Pelantikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
Pada Senin (25/8/2025), Didit Herdiawan Ashaf resmi dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Ia dilantik bersama Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro selaku Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Sebelumnya, rencana pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa sudah disampaikan oleh Prabowo dalam acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025). Untuk mempercepat realisasi megaproyek Tanggul Laut Raksasa Pantura Jawa atau giant sea wall, Prabowo mengaku telah memerintahkan adanya pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa (BOTLPJ).
"Saya akan bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Kita cari singkatan yang enak. Ini vital dan kita akan mulai sekarang," ucapnya sambil berkelakar soal budaya singkatan-singkatan khas Indonesia. Prabowo juga telah memerintahkan tim untuk melakukan roadshow berkeliling.
Profil Didit Herdiawan Ashaf
Didit Herdiawan Ashaf adalah Wakil Menteri KKP yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 13 September 1961. Ia menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 1984, dengan berbagai pelatihan tambahan di dalam dan luar negeri. Selama kariernya, Didit Herdiawan telah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk sebagai Asisten Operasi Panglima TNI, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), serta Kepala Staf Umum TNI.
Pengalamannya dalam bidang kemiliteran dan strategi kini ia bawa ke perannya sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Didit Herdiawan menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri III Teladan Jakarta (1976-1980) dan melanjutkan pendidikan tinggi dengan meraih gelar Master of Public Administration dan Master of Business Administration. Ia juga meraih gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB).
Riwayat Jabatan
Didit Herdiawan memulai karier militernya sebagai Letnan Dua hingga Kapten, dengan penugasan awal sebagai Perwira Divisi AKS di KRI Ngurah Rai-344 (1984). Jabatan penting lainnya meliputi Palaksa di KRI Lambung Mangkurat-374 (1996) dan Komandan KRI Nuku-373 (2000). Ia kemudian menjabat sebagai Ajudan Presiden RI (2004–2009), Kepala Staf Koarmabar (2010), Panglima Kolinlamil (2010–2011), dan Wakil Kepala Staf TNI AL (2014–2015).
Puncak karirnya tercapai sebagai Kasum TNI (2015–2019) dan Irjen Kementerian Pertahanan (2019). Setelah mengakhiri masa jabatan militernya, Didit Herdiawan berperan sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut dari 2019 hingga 2024. Di jabatan ini, ia memberikan dukungan strategis terkait aspek kelautan dan pertahanan maritim.
Pada 2024, ia dipercaya sebagai Wakil Menteri KKP, posisi yang memungkinkannya untuk menerapkan pengalamannya dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta mendukung kebijakan kelautan nasional.
Proyek Tanggul Laut Raksasa: Biaya dan Waktu
Prabowo memastikan bahwa pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantura Jawa akan segera dimulai. Proyek infrastruktur ini disebut sebagai salah satu mega proyek paling strategis dan vital dalam sejarah pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan laut.
“Ini proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 oleh Bappenas. Bayangkan, tiga puluh tahun lalu. Tapi sekarang, tidak ada lagi penundaan. Kita akan kerjakan segera,” ujar Prabowo dalam acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Dari beberapa daerah yang ada di sepanjang rencana proyek giant sea wall Pantura Jawa, ia memprioritaskan wilayah DKI Jakarta-Semarang. "Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera," tandasnya.
Proyek giant sea wall ini akan membentang sepanjang kurang lebih 500 kilometer, mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun. Dengan perkiraan waktu penyelesaian 15-20 tahun. Sementara khusus di Teluk Jakarta, diperkirakan menelan anggaran 8 hingga 10 miliar dolar AS, dengan masa pengerjaan 8-10 tahun.
"Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 kilometer dimulai dengan satu langkah. Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan, tapi kita harus mulai dan kita akan mulai,” jelasnya. Prabowo menyinggung pentingnya keterlibatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pendanaan tahap awal proyek, khususnya untuk wilayah Teluk Jakarta yang menjadi prioritas.
Ia mengungkapkan telah mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta untuk turut urunan. "Kalau 8 miliar dolar dikerjakan selama delapan tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun. Setengah dari DKI, setengah dari pemerintah pusat. Karena ini untuk DKI sebenarnya,” imbuhnya.
Menurut Prabowo, Pemerintah juga terbuka terhadap partisipasi dari perusahaan-perusahaan luar negeri, termasuk dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dimulainya proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura Jawa tidak akan menunggu investor asing.
“Kita tidak akan tunggu. Kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” katanya.
0 Komentar