Kondisi Sekolah Negeri yang Memprihatinkan di Jombang
Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2025/2026 di SD Negeri Jabon 2, Kecamatan Jombang, menyisakan kekhawatiran. Bukan suasana kelas baru atau fasilitas lengkap yang dirasakan para siswa, melainkan ruang tamu kantor kepala sekolah yang diubah menjadi ruang belajar darurat. Hal ini terjadi karena sebagian besar ruang kelas mengalami kerusakan parah dan tidak layak digunakan.
Kondisi paling memprihatinkan berada di Gedung A, di mana plafon runtuh dan membahayakan keselamatan siswa. Kepala SDN Jabon 2, Wiji Utami, menjelaskan bahwa hanya dua dari empat ruang kelas yang diajukan dalam proposal rehabilitasi pada 2023 yang disetujui untuk diperbaiki. Sisanya hingga kini belum mendapat perbaikan.
“Sudah dua tahun kondisi ini terjadi. Kami sudah ajukan proposal rehabilitasi, tapi hanya dua ruang yang direalisasi,” ujarnya pada Senin (14/7/2025). Akibatnya, kelas 1 dan 2 digabung, sedangkan siswa kelas 3 harus belajar di ruang tamu kepala sekolah. Ruang guru dan ruangan lainnya juga diubah menjadi ruang darurat untuk menampung siswa kelas 4 sampai 6.
Perbedaan yang Menonjol dengan Sekolah Rakyat
Situasi ini jauh berbeda dengan renovasi gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, khususnya di lokasi Sekolah Rakyat, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gedung Sekolah Rakyat di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, telah direnovasi dan dilengkapi dengan fasilitas asrama serta konsep boarding school yang modern.
Proyek renovasi Sekolah Rakyat dikawal oleh PPK Infrastruktur Dukungan Pendidikan, dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp 322 miliar lebih. Konsorsium NINDYA-ADHI KSO ditunjuk sebagai penyedia jasa pembangunan. Sekolah ini membuka 100 kursi bagi siswa kurang mampu, dengan komposisi 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa SMA. Seluruh pendaftaran dilakukan melalui seleksi ketat berdasarkan data desil kemiskinan nasional.
Sejak 10 Juli 2025, Sekolah Rakyat ini resmi diserahkelolakan kepada Kemensos RI, termasuk seluruh aset, guru, serta tenaga kependidikan.
Kritik dari Kalangan Akademisi
Fenomena kesenjangan antara sekolah negeri yang terbengkalai dan sekolah unggulan yang dibangun megah ini mengundang sorotan tajam dari kalangan akademisi. Najihul Huda, dosen Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sebagian SD Negeri di Jombang yang semakin terpuruk, baik dari segi infrastruktur maupun jumlah pendaftar.
“Salah satunya SDN Jabon 2. Bangunan rusak, ruang kelas tidak aman, dan proposal perbaikan hanya disetujui sebagian. Ini mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap pendidikan dasar,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Senin (14/7/2025).
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat patut diapresiasi bila dijalankan dengan rencana yang matang. Namun, dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah seharusnya menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan sebagai prioritas utama.
Tantangan dan Harapan
Pemerintah daerah juga seharusnya tak terlalu terburu-buru untuk menggenjot berdirinya Sekolah Rakyat, terlebih masih banyak sekolah yang kekurangan murid bahkan fasilitasnya perlu untuk direnovasi. “Sekolah-sekolah negeri ini sudah lama menjadi tulang punggung pendidikan daerah. Mengabaikan mereka berarti menelantarkan sejarah dan masa depan pendidikan Jombang,” tegasnya.
Huda menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam pembangunan pendidikan. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih bijak menetapkan prioritas. “Keberpihakan pada pendidikan tak cukup ditunjukkan lewat program baru. Yang lebih penting adalah memastikan semua sekolah layak digunakan, guru-gurunya didukung, dan murid-murid bisa belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” pungkasnya.
0 Komentar