Kesepakatan Perjanjian Plastik Dunia Tidak Tercapai, Kekhawatiran atas Partisipasi Publik dan Kepemimpinan yang Lemah
Negosiasi perjanjian plastik global di Jenewa, Swiss, kembali berakhir tanpa kesepakatan. Sesi yang dikenal sebagai Intergovernmental Negotiating Committee (INC 5.2) sebelumnya sempat tertunda selama satu hari, tetapi akhirnya ditutup pada Jumat (15/8/2025). Hasilnya menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.
Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menyatakan bahwa sesi penutupan berlangsung dalam ketidakpastian. Tidak ada kejelasan mengenai langkah-langkah selanjutnya, jadwal pertemuan berikutnya, atau agenda yang akan dibahas. Deputi Direktur Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara, menyoroti bahwa sidang ditutup secara mendadak, tanpa memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan mereka.
“Mengabaikan suara masyarakat sipil, ilmuwan, dan komunitas terdampak tidak hanya merusak transparansi, tetapi juga melemahkan legitimasi proses ini,” ujar Rahyang dalam pernyataannya. Ia menilai, tindakan Ketua INC 5.2 yang mengetuk palu dan meninggalkan ruangan menciptakan ketidakpastian besar bagi delegasi dan pengamat. Pada saat yang sangat penting, diperlukan kepemimpinan yang jelas dan arahan yang bisa dipahami oleh semua pihak.
Rahyang menegaskan bahwa mengakhiri polusi plastik membutuhkan proses yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Ia meminta INC untuk segera mengumumkan jadwal, agenda, dan proses pertemuan berikutnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama yang paling terdampak oleh polusi plastik.
Sejak awal pekan, beberapa negara yang tergabung dalam High Ambition Coalition seperti Kolombia, Panama, Fiji, Kenya, Inggris, dan Uni Eropa menolak draf Chair’s Text yang dinilai lemah. Mereka menilai draf tersebut tidak cukup kuat untuk mencapai tujuan utama perjanjian, yaitu mengakhiri polusi plastik. Teks yang disusun hanya fokus pada pengelolaan sampah, sementara pengurangan produksi plastik dan pengendalian bahan kimia berbahaya diabaikan. Hal ini menjadi tuntutan utama dari masyarakat sipil dan komunitas terdampak.
Krisis plastik tidak dapat dipisahkan dari tantangan global lainnya. Perjanjian plastik adalah kelanjutan dari mandat yang lahir dari Perjanjian Paris 2015, dengan fokus khusus pada pengurangan dampak buruk plastik di seluruh siklus hidupnya. Namun, proses negosiasi kali ini diwarnai peningkatan jumlah pelobi industri fosil dan kimia. Dari 143 pada INC-3, jumlah ini meningkat menjadi 234 di INC-5.2. Hal ini menunjukkan tekanan kuat dari sektor industri untuk melemahkan ambisi perjanjian.
Kondisi ini mengurangi ruang partisipasi publik dan memperparah bias keputusan yang berpihak pada kepentingan bisnis. Co-Coordinator AZWI, Nindhita Proboretno, menyatakan bahwa 10 hari negosiasi di INC 5.2 berakhir dengan kekecewaan mendalam. Proses panjang yang penuh kompromi gagal menghasilkan kesepakatan atau arahan yang jelas untuk mengakhiri pencemaran plastik.
Nindhita menambahkan bahwa delegasi menghabiskan waktu berharga untuk debat yang berlarut-larut, sementara isu-isu mendasar seperti pembatasan produksi plastik dan penghapusan bahan kimia berbahaya nyaris tidak disentuh. Hasil dari INC 5.2 menunjukkan lemahnya kemauan politik dan semakin menjauhkan diri dari solusi yang dibutuhkan.
AZWI menilai bahwa proses negosiasi perjanjian plastik tidak adil. Pelobi industri fosil dan petrokimia membanjiri ruangan, sebagian bahkan menjadi anggota delegasi, sementara masyarakat sipil sering dilarang masuk. Permintaan intervensi dari negara-negara ambisius, terutama dari wilayah Selatan, sering diabaikan dan tidak digubris.
Pertemuan INC 5.2 juga diwarnai perubahan jadwal yang drastis. Sidang pleno singkat akhirnya dimulai pukul 01.30 waktu setempat. Sidang pleno final baru diumumkan 40 menit sebelum dimulai pada pukul 5.30 waktu setempat, hanya beberapa jam setelah draf terakhir dibagikan.
Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menyatakan bahwa INC 5.2 berakhir dengan kegagalan mencapai perjanjian plastik global. Meski banyak negara mendukung perjanjian yang ambisius dan mendorong pengurangan produksi plastik, proses negosiasi gagal membawa kita menuju bebas dari polusi plastik. Kegagalan ini semakin membuat lingkungan dan kesehatan manusia terancam, sementara industri bahan bakar fosil terus mendapatkan keuntungan untuk memperparah krisis iklim.
0 Komentar