Kota Hantu dari Mimpi Nusantara

Nusantara: Kota Masa Depan yang Kehilangan Jiwa

Di tengah hutan Kalimantan Timur, sebuah jalan raya lebar tiba-tiba muncul dari rimbun pepohonan. Jalan ini mengarah ke istana megah yang dihiasi burung garuda raksasa yang berkilau di bawah matahari khatulistiwa. Di sekitarnya, deretan gedung futuristik berdiri gagah, seolah menantang alam. Namun, di balik kemegahan visual itu, suasana terasa sunyi dan sepi. Nusantara—ibu kota baru Indonesia—terlihat lebih mirip kota percobaan yang ditinggalkan ketimbang simbol masa depan.

Tiga tahun setelah diluncurkan oleh Joko Widodo sebagai solusi atas Jakarta yang tenggelam, macet, dan sesak, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini mulai kehilangan denyut hidupnya. Jalan-jalan lengang, apartemen belum terisi, dan ribuan aparatur sipil negara (ASN) yang diharapkan pindah belum juga datang. Hanya sekitar 2.000 ASN dan 8.000 pekerja konstruksi yang kini menghuni kawasan yang ditargetkan menampung 1,2 juta orang pada 2030.

Perubahan Politik dan Penurunan Prioritas

Ketika Presiden Prabowo Subianto mengambil alih tampuk kekuasaan pada Oktober 2024, arah politik proyek ini pun berubah. Ia menurunkan status Nusantara menjadi “ibu kota politik”—sebuah istilah yang bahkan tak memiliki dasar hukum. Maknanya kabur, pesannya jelas: prioritas Nusantara menurun drastis. “Proyek ini sudah menjadi kota hantu,” ujar Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman. “Secara politik, Nusantara seperti makhluk yang enggan hidup, tapi juga tak mau mati.”

Kondisi di lapangan memperkuat pandangan itu. Pendanaan negara untuk proyek ini anjlok lebih dari separuh—dari 2 miliar pound sterling pada 2024 menjadi 700 juta pound sterling pada 2025, dan hanya 300 juta pound sterling yang disiapkan untuk tahun depan. Investasi swasta juga gagal memenuhi target, dengan defisit lebih dari 1 miliar pound sterling. Bagi masyarakat sekitar, suasana jelas: booming sudah berakhir.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Laporan investigatif yang diterbitkan lalu menggambarkan bagaimana proyek ambisius itu kini menghadapi krisis eksistensial—antara visi besar dan kenyataan di lapangan yang suram. Tak ayal, laporan media asal Inggris ini pun ramai dibahas netizen dan juga sejumlah media Indonesia.

Ketika pemerintah menepis kabar perlambatan pembangunan, masyarakat di sekitar Nusantara justru merasakan dampaknya. “Waktu Jokowi masih presiden, semua kamar sewa penuh,” kata Dewi Asnawati, pemilik warung dan penginapan kecil di sekitar lokasi proyek. “Sekarang pendapatan saya turun setengahnya.” Nasib serupa dialami para pedagang kecil dan penyedia jasa laundry. “Awalnya ramai, lalu sepi. Banyak teman saya tutup usaha,” kata Syarariyah, seorang pedagang kepada The Guardian.

Para pekerja konstruksi pun mulai merasakan perlambatan. “Kami masih bekerja, tapi jam lembur berkurang,” kata Bejo, salah seorang buruh. Di Teluk Balikpapan, kapal-kapal pengangkut material yang dulu memenuhi pelabuhan kini nyaris tak terlihat. Aktivitas ekonomi lokal yang sempat menggeliat kini meredup, menyisakan kesan kota setengah jadi yang kehilangan momentum.

Masalah Lingkungan dan Kehidupan Masyarakat Lokal

Namun, dampak paling serius terasa oleh masyarakat adat Balik yang tinggal di sekitar Sungai Sepaku. Arman, seorang petani dan neelayan, menyebut banjir kini lebih sering terjadi sejak pembangunan instalasi pengolahan air. “Air bersih dari pabrik itu katanya untuk kami, tapi nyatanya hanya untuk IKN,” ujarnya. “Kami kehilangan sumber air, kehilangan panen.”

Pemerintah membantah tudingan itu, tetapi suara-suara seperti Arman menunjukkan jurang antara janji dan realitas. Dari sisi lingkungan, peringatan juga datang dari organisasi lingkungan seperti Walhi. Mereka memperkirakan lebih dari 2.000 hektare hutan mangrove telah hilang dalam dua tahun terakhir akibat proyek jalan, pelabuhan, dan kawasan industri penunjang IKN. “Dengan Nusantara, kita akan punya kota bertembok tinggi di mana kehidupan di dalam dan di luar sangat berbeda,” ujar Fathur Roziqin Fen dari Walhi. “Masyarakat lokal kehilangan ekonomi sekaligus lingkungan. Mereka kalah dua kali.”

Harapan dan Realita

Ironisnya, pemerintah tetap menyebut Nusantara sebagai “kota hijau”. Kepala Otorita IKN (sebelum diganti) Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa hanya seperempat dari total 252.000 hektare lahan yang akan dibangun, sementara sisanya akan dibiarkan menjadi ruang hijau. Namun, di lapangan, pepohonan yang ditebang lebih cepat daripada janji yang ditegakkan. “Pendanaan tidak dipotong, hanya dialihkan,” kata Basuki. “Komitmen politiknya tetap ada.” Pernyataan itu terdengar meyakinkan di atas kertas, tapi kehilangan bobot ketika dihadapkan dengan realitas tanah gundul dan sungai keruh.

Sementara itu, perhatian Presiden Prabowo tampak beralih pada program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran jauh lebih besar, mencapai 15 miliar pound sterling pada 2026. Nusantara, yang dulu disebut sebagai “warisan sejarah” Jokowi, kini lebih terlihat seperti beban politik yang ditoleransi, bukan visi yang digerakkan.

Harapan yang Masih Ada

Bagi sebagian warga yang masih tinggal di sekitar lokasi, harapan belum sepenuhnya padam. Mereka ingin Nusantara berhasil—bukan semata demi pembangunan, tetapi juga agar budaya lokal tak dilupakan. “Kalau proyek ini berhenti, kami kehilangan semuanya,” kata Arman lirih. “Tapi, kalau terus jalan tanpa kami, kami juga kehilangan.”

Di sisi lain, beberapa pengunjung justru melihat keindahan yang belum sempurna ini dengan kagum. Clariza, wisatawan dari Sulawesi, menyebut Nusantara “seperti Singapura di tengah hutan.” Ia berharap, ibu kota baru bisa memindahkan pusat kekuasaan dari Jawa ke wilayah timur Indonesia. “Tapi aneh juga,” katanya, menatap jalan kosong di depan istana garuda. “Terlalu sepi, seperti belum ada kehidupan.”

Nusantara kini berdiri di antara dua kutub: mimpi dan kenyataan. Antara ambisi besar dan ketidaksiapan struktural. Ia mencerminkan paradoks khas Indonesia modern—negara yang ingin melompat ke masa depan, tetapi sering terjerat oleh masa kini yang belum selesai dibereskan. Di tengah slogan “kota hijau masa depan,” yang terdengar justru gema langkah para tukang kebun di jalan kosong.

Apakah Nusantara akan bangkit kembali, atau perlahan tenggelam dalam senyap seperti kota hantu yang gagal menemukan jiwanya? Jawabannya mungkin bergantung bukan hanya pada anggaran atau infrastruktur, tetapi pada kemauan politik untuk melihat bahwa membangun ibu kota bukan sekadar mendirikan gedung—melainkan membangun kehidupan.