Di Balik Makanan Bergizi: Evaluasi Program MBG dalam Menciptakan Lapangan Kerja

Harapan yang Dimasak di Dapur Sekolah

Pagi masih muda ketika suara panci berdenting dan aroma tumisan menyusup ke ruang kelas. Di dapur sederhana milik SD Negeri di pelosok Sumbawa, Bu Ratna—seorang ibu rumah tangga yang dahulu menganggur—kini sibuk memasak sayur bening dan lauk bergizi. Bukan untuk keluarganya, tapi untuk 117 murid di sekolah itu. Ia bukan satu-satunya. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas dan dijalankan pemerintah sejak awal tahun 2025 telah membuka kesempatan kerja baru bagi banyak warga, terutama perempuan.

Tapi pertanyaannya kini: apakah lapangan kerja itu hanya bersifat sementara dan kosmetik, atau memang berkelanjutan dan strategis?

Cerita dari Lapangan: Ketika Apron Menggantikan Status Pengangguran

Di banyak tempat, program ini menciptakan peluang kerja baru. Dari dapur sekolah dasar di NTT hingga kantin darurat di pelosok Kalimantan Barat, warga dilibatkan sebagai juru masak, pengantar makanan, petugas kebersihan, hingga penyedia bahan pangan lokal. Menurut data awal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Maret 2025, pilot program ini telah menyerap sekitar 95.000 tenaga kerja baru. Mayoritas adalah perempuan yang sebelumnya tidak masuk dalam data angkatan kerja formal. Mereka direkrut oleh koperasi lokal, BUMDes, atau kelompok ibu-ibu PKK yang dikerahkan untuk mengelola logistik dan proses masak-memasak.

Namun, apakah angka ini masih bertahan hingga pertengahan tahun? Apa kata angka dan survei terkini?

Apa Kata Angka dan Survei Terkini?

Per Juli 2025, data Kementerian Desa dan Transmigrasi serta laporan pemantauan dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) menunjukkan:

• Tenaga kerja aktif terlibat: sekitar 142.000 orang tersebar di lebih dari 61.000 titik sekolah dari 10 provinsi prioritas.
• Komposisi: 72% perempuan, 23% mantan penganggur usia produktif, 5% penyandang disabilitas atau lansia ringan.
• Pola rekrutmen: 85% berbasis komunitas (melalui BUMDes, koperasi, PKK), 15% lewat kontraktor penyedia jasa katering lokal.
• Rata-rata honor: Rp 500.000 – Rp 1.200.000/bulan, tergantung wilayah dan beban kerja.
• Dampak turunan: peningkatan permintaan bahan pangan lokal (sayur, beras, telur, ikan) sebesar 6,5% sejak Februari 2025 di wilayah intervensi.

Ini bukan hanya soal piring nasi, tetapi sebuah ekosistem kerja yang mulai menggeliat.

Analisis Kritis: Sementara atau Berkelanjutan?

Meski lapangan kerja terbukti muncul dan meningkat, banyak pihak menilai keberlanjutan program ini bergantung pada tiga faktor krusial:

• Ketersediaan dan kesinambungan anggaran: Pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 71 triliun untuk program makan gratis. Namun, belum jelas apakah dukungan ini akan berlanjut secara penuh di 2026. Jika tidak, maka lapangan kerja yang telah tercipta bisa ikut menguap.
• Skema kelembagaan lokal: Jika dikelola melalui koperasi dan BUMDes, program ini berpotensi menjadi embrio ekonomi lokal. Namun jika sepenuhnya diserahkan ke penyedia jasa atau vendor, maka efek dominonya akan terbatas dan cenderung berumur pendek.
• Kapasitas SDM dan monitoring: Tidak semua pekerja menerima pelatihan memadai. Di beberapa daerah, standar higienitas dan gizi belum tercapai. Jika tidak ditingkatkan, maka kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat bisa menurun.

Potensi Jangka Panjang dan Tantangan

Bila dirancang dengan pendekatan pembangunan komunitas, program ini bisa menjadi katalis:

• Pemberdayaan perempuan: Memberikan akses pendapatan dan pengakuan sosial.
• Penguatan pertanian lokal: Melalui pembelian bahan pangan dari petani sekitar.
• Transformasi pola konsumsi anak: Membiasakan menu sehat sejak dini.

Namun tantangannya tidak ringan. Pengadaan yang rawan mark-up, logistik yang sulit di daerah 3T, dan resistensi dari oknum pejabat daerah yang tidak transparan bisa merusak fondasi yang sudah dibangun.

Refleksi Pamungkas: Piring Nasi, Harga Diri, dan Masa Depan Bangsa

Anak yang kenyang tak hanya lebih fokus belajar, tapi juga lebih percaya diri menyongsong masa depan. Namun piring nasi bukan sekadar soal logistik—ia adalah soal keadilan, martabat, dan investasi jangka panjang. Jika program makan gratis hanya dilihat sebagai janji kampanye, maka kita sedang bermain-main dengan masa depan bangsa. Tapi jika ia digarap dengan serius, diawasi dengan cermat, dan dilibatkan pada warga lokal, maka ia bisa menjadi benih transformasi sosial yang luar biasa.

Seperti kata Bu Ratna di dapur sekolah tadi, "Saya bangga bisa bantu anak-anak makan sehat. Rasanya seperti saya juga ikut sekolah lagi—sekolah tentang arti berguna."

Catatan Penutup: Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi kebijakan, melainkan sebagai refleksi kritis atas implementasi lapangan berdasarkan data dan pengamatan hingga Juli 2025. Jika Anda punya pengalaman lapangan atau kisah inspiratif terkait program ini, mari berbagi—karena cerita-cerita kecil dari dapur sekolah bisa jadi fondasi besar bagi bangsa yang lebih adil dan beradab.