Dinamika Hubungan Indonesia-China dan Tantangan Ekonomi
Hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) telah berjalan selama hampir 75 tahun. Namun, hubungan ini kini sedang menghadapi dinamika yang kompleks, di mana terdapat kemesraan diplomatik tetapi juga tantangan strategis. Isu-isu keamanan di Laut China Selatan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menjadi salah satu perhatian utama, sementara tantangan ekonomi juga muncul sebagai fokus utama, terutama terkait investasi besar-besaran dari China di sektor infrastruktur dan pertambangan.
Salah satu isu yang saat ini mendapat perhatian adalah fenomena "banjir barang" murah asal China yang membanjiri pasar domestik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap industri lokal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta lapangan kerja. Lebih dari itu, hal ini juga membawa ancaman terhadap kemandirian ekonomi bangsa.
Diskusi tentang masalah ini muncul dalam seminar bertajuk “Strategi Tiongkok Mencari Pasar: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia,” yang diselenggarakan di Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta, pada Jumat 31 Oktober 2025. Seminar ini digagas oleh Paramadina Asia Pacific Institute (PAPI) bersama Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Ikatan Pemuda Tionghoa (IPTI).
Peran dan Perspektif Para Pembicara
Dalam seminar tersebut, hadir beberapa pembicara ternama, termasuk Mohammad Dian Revindo, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha LPEM FEB dan dosen Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Ia menjelaskan alasan mengapa barang-barang asal RRC bisa sangat murah. Salah satu faktornya adalah strategi pemerintah Tiongkok dalam menekan biaya produksi melalui pelemahan mata uang RMB. Selain itu, kebijakan pro-pekerjaan dan lemahnya serikat buruh juga turut memengaruhi biaya tenaga kerja.
Revindo juga menyebutkan bahwa Belt and Road Initiatif (BRI) berperan penting dalam menjaga harga barang Tiongkok tetap rendah. Melalui BRI, Tiongkok memperluas pasar dan menyalurkan kelebihan produksi industri ekspor. Selain itu, praktik dumping yang dilakukan Tiongkok, seperti menetapkan harga rendah pada produk garmen, plastik, lisin, dan kaca, juga memberikan tekanan besar pada konsumen Indonesia.
Dampak Impor Ilegal dan Ketergantungan
Selain itu, Revindo menyoroti adanya peningkatan impor ilegal dari Tiongkok yang berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mampu bersaing dengan produk-produk impor. Untuk mencapai hal ini, diperlukan konsistensi dalam kebijakan industri dan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi domestik.
Sementara itu, Yen Yen Kuswati, Wakil Ketua Komite Tetap Konektivitas Sosial Budaya Bidang Infrastruktur, Kadin, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Tiongkok memiliki dampak positif bagi Indonesia. Namun, ia juga menyoroti sisi negatif, seperti tekanan terhadap pelaku usaha lokal dan potensi ketergantungan pada impor.
Laode Ikrar Hastomi dari Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya investasi di sektor oil and gas processing, ekspor, serta penguatan industrial workforce. Ia menyatakan bahwa surplus perdagangan industri manufaktur Indonesia saat ini mencatatkan angka yang baik, dengan kawasan industri seperti Morowali di Sulawesi Tengah menjadi episentrum investasi berbasis nikel yang berorientasi ekspor.
Keberlanjutan dan Keseimbangan Hubungan
Septeven Hwang dari IPTI menyampaikan bahwa loyalitas terhadap Indonesia tidak bisa diukur dari etnisitas, melainkan dari kontribusi dan komitmen terhadap bangsa. Meskipun komunitas Tionghoa memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antara kedua negara, mereka tetap berprinsip bahwa hubungan ekonomi harus untuk kepentingan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan China harus saling menguntungkan. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar, sumber daya, dan mitra strategis. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar kerja sama ini tidak menimbulkan ketimpangan struktural.
Secara keseluruhan, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok membutuhkan pendekatan yang seimbang, dengan tetap menjaga kemandirian ekonomi dan memastikan bahwa kerja sama ini memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat Indonesia.
0 Komentar