Kinerja Ekspor Perikanan di Batam Tren Positif, Namun Wilayah Lain Menghadapi Tantangan
Ekspor perikanan di Kota Batam mencatatkan tren positif hingga Juni 2025. Namun, tidak semua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami hal yang sama. Di Kabupaten Natuna dan Anambas, ekspor ikan mengalami stagnasi akibat pengetatan kebijakan dagang di negara tujuan.
Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kota Batam, hingga bulan Juni 2025, realisasi ekspor perikanan mencapai 3.275 ton atau sekitar 55% dari target yang ditetapkan. Nilai ekspor mencapai Rp129 miliar. Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan ekspor ikan pada tahun ini mencapai 6.000 ton dengan nilai sekitar Rp250 miliar. Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun lalu, yaitu 5.414 ton dengan nilai ekspor Rp232 miliar.
Menurut Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, ekspor tertinggi terjadi pada Mei 2025 dengan jumlah 662 ton dan nilai ekspor sebesar Rp22,8 miliar. Sementara itu, ekspor terendah tercatat pada Januari 2025 dengan muatan 490,75 ton dan nilai ekspor sebesar Rp22,114 miliar. Rata-rata ekspor per bulan mencapai 400-500 ton melalui pelabuhan resmi Tanjungriau dan Belakangpadang.
Proses ekspor ikan dari Batam telah melalui berbagai tahapan resmi, termasuk karantina, bea cukai, imigrasi, dan sistem pelaporan terpadu. Ikan yang diekspor memiliki nilai ekonomi tinggi seperti kerapu, kakap, baronang, dingkis, unggar, kaci, udang, dan sotong. Harga ikan laut dari Kepri sangat diminati di Singapura karena mengikuti kurs dollar negara tersebut, sehingga menjadi mitra utama ekspor ikan dari Batam.
Untuk kebutuhan pasar lokal, ikan seperti benggol dan mata besar banyak dipasok dari perairan Natuna dan Anambas. Penangkapan biasanya dilakukan oleh kapal yang melaut selama 1 hingga 1,5 bulan. Yudi memastikan bahwa stok ikan untuk pasar lokal aman. Saat ini, Batam memiliki 14 cold storage yang terus dipantau pemerintah daerah. Setiap bulan, ketersediaan stok dilaporkan ke provinsi maupun pusat untuk menjaga kestabilan harga dan distribusi ikan di Batam.
Meski ekspor ikan di Batam berjalan lancar, kondisi berbeda terjadi di Natuna dan Anambas. Ekspor ikan dari dua kabupaten ini terhambat akibat pengetatan kebijakan dagang di negara tujuan, yaitu China dan Hong Kong. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan alasan utama hambatan ini adalah kebijakan yang mewajibkan pengiriman ikan hidup melalui pesawat.
"Sekarang harus menggunakan pesawat, bukan kapal laut seperti biasanya. Ini memberatkan karena pengiriman harus disertai air, sehingga berat dan biayanya mahal," ujarnya. Ansar sudah mengirim surat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meminta solusi. Disperindag juga sedang berkomunikasi dengan pemerintah pusat, serta kedutaan di China dan Hong Kong.
Menurut Ansar, komoditas utama ekspor ikan dari Natuna dan Anambas seperti kerapu dan napoleon memiliki harga sangat tinggi saat musim panen. Jika tidak dikirim, ikan-ikan tersebut akan kehilangan nilai jualnya. Hal ini bisa berdampak pada budi daya ikan di kedua kabupaten tersebut.
0 Komentar