaan konsumsi jamaah, diatur dan diawasi sedemikian rupa untuk menekan potensi kendala operasional.
Pengawasan ketat di Embarkasi Padang juga diselaraskan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Pemerintah bertekad menyajikan pembiayaan haji yang terjangkau bagi masyarakat luas tanpa sedikit pun mengurangi standar mutu pelayanan jamaah di lapangan.
Integritas dan Penekanan Zero Tolerance
Mulyadi memaparkan, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf senantiasa mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri meski pelaksanaan haji tahun 2026 mendapat banyak apresiasi dari publik.
Evaluasi berkala tetap wajib dijalankan guna menutup celah kelemahan dari musim-musim sebelumnya.
Di sisi lain, penguatan moralitas aparatur menjadi pilar utama pengawasan sebagaimana diinstruksikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Seluruh jajaran kementerian dituntut untuk selalu memegang teguh prinsip integritas, bekerja dengan niat ikhlas, serta menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan maupun penyalahgunaan wewenang.
"Proses transisi ini kita kawal penuh agar tertib secara dokumen dan optimal secara pemanfaatan, sehingga seluruh aset yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji, jamaah umrah, serta masyarakat umum," pungkas Mulyadi.
0 Komentar