Peringatan Serius dari Ketua DPR Puan Maharani tentang Risiko Bekerja di Luar Negeri
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti tantangan yang dihadapi warga negara Indonesia (WNI) dalam mencari pekerjaan. Ia menyatakan bahwa sempitnya kesempatan kerja di dalam negeri sering kali memaksa masyarakat mengambil risiko dengan bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara yang memiliki potensi penipuan atau aktivitas ilegal.
Salah satu negara yang sering menjadi tujuan WNI adalah Kamboja. Di sana, banyak perusahaan yang diketahui melakukan praktik penipuan atau scam online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.
Puan menyampaikan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memberikan solusi nyata. "Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi, di mana pun mereka bekerja," ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi.
Angka yang Mengkhawatirkan
Baru-baru ini, terdapat 110 WNI yang terlibat dalam perusahaan penipuan atau scam online di Kamboja. Mereka juga terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di wilayah tersebut. Peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya situasi yang dihadapi para pekerja migran Indonesia.
Puan menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Ia menyarankan agar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait saling bekerja sama untuk memperkuat koordinasi. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi.
Sistem Peringatan Dini yang Diperlukan
Selain itu, Puan juga menyarankan pembentukan sistem peringatan dini atau early warning yang melibatkan kerja sama antarlembaga. Sistem ini akan membantu mengidentifikasi perjalanan mencurigakan ke negara-negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.
Ia menilai bahwa lonjakan penerbangan ke negara-negara yang tidak memiliki hubungan resmi penempatan pekerja migran harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu membangun mekanisme deteksi dini di titik keberangkatan agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa perlindungan negara.
Penanganan Korban yang Menyeluruh
Puan juga menekankan pentingnya penanganan korban setelah mereka kembali ke Indonesia. Ia menilai bahwa pemulihan fisik, mental, dan sosial harus dilakukan secara menyeluruh. "Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka," ujarnya.
Kerusuhan di Kamboja
Sebelumnya, terjadi kerusuhan di sebuah perusahaan online scam di Kamboja yang melibatkan 110 WNI. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Judha Nugraha menjelaskan bahwa kerusuhan terjadi di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, pada 17 Oktober 2025.
Menurut keterangan resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, kerusuhan ini terjadi karena puluhan WNI ingin memberontak atau melarikan diri dari perusahaan penipuan daring tempat mereka bekerja. Aksi tersebut akhirnya memicu keributan yang menyebabkan kepolisian setempat bertindak dan mengamankan puluhan orang.
Pihak kepolisian setempat melakukan proses investigasi awal dan menahan empat WNI yang diduga sebagai pelaku tindak kekerasan. KBRI Phnom Penh telah memberikan bantuan berupa makanan instan, obat-obatan, dan kebutuhan sanitasi khusus untuk perempuan.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memberikan pendampingan hukum bagi para WNI yang ditangkap atas kerusuhan tersebut.
0 Komentar