Kabar Duka: Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo Wafat di Usia 78 Tahun
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, meninggal dunia di usia 78 tahun. Ia mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Minggu (8/2/2026) malam. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia diplomasi dan militer Indonesia.
Agus Widjojo dikenal sebagai tokoh militer, pemikir pertahanan nasional, serta arsitek reformasi TNI melalui "Paradigma Baru TNI". Selama kariernya, ia telah menjalani berbagai jabatan penting, termasuk Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hingga menjadi diplomat senior RI.
Profil dan Karier
Agus Widjojo lahir pada 8 Juni 1947 dan wafat pada 8 Februari 2026. Sebagai purnawirawan tentara, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina dari Januari 2022 hingga akhir hayatnya. Sebelumnya, ia juga menjadi Gubernur Lemhannas sejak 15 April 2016 hingga 12 Januari 2022.
Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR mewakili Fraksi TNI/Polri periode 2001–2003. Jabatan ini ia tempati setelah Hari Sabarno diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Gotong Royong.
Sebagai lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1970, Agus adalah seangkatan dengan dua mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Subagyo Hadi Siswoyo dan Tyasno Sudarto. Ia juga putra dari Mayjen TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S.
Kontribusi dalam Reformasi TNI
Selama masa pengangkatannya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (SESKO TNI), Agus bertanggung jawab atas restrukturisasi doktrin politik dan keamanan TNI. Ia juga memainkan peran penting dalam proses reformasi militer, terutama pada tahun 1998 saat ia mengusulkan agar militer keluar dari politik.
“Mereka yang melihat kebutuhan untuk menjadikan militer sebagai bagian dari sistem yang lebih demokratis adalah mereka yang telah terkena sistem demokrasi,” ujarnya saat itu.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus juga ikut serta dalam penyusunan konsep reformasi TNI yang dikenal sebagai “Paradigma Baru TNI”. Saat menjadi Wakil Ketua MPR, ia memimpin Fraksi TNI/Polri untuk mundur dari parlemen, yang kemudian dilikuidasi.
Peran dalam Isu-isu Nasional
Dalam peluncuran bukunya tahun 2015 tentang Transformasi TNI, Agus menyampaikan bahwa banyak peran di luar profesi kemiliteran yang dititipkan kepada TNI, seperti mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, tugas utama TNI adalah menjaga pertahanan negara, sehingga tidak lagi ditarik ke wilayah non-kemiliteran.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan diri elite dan pimpinan sipil negara dengan meningkatkan kapasitas mereka. Selain itu, Agus menegaskan bahwa fungsi keamanan maritim merupakan tanggung jawab lembaga penegak hukum sipil, bukan TNI Angkatan Laut.
Aktivitas di Bidang HAM dan Politik
Agus Widjojo juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-Timtim yang menangani dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. Meskipun ayahnya merupakan korban tragedi G30S, ia tetap memberikan perhatian terhadap peristiwa politik Indonesia pada 1965.
Ia juga menjadi salah satu penasihat Forum Silaturahmi Anak Bangsa, forum yang didirikan pada 2003 untuk mempertemukan anak-anak korban konflik politik 1965. Terbaru, ia menjadi penggagas dan Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional membedah Tragedi 1965 yang diadakan melalui Kemenkopolhukam pada 2016.
Kiprah dalam Dunia Strategis dan Diplomasi
Agus pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga Senior Fellow dari Centre for Strategic and International Studies dan Visiting Fellow Senior dari Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Singapura.
Selain itu, ia menjadi penasihat di Dewan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD), Universitas Udayana, Bali, yang menggagas Bali Democracy Forum. Agus juga menulis berbagai artikel tentang isu-isu keamanan di wilayah Asia-Pasifik.
Harapan untuk Lemhannas
Pada 15 April 2016, Presiden Joko Widodo melantik Agus sebagai Gubernur Lemhannas. Dalam pidatonya, ia menyampaikan harapan agar Lemhannas dapat lebih dekat dengan masyarakat. “Ke depan saya sudah minta pengarahan dari Bapak Presiden agar Lemhannas tidak hanya dirasakan di dalam ruang-ruang Lemhannas, tetapi juga seluruh kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia pada seluruh wilayah,” ujarnya.
Ia juga ingin agar Lemhannas bisa menangani hal-hal yang bersifat mendesak untuk membantu kebijakan pemerintah.
0 Komentar