Penyelidikan KPK terhadap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan dari sejumlah pihak dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Proyek yang diinisiasi pada masa pemerintahan Joko Widodo ini kini menjadi perhatian publik karena membuat Indonesia menanggung utang besar mencapai sekitar Rp116 triliun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui konstruksi perkara di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). “Tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 31 Oktober 2025.
Budi menyebut permintaan keterangan dilakukan untuk menggali informasi dan konfirmasi yang dapat membantu penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Ia menegaskan hingga kini seluruh pihak yang dipanggil telah bersikap kooperatif. “Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif. Ya, artinya ini juga menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini,” katanya.
Namun, KPK belum dapat menyampaikan detail hasil pemeriksaan. “Saat ini kami belum bisa menyampaikan detailnya secara lengkapnya seperti apa karena ini memang masih pada tahap penyelidikan. Namun, kami pastikan ya teman-teman bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres,” ujar Budi.
Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Penyelidikan proyek Whoosh oleh KPK berawal dari laporan dugaan penggelembungan anggaran atau mark up yang diungkap oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara biaya pembangunan per kilometer di Indonesia dan di China.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud.
Ia juga menegaskan perlunya penelusuran atas kenaikan biaya tersebut. “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, KPK kemudian meminta Mahfud MD untuk membuat laporan resmi agar lembaga antirasuah dapat memprosesnya secara hukum. Mahfud pun menyatakan siap memberikan keterangan. Sejak awal 2025, KPK telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyelidikan.
Utang Proyek Whoosh Jadi Beban Negara
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang diresmikan di era Jokowi terus menuai polemik akibat pembengkakan biaya yang signifikan. Total utang proyek mencapai Rp116 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank.
Jokowi membela proyek ini dengan menyebutnya sebagai investasi sosial yang akan mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Ia menegaskan proyek Whoosh bukan proyek yang dikejar keuntungan finansial, melainkan demi efisiensi waktu dan pengurangan emisi karbon.
Meski begitu, DPR dan publik menyoroti besarnya beban utang yang ditinggalkan serta menuntut kejelasan siapa yang akan menanggung kerugian tersebut. Pemerintah menyatakan kerugian proyek ini bukan beban APBN secara langsung, melainkan tanggungan BUMN yang tergabung dalam konsorsium proyek.
Pemerintah Cari Skema Bayar Utang
Presiden Prabowo Subianto yang kini memimpin pemerintahan, telah memerintahkan jajaran menterinya mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang proyek Whoosh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat terbatas telah digelar di Istana Kepresidenan RI pada 29 Oktober 2025 untuk membahas opsi tersebut.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo.
Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pemerintah tengah berupaya merumuskan strategi agar pembayaran utang dapat dilakukan tanpa membebani fiskal nasional.
Prasetyo menambahkan bahwa persoalan Whoosh tidak hanya terkait pembiayaan, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi tata kelola proyek strategis nasional di masa mendatang. Pemerintah berharap skema baru yang tengah dirancang dapat menjadi solusi agar proyek tetap beroperasi tanpa menambah tekanan pada APBN.
0 Komentar