Penetapan Biaya Haji 2026 dan Rincian Per Embarkasi
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025. Keputusan ini menjadi dasar pungutan biaya bagi seluruh jemaah haji reguler per embarkasi, termasuk menentukan porsi pembayaran langsung oleh jemaah, serta besaran nilai manfaat yang turut dialokasikan untuk menunjang operasional layanan haji.
Keppres ini diteken pada Jumat, 5 Desember 2025, dan menjadi acuan resmi bagi jemaah untuk mempersiapkan biaya perjalanan mereka ke Tanah Suci. Dalam salinan keputusan, disebutkan bahwa BPIH tahun 2026 bersumber dari dua komponen utama: Bipih yang dibayar jemaah, serta nilai manfaat, yakni hasil pengelolaan dana haji. Bipih sendiri mencakup sejumlah layanan inti seperti tiket penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup selama pelaksanaan ibadah haji.
Perbedaan antara Bipih dan BPIH penting agar jemaah memahami bahwa tidak semua biaya ditanggung secara penuh melalui setoran tunai, melainkan sebagian dibantu oleh dana nilai manfaat yang dikelola pemerintah. Dengan ditetapkannya Perpres ini, jemaah di seluruh Indonesia akhirnya mengetahui besarnya biaya yang perlu disiapkan sesuai embarkasi masing-masing.
Rincian Biaya Haji 2026 Per Embarkasi
Berikut rincian lengkap biaya haji 2026 per embarkasi:
- Aceh: Rp45.109.422
- Medan: Rp46.163.512
- Padang: Rp47.869.922
- Yogyakarta: Rp52.955.422
- Solo: Rp53.233.422
- Batam: Rp54.125.422
- Palembang: Rp54.206.922
- Lombok: Rp54.951.822
- Banjarmasin: Rp55.538.922
- Balikpapan: Rp55.575.922
- Makassar: Rp55.893.179
- Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
- Kertajati: Rp58.559.022
- Surabaya: Rp60.645.422
Embarkasi Surabaya menjadi yang paling tinggi dengan total Bipih mencapai Rp60,64 juta. Hal ini tidak terlepas dari panjangnya rute penerbangan dan tingginya biaya operasional rute tersebut. Sementara itu, Aceh menjadi wilayah dengan Bipih terendah, yakni Rp45,10 juta.
Untuk embarkasi Balikpapan, biaya yang harus dibayar jemaah adalah Rp55.575.922 atau sekitar Rp55,54 juta. Angka ini menempatkan Balikpapan pada kelompok menengah ke atas dalam daftar embarkasi dengan biaya haji tertinggi.
Jadwal Pelunasan Bipih 2026
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah resmi mengumumkan jadwal pelunasan Bipih tahun 2026. Pelunasan tahap pertama dibuka pada Senin, 24 November 2025, dan berlangsung hingga 23 Desember 2025 pukul 08.00–15.00 WIB. Jemaah dapat melakukan pelunasan melalui Bank Penerima Setoran (BPS), yaitu bank yang sebelumnya digunakan untuk setoran awal.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa jemaah harus mematuhi tenggat waktu pelunasan agar tidak kehilangan kesempatan berangkat pada tahun 2026. Pelunasan tahap pertama diperuntukkan bagi tiga kategori jemaah, yaitu:
- Jemaah yang sudah melunasi namun tertunda keberangkatannya pada musim haji sebelumnya.
- Jemaah yang telah masuk dalam kuota keberangkatan haji 2026.
- Jemaah lanjut usia (lansia) sesuai ketentuan pemerintah, dengan alokasi sebesar lima persen dari total kuota.
Apabila setelah tahap pertama masih terdapat kuota tersisa di setiap provinsi, maka pemerintah membuka pelunasan tahap kedua. Tahap ini diprioritaskan untuk jemaah yang gagal melunasi pada tahap pertama, pendamping jemaah lansia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, jemaah yang terpisah dari mahram, serta jemaah cadangan.
Kontribusi Arab Saudi dalam Perbaikan Layanan Haji
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi karena terus memberikan dukungan dalam peningkatan layanan haji Indonesia. Salah satunya, Indonesia mendapat kesempatan membangun Kampung Haji, sebuah fasilitas layanan khusus bagi jemaah yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan selama berada di Tanah Suci. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga memberi fleksibilitas tambahan dalam pengaturan kuota dan penyediaan fasilitas modern bagi jemaah Indonesia.
Makna Penting Penetapan Biaya Haji 2026
Penetapan biaya haji bukan sekadar angka nominal, melainkan representasi dari keseluruhan proses persiapan panjang yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah memastikan setiap komponen biaya dihitung dengan prinsip efisiensi dan perlindungan terhadap jemaah. Hal ini termasuk negosiasi biaya penerbangan, akomodasi, hingga pengaturan layanan di Arab Saudi.
Pada musim haji 2026, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen menjaga stabilitas biaya meskipun biaya operasional cenderung meningkat setiap tahun. Dengan pendekatan manajemen nilai manfaat yang optimal, beban Bipih yang dibayar jemaah dapat ditekan sehingga tidak membebani masyarakat, khususnya yang telah menunggu antrean panjang keberangkatan.
Kuota Haji Balikpapan Naik Jadi 600, Masa Tunggu Turun dari 36 Tahun Menjadi 26 Tahun
Masyarakat Kota Balikpapan mendapat kabar baik terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026. Kuota jamaah haji di Balikpapan mengalami peningkatan, seiring kebijakan pemerintah yang memangkas masa tunggu keberangkatan menjadi 26 tahun secara nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan, Masrivani, menjelaskan bahwa kebijakan nasional menyamaratakan masa tunggu keberangkatan menjadi 26 tahun. Ini berdampak langsung ke Balikpapan, yang biasanya daftar tunggu haji mencapai 36 tahun, kini menjadi 26 tahun.
Pemangkasan masa tunggu itu turut dibarengi dengan peningkatan kuota haji Balikpapan. Dari biasanya 507 jemaah per tahun, kuota Balikpapan tahun ini bertambah sekitar 183 orang, sehingga total kuota mencapai 600-an jemaah. Dengan semakin dekatnya masa keberangkatan, pihak PHU kini mempercepat proses persiapan, termasuk pengawalan penyelenggaraan haji yang kian mendesak.
0 Komentar